RADAR ABDALLA

Spiritualitas dan Nasionalisme

2011-07-15T19:47:00.001+07:00

Oleh : M Abdullah Badri

Dua motif yang membuat orang menyatu dalam komunitas: memisahkan diri atau mengikatkan diri dalam kelompok. Namun satu perkara yang dijadikan akar, yakni kesamaan nasib dan identitas.

Persatuan dan kesatuan secara sosiologis berangkat dari keragaman yang bisa jadi sangat berbeda dalam format, tetapi sama dalam substansi dan nilai-nilai yang diperjuangkan. Nasionalisme sebagai ideologi politik penyatuan keragaman, dibahasakan Benedict Anderson sebagai komunitas yang terbayang (Imagined Community: 1983), yang dibatasi oleh wilayah geografis, rasa persaudaraan dan kedaulatan menentukan kemerdekaan nasib masa depan.

Sejarah membuktikan, nasionalisme Indonesia yang menyatukan ragam bangsa di Nusantara bercorak membangkitkan dan menyatukan diri untuk melawan kekuatan kolonial selama hampir 3,5 abad. Meskipun pada awalnya nama-nama pahlawan yang melakukan pemberontakan kolonial tidak mengenal konsep nasionalisme, tetapi nilai yang mendasari mereka membangkitkan semangat perlawanan adalah sama, yakni menyingkirkan angkara murka ketidakdilan, penindasan, penghisapan kekayaan dan adu domba, yang dalam bahasa agama perlawanan itu disebut sebagai amar ma’ruf nahi mungkar.

Pemimpin tarekat banyak yang tercatat sebagai pejuang kemerdekaan. Mereka bukan hanya berperan sebagai pemimpin agama. Selain menyandang status ulama’, mereka juga adalah penguasa atau setidaknya memiliki pengaruh terhadap kekuasaan pada zamannya. Sebut misalnya Sultan Hasanudin dan Syeh Yusuf al-Makasari yang memimpin pemberontakan Belanda di bagian tengah Nusantara. Ada juga Sultan Agung Mataram, Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Trunojoyo Madura, Iskandar Muda Aceh, Yang Dipertuan Raja Minangkabau dan nama lain yang berjuang di wilayah Barat Indonesia. Pada abad ke-19, nama Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol juga bisa dikatakan sebagai ulama pejuang yang cukup berhasil mengoyak hegemoni kekuasaan kompeni Belanda. (Burhanuddin Daya, 2004: 218-219).

Mereka hidup pada zaman dan wilayah berbeda, tapi semangat juangnya menjadikan masyarakat bebas menentukan hak hidup dan eksistensial tak dapat diragukan. Tak pernah padam dalam lekang waktu. Hanya demi satu tujuan, menumpas praktik-praktik yang tidak sesuai dengan humanisme dan universalisme. Secara ideologis, ulama dan pejuang memiliki keyakinan cinta bersama; cinta tanah air. Tempat kelahiran adalah wilayah primordial yang harus dipertahankan dari berbagai gangguan. Hal itu merupakan perwujudan daripada iman. Hubbul wathan minal iman; cinta tanah air, menjadi bagian daripada iman.

Mata Rahmat

Para penganut tarekat dan penghayat spiritual memandang perbedaan sebagai rahmat dari Tuhan. Karenanya, segala bentuk perbedaan yang ada tak boleh membuat jiwa kemanusiaan seseorang terenggut. Perbedaan bagi penghayat spiritual seperti kaum tarekat merupakan anugerah terindah alam yang harus dikelola dalam naungan cinta dan kasih sayang. Habib Lutfy, ketua kumpulan tarekat Indonesia, dalam setiap pengajiannya selalu menebarkan benih-benih kasih sayang kepada semua, bukan hanya sesama. Jiwa asah, asih dan asuh selalu dia katakan sebagai basis kesejukan membangun kehidupan bersama.

Orang yang dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang tidak akan mencari bentuk luar yang membedakan. Sebisa mungkin, perbedaan dileburkan dalam pencarian substansial, bahwa beda itu barakah dan nikmat. Dalam tradisi yuridis Islam malah terkenal adagium la fiqha illa fi al-ikhtilaf; tidak ada hukum fiqih tanpa perbedaan (pendapat). Perselisihan sangat dihargai, dan diapresiasi dalam spiritualitas cinta. Karena pada cinta, kata Robert J. Sternberg, ada gairah persatuan, keintiman persaudaran dan ikatan persatuan (Badiatul Muhlisin Asti, 2010: 33).　

Dalam membina masyarakat, para penghayat spiritualitas cinta memandangnya dengan mata kasih sayang (yandzuru bia’inir rahmat). Seburuk apapun yang dikerjakan oleh orang lain, akan dianggap sebagai proses menjadi manusia yang utuh dan dewasa asal tidak melukai sesama makhluk Tuhan dan memecah belah keutuhan sosial masyarakat.

Spirit cinta yang dijadikan paradigma membina umat itulah yang rupanya melatarbelakangi hubbul wathan-nya para ulama yang hidup di masa kolonialisme mau melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan yang ada di depan mata. Mereka membangun kekuatan dari ragam identitas lokal dan kepentingan masyarakat lain untuk menegakkan nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah insaniyyah) menuju persaudaraan berbasis bangsa (ukhuwwah wathaniyyah).

Spiritualitas jelas tidak bertentangan dengan semangat pehttp://www.blogger.com/img/blank.gifrsatuan dalam nasionalisme. Justru keyakinan iman spiritual cinta negara yang memberikan semangat menuju nasionalisme yang menggairahkan, bukan nasionalisme fasis yang destruktif seperti dipraktekkan Adolf Hitler, Caesar dan Napoleon itu.

Nasionalisme yang berakar dalam spiritualitas cinta bukan untuk menaklukkan (agresif), namun mempertahankan diri (defensif). Ia mengarahkan kepada harmoni, menanamkan jiwa asah, asih dan asuh serta penghormatan rahmat perbedaan. Sebab, dalam iman spiritual, perdamaian dan kedamaian adalah hal yang harus dijaga dan dikelola oleh seluruh umat manusia. Dalam sebuah hadits, Nabi pernah mengatakan: "tidaklah kalian disebut beriman kecuali dia mencintai sesamanya seperti kalian mencintai diri kalian sendiri."

(Dimuat di Harian Analisa Medan, 15 Juli 2011)

Komunikasi dalam Kultur Agul

2011-07-03T16:49:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Inovasi dan perkembangan teknologi komunikasi telah menciptakan budaya pengiriman pesan orang ke orang kian efektif dan efisien; tapal batas jarak terlipat di sana. Sejak era surat berakhir, dan tergantikan dengan kultur komunikasi elektronik, orang kian tak peduli dengan sederet aturan bahasa. Sistem formal komunikasi yang menggunakan referensi ejaan bahasa baku tak begitu dihiraukan. Asal pesan tersampaikan, bahasa adalah acuan yang kesekian.

Demi efisiensi karakter huruf, singkatan-singkatan kerap digunakan, bahkan oleh guru bahasa atau sastrawan sekalipun, yang mereka dikata sebagai pemegang otoritas bahasa. Kata “yang” misalnya, seringkali dikorupsi menjadi hanya dua huruf, “yg”. Atau kata “belum” disingkat menjadi “blm”.

Kedua contoh itu mungkin masih biasa dalam kultur pragmatisme bahasa SMS kita. Seakan sudah menjadi kesepakatan tanpa ikatan kesepakatan bahwa singkatan tersebut maksudnya adalah “yang” dan “belum”. Tapi kalau kita membaca lebih jauh fenomena SMS ala anak gaul (Agul) atau anak lebay (Alay), pasti akan menemukan kesulitan menangkap pesan, bahkan salah arti bila tak ada keintiman memahami dan merasuki alam mereka.

Dengan “seenaknya” Agul menggunakan bahasa SMS yang tidak lazim. Coba simak pesan berikut : “Qmo dMn? qYu uD dM4ll, jG lUmA2, LuPh u,,,,[Kamu dimana? Aku sudah di mall, jangan lama-lama ya, I Love You,,,,]”. Di situ, huruf disusun secara acak antara yang kapital dan yang seharusnya kecil. Padahal secara teknis, menyusun bahasa seperti itu membutuhkan tenaga dan waktu lebih lama bila dibandingkan dengan menyusunnya secara normal.

Betapa tidak, keypad handphone yang mereka pencet jelas lebih banyak dan lebih sulit karena untuk menulis satu huruf tertentu saja membutuhkan sentuhan hingga tiga kali. Belum pula menyentuh bagian yang punya fungsi memperbesar huruf, apalagi berganti angka. Apa hal tersebut bisa disebut pragmatis yang bertabiat efisien dan efektif itu?

Semena-mena
Menurut saya, gaya bahasa komunikasi ala Agul bukan cerminan efisiensi, tapi eksistensi, meskipun nada-nada pragmatisme tetap terasa. Agul menciptakan bahasa sendiri sesukanya, “semau gue, asal loe ngarti”. Hal itu mengingatkan saya pada sebuah kesimpulan bahwa sejarah bahasa, pada mulanya adalah karena kesemena-menaan manusia menamakan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Kita tidak tahu mengapa kursi disebut dengan kursi, begitu pula mata, mengapa ia tidak dinamakan kursi atau meja. Kuasa yang semena-mena itulah yang tampaknya terlihat dalam kultur komunikasi Agul.

Bahasa yang sudah mapan, di tangan Agul bisa hancur berantakan. Dalam acara kumpul bareng keluarga, seorang adik yang masih duduk di SMA minta ijin “uam loeb,” ujarnya. Karena tidak paham, saya balik bertanya. Tapi terburu disahut, “rasad ugul,” jawabnya. Belakangan saya baru mengetahui kalau yang dimaksud dia adalah “mau beol,” dan karena saya tidak paham, disebutnya “dasar lugu.” Nah, terbaca dari sana proses “penciptaan” kosa kata baru dengan membaca secara terbalik kosa kata bahasa yang sudah baku, berlaku.

Televisi, sebagai bagian dari pusat pemasaran gaya hidup ikut serta menyuburkan komunikasi bahasa ala Agul itu. Request lagu dalam life music show, melalui Blackbarry dan pesan layar berjalan, misalnya, yang ditayangkan setiap hari, membuat bahasa ala Agul menjadi kesadaran bahasa tersendiri. Dalam fenomena itu, kiranya hanya media cetak yang tetap setia menggunakan bahasa Indonesia formal dan baku, sesuai EYD. Kalaupun ia harus menggunakan bahasa remaja, tidak sampai kepada lebaisme bahasa ala Agul, hanya menuruti selera bahasa remaja belasan tahun yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, teenlit (teen literature).

Kultur bahasa lisan dan tulisan ala Agul memang merepotkan kemapanan bahasa. Entah itu fenomena yang menggembirakan atau tidak, belum ada penelitian mendalam yang menyoroti secara khusus. Namun yang pasti, technology is my life (techlife), telah menciptakan “kamus bahasa” komunikasi ala Agul kian meluas menjadi gaya komunikasi yang khas. Di sini, teknologi komunikasi menemukan pembenaran; mampu membentuk kultur hibrida “gaya gue”, life style komunikasi baru yang semena-mena.

(Dimuat Radar Surabaya, Minggu, 3 Juli 2011)

Sekolah Menyoal Bendera

2011-07-03T16:46:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Beberapa waktu lalu geger di media massa soal adanya dua sekolah swasta berbasis agama di Karanganyar yang sebagian pihaknya tak mau menghormat kepada bendera merah putih karena dianggap syirik dalam labirin keyakinan agama mereka. Dua lembaga pendidikan yang dimaksud belakangan ini adalah SD IST Al Bani di Kecamatan Metesih dan AMP Al-Irsyad di Kecamatan Tawangmangun. Jika ditelisik, dua nama sekolah itu agaknya memang berasal dari komunitas Islamis yang fundamental dan ekslusif. Islam jadi kurikulum yang lebih utama daripada paham persatuan berbasis kebangsaan.

Walaupun pihak sekolah menyatakan tragedi "tiada hormat" kepada sang saka merah putih itu bukan aturan lembaga, melainkan hanya melibatkan individu yang memiliki keyakinan ekslusif, namun bagi khalayak, hal itu cukup dikata merisaukan. Bagaimana mungkin sekolah yang berdiri di wilayah NKRI justru gurunya menanamkan bibit-bibit pemahaman kepada anak didiknya agar tidak lagi menghormati lambang negara. Wajarlah bila hal itu memicu pihak pemerintah setempat berkehendak menutup izin operasi pendidikannya.

Bendera merah putih hanyalah lambang negara. Dia bukan bagian dari kemusyrikan kalau saja setiap kita sebagai warga negara menghormatinya. Pengertian musyrik secara ideologis dilarang karena aktivitasnya, dalam epistemologi agama, cenderung menyekutukan keberadaan Tuhan. Karena itulah, seorang muslim dianggap musyrik kalau dia, misalnya, menyembah kepada benda-benda yang dianggap memiliki daya pengaruh hidupnya sehingga menganggap keberadaan Tuhan seakan tidak ada.

Dari sini, kita harus membedakan antara menyembah (ya’budu) dengan menghormati (yahrumu). Menyembah adalah aktivitas ketundukan manusia utuh kepada sesuatu, benda atau Tuhan. Sehingga, ada ritual khusus yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang itu menyatakan diri sebagai budaknya, yaitu beribadah. Dalam menyembah, di dalamnya, mengandung unsur ibadah dan ketundukan secara personal. (Al-Munawir, 2002: 887)

Sementara, menghormati semata sebuah kegiatan yang menjadikan kita memiliki batas-batas personal untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Menghormati, yang dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja haruma, makna asalnya adalah "menghalangi", yakni menghalau seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan. Sebagai tamsil, kita diwajibkan menghormati orang tua, guru, Nabi, dan orang-orang yang berjasa terhadap kehidupan kita, itu bukan dalam rangka menyembahnya, namun dalam kerangka agar kita tidak berbuat seenaknya kepada mereka, yang kita hormati. (Ibid, 257).

Orang yang tidak hormat diidentifikasi sebagai yang tidak punya sopan santun, semau gue, sa-udele dewe. Karena itulah, ketika kata hormatilah gurumu, bapakmu, ibumu, itu lebih dekat kepada normalitas daripada anarkhi dan radikalisme posesif. Pengertian ini memang bersifat etis karena dalam hidup etikalah yang membuat seseorang bermartabat dan bermoral. Dengan begitu, sampai di sini saja dapat disebut bahwa menghormati bendera merah putih, bukan musyrik, malah justru sebuah etiket baik menunjukkan rasa hormat kepada negara, tempat dimana kita tinggal dengan segala aturan, hak dan kewajiban.

Menyoal Keyakinan

Faktor keyakinan yang menjadi landasan dasar penolakan penghormatan bendera Indonesia dari dua sekolah di Karanganyar itu semakin tidak menemukan relevansinya kalau mereka sepakat bahwa mencintai negara adalah bagian daripada iman. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits menyatakan hubbul wathan minal iman (cinta kepada negara adalah bagian dari iman). Salah satu cara tekstual warga negara dalam menunjukkan kecintaannya kepada negara adalah dengan menghormat kepada lambangnya, benderanya, merah putih.

Meski bukan merupakan aturan internal sekolah, aktivitas "membangkang" tersebut tetap meresahkan. Sebab, peserta didik yang setiap hari diajak berinteraksi, bukan tidak mungkin akan dicekoki dengan pemikiran-pemikiran personal yang tidak bertanggungjawab itu. Sifat keyakinan selalu ekspansif dan maunya dimenangkan. Justru ketika kegiatan anti hormat kepada bendera merah putih tidak dimasukkan dalam peraturan lembaga, akan berjalan secara kultural, masuk ke alam sadar peserta didik yang masih labil.

Saya sering mendengar kegelisahan para penceramah agama di podium-podium kecil di masyarakat ihwal adanya beberapa sekolah yang mengatasnamakan Islam untuk merekrut generasi tanpa kesadaran berbangsa dan bernegara. Padahal sejak sebelum berdirinya negara kesatuan Repulik Indonesia, merah putih adalah perlambang yang digunakan untuk menggerakkan massa menuju kemerdekaan.

Demi atas nama persatuan, sembilan kata dalam Piagam Jakarta dihapuskan. Umat Islam yang ketika itu diwakili Wahid Hasyim sepakat menghapus Piagam Jakarta karena itu merupakan solusi terbaik untuk kemaslahatan bersama bernama persatuan. Wahid Hasyim memilih lebih mencintai negara daripada agama, karena hal itu bukan perkara musyrik. Mengapa? Mencintai negara dan menghormati lambangnya adalah bagian daripada iman.

(Dimuat Harian Anlisa Medan, Sabtu, 2 Juli 2011)

Dalam Buaian Ego

2011-06-15T14:57:00.000+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Ego ibarat replika diri. Ia yang membentuk sifat, karakter dan sikap setiap kita, manusia berbudaya. Selaras tidaknya kita dengan lingkungan kosmologis, bergantung pada manajemen ego diri.

Karena ego adalah ruh manusia yang memiliki unsur tubuh, akal dan perasaan. Peradaban adalah efek tak langsung manajemen ego. Peradaban dan kebudayaan bukan berdasarkan pada kebenaran, tapi tindakan: mengatur ruang eksistensi ego. Yakni sejauh mana manajemen itu berhasil diterapkan; manusia akan tetap dianggap manusia, yang memiliki tabiat membangun keharmonisan.

Hazrat Inayat Khan (2002: 327) membagi ego dalam tiga kategori: ego fisikal, ego mental dan ego spiritual. Ego fisikal dihidupi dengan selera badani. Orang merasa puas sebagai "aku yang fisik" ketika setelah makan dan minum merasakan kenikmatan kenyang dan hilang dahaga. Begitu pula dalam kepuasan tidur. Rangsangan tubuh yang lelah membuat kita istirahat. Akan mengalami rasa sakit bila minim tidur, kurang makan dan lupa minum.

Ego fisikal bisa ditahan oleh ego mental dan spiritual. Sama-sama memejamkan mata, antara tidur dan meditasi tak memiliki efek yang sama. Antara puasa dan lapar pun, meski sama dalam tiadanya energi badani, efek yang ditimbulkan beda. Meski tidur kurang dari dua jam sehari, seorang yang sedang bermeditasi, tidak akan mengalami rasa sakit sebagaimana orang yang kurang tidur. Begitu pula puasa, seharian tanpa makan minum, tetap saja bisa bertahan hidup, berbeda dengan kelaparan, yang mengakibatkan kerusakan badan, hingga kematian.

Kesimpulannya, ketahanan itu bisa lahir karena ego fisikal dibungkus oleh ego mental (pikiran) dan spiritual (keyakinan). Inilah manajemen ego. Fokus kepada pikiran menunda pemuasan badani, sementara memusatkan diri kepada keyakinan mampu menghentikan efek yang akan dialami oleh hukum fisikal.

Dalam lanskap lebih luas, kita nyinyir melihat kenyataan, bahwa dalam keseharian kita kadang lebih mementingkan ego fisikal daripada membungkusnya dengan ego mental dan spiritual. Ada banyak diantara kita yang ternyata hanya hidup untuk mencari makan, bukan makan untuk bertahan hidup. Ini dalam tataran kebutuhan primer. Yang lebih ironis ada dalam kultur pembudakan kepada selera (sekunder) dan citra (tersier).

Fenomena yang kita lihat, banyak orang yang demi memenuhi selera dan citranya, ia tega menyakiti orang lain yang bukan musuhnya, bahkan kawan baik. Selera dan citra, membutakan mata. Manusia yang harusnya sebagai bintang penyinar kehidupan merubah diri menjadi binatang buas yang suka memangsa, menebar ketakutan. Seperti pemabuk, yang mudah mengatakan atau melakukan banyak hal dengan langkah sempoyongan tanpa memedulikan kesejahteraan, kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan, keharmonisan orang lain di sekitarnya. Karena mabuk, ia buta.

Menghamba Ego

Di mall misal, bagi yang menghamba pada keangkuhan ego, belanja di pasar modern itu bukan untuk bertransaksi. Lebih dari itu, ia hadir di ruang transaksi untuk melecehkan orang lain, membuat orang lain merunduk di hadapannya, membuatnya menyerah, menempatkannya pada posisi rendah, membuatnya tampak jahat, meskipun uang belanjanya tak terkontrol.

Dalam dimensi lain, hasrat menundukkan orang lain dengan kekuasaan membuatnya harus menukar kebenaran dengan kecurangan, keharmonisan dengan ketidakadilan, dan menggadaikan harapan dengan angkara murka, ketika duduk di kursi kekuasaan.

Demi melanggengkan kekuasaan dan hegemoni, alasan-alasan dibuat seakan bersentuhan dengan kepentingan yang hendak ditundukkan. Seperti kutu loncat, teknik menghindar untuk menutupi keangkuhan egonya berlipat dan berlapis. Selalu ada alasan di balik setiap alasan yang diutarakan, agar dimengerti oleh yang akan ditundukkan.

Ego spiritualnya mengetahui bila kekuasaan adalah untuk mengabdi dan melayani, namun ego fisikal yang dijadikan penyembahan kepuasan utama, menjadikan nafsu kebinatangannya mengajak untuk menghindari dari semua risiko. Akibatnya, kala ego fisikal yang membutakan itu tak tersampaikan, sakitlah ia; tubuh, jiwa dan pikiran. Imperium kuasanya jatuh, tak punya kawan, tidak punya pengaruh, tubuhnya lemah dimakan struk, pikirannya dihantui oleh dosa, jiwanya pun tergoncang.

Itu tercermin dalam laku para penguasa yang terbuai ego fisikal yang tanpa dibungkus oleh ego mental dan spiritual. Penghamba ego fisikal yang menginginkan dihargai orang lain dengan kekuasaan, kekayaan, kecantikan, kekuatan, banyak kita temui pada setiap diri yang menghamba pada keangkuhan, kecongkakan, dan kesombongan, dalam latar kehidupan agama, sosial, ekonomi, budaya, intelektual, dan lainnya.

Keterbuaian pada ego fisikal, pada tahapan pastinya akan menampakkan ketidakharmonisan hidup. Hakim berbuat tidak adil, politikus tanpa nurani, pemimpin tanpa keteladanan, tokoh tanpa karakter, individu tanpa kebijaksaan serta anak tanpa bapak. Manajemen ego penting agar replika peradaban bangsa merupa bintang yang menyinari persada kemajuan dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan.

(Dimuat Harian Analisa Medan, Rabu, 15 Juni 2011)

Feminisme Nama dan Martabat Perempuan

2011-06-10T15:02:00.003+07:00

Oleh M. Abdullah Badri

Adagium "apalah arti sebuah nama," tak seutuhnya benar dalam narasi identitas yang menentukan harga diri dan martabat seseorang. Nama, dalam tata kultur lain, adalah lumpur doa.

Nama bisa diambil dari lintas bahasa; Inggris, Perancis, Italia, Arab, Sanksekerta, Jawa, Indonesia dan lainnya. Orang tua sibuk menyusun nama indah untuk anak-nya yang baru saja lahir, sesuai dengan harapan doa dan jenis kelamin.

Jenis kelamin jadi penentu pemilihan sebuah nama. Abdullah, meski berarti "hamba Allah", tanpa pelibatan jenis kelamin disana, nyatanya tak dijumpai melekat sebagai nama seorang perempuan. Kasus serupa ada pada misal nama Fatimah atau Monika, yang tabu bila dilekatkan kepada laki-laki.

Nyata, nama merupakan identitas pemantik harga diri sejak dari persepsi dan konotasi. Laki-laki harus diberi nama yang berkesan maskulin, sementara perempuan, laiklah mendapat nama utuh dengan panggilan yang memikat dan feniminis. Terjadi bias dalam pencitraan nama antara laki-laki dan perempuan. Keindahan, kelemahan, kesyahduan, sejak dini disandangkan kepada perempuan dalam konotasi nama.

Atas hasrat martabat, memilih nama adalah kerja ideologis yang memiliki konsekuensi simbolik menyingkirkan barisan nama usang, untuk diganti dengan nama-nama dan panggilan nama- yang ngetrend dan berkelas. Nama yang berakhiran yem, nah, jah, tak menarik lagi dijadikan atribut kenamaan generasi sekarang. Itu hanyalah nama-nama perempuan generasi lama orang Jawa yang sekarang sudah bercucu.

Stigma yang melekat, penyandang nama beraroma klasik kini diidentifikasi sebagai kelas melarat dan tak tercerahkan oleh trend. Sementara, nama-nama adaptasi dari bahasa asing dikonotasikan sebagai milik masyarakat urban sejahtera dan berkelas. Lucunya, masyarakat di desa yang ingin anaknya memiliki nama berkelas kadang asal beri nama tanpa tahu mula kata dan makna. Tak ada doa yang dipanjatkan dalam susunan nama yang a-historis makna. Trend nama menghilangkan doa.

Nama-nama perempuan acap jadi korban kelatahan trend nama itu. Bila nama sejak dari panggilannya menunjuk citra sebagai yang cantik dan feminim, dipakailah ia sebagai identitas, meski kosong doa. Panggilan nama dianggap lebih penting daripada nama lengkap. Tradisi Jawa, yang memanggil orang dengan mengorupsi secara semantik dari nama asal, menjadikan nama panggil harus lebih terlihat terhormat meski nama asli berkonotasi kuno dan katrok.

Bahasa

Feminitas nama yang mengasingkan perempuan terlihat kentara dalam bahasa Arab yang terkenal sangat patriarkhis itu. Bila Nabi menyatakan bahwa ahsanul asma’ (nama paling bagus) adalah Muhammad (yang dipujikan) dan Abdullah (hamba Allah), maka nama senada yang biasanya diawali dengan Abdul, seperti Abdul Rohman dan Rohim (Hamba Yang Maha Pengasih), Malik (Maha Memiliki), Salam (Maha Pendamai), Aziz (Maha Mulia), Hadi (Maha Penunjuk), yang dalam 99 Asma’ul Husna (Nama-nama Agung) milik Tuhan, tabu dimiliki perempuan. Padahal, setiap kita adalahttp://www.blogger.com/img/blank.gifh hamba Tuhan, tanpa membedakan jenis kelamin. Nama Tuhan boleh untuk nama laki-laki, bukan perempuan. Walaupun kita tahu, Tuhan tak berkelamin.

Di masyarakat kita, nama jadi ganjil kala tak menunjuk jenis kelamin jelas. Akan dianggap ngawur dan "menghinakan". Nama seperti Bambang, Budi, misal, akan jadi humor bila menyemat ke perempuan. Pembedaan seksologis kian kentara dalam kultur panggilan orang berkelamin ganda, waria. Satu sisi ia ingin dipanggil dengan nama khas yang digunakan laki-laki. Namun, di sisi lain, ia juga ingin dianggap sebagai perempuan yang memiliki nama manis. Nama jadi seksis dan diskriminatif.

Dus, dalam khazanah Islam, Nabi Muhammad mengamanatkan kepada setiap orang tua untuk memberikan nama yang terbaik bagi anaknya. Itu adalah kewajiban, bukan sekadar hak. Beliau mengatakan bahwa salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya adalah: an yuhsina ismahu wa adabahu/ memberikan nama yang terbaik dan adabnya. Amanat Nabi yang mendahulukan pemilihan nama daripada pengajaran tata moral menjadi bukti bahwa nama adalah doa agar anak jadi lebih baik dalam setiap masanya: beradab.

Nama hanya soal pilihan replikatif ihwal martabat dan harga diri. Tak ada dosa dalam pilihan antara yang feminin dan maskulin. Kalau hanya tabarrukan (mengharap berkah), tak soal bila perempuan mengambil nama yang dikonvensi sebagai hanya milik laki-laki, dan sebaliknya. Asal paham bahwa biografi nama hakikatnya ada dalam doa dan cita-cita, bukan trend. Silahkan beri nama anak perempuan Anda Soekarno atau Soekarni (lebih feminis) bila ingin tabarrukan nama dengan proklamator itu, misal.

(Dimuat Harian Analisa Medan, Jum'at 10 Juni 2011)

Pancasila “Menggugat” Indonesia

2011-06-05T12:19:00.003+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Pasca reformasi lembaga pendidikan kita cenderung melupakan Pancasila untuk ditanamkan secara sadar kepada peserta didik. Trauma Orde Baru, dengan kurikulum wajib P4-nya, sedikit banyak masih mewarnai faktor keengganan pelaku pendidikan kita menerapkan wajib hafal, tanpa penghayatan dan amal semangat nyata Pancasila.

Reformasi memang membawa iklim keterbukaan, namun di sisi lain, ia justru menjerumuskan bangsa kita jatuh dalam labirin kebimbangan identitas; Pseudo-Pancasila. Akhirnya, generasi muda kita lebih mudah mengenal lagu kelompok musik pop daripada way of live, weltanschauung atau lebensanschauung negara itu.

Kesadaran pendidikan falsafah Pancasila muncul ke permukan setelah tragedi ironis pencucian otak generasi muda, kalangan mahasiswa terutama, oleh oknum yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Para kaum cendekia-intelektual tercengang setelah kabar dihapusnya pendidikan Pancasila sejak era reformasi benar belaka adanya. Keprihatnan itulah yang membuat kalangan birokrat kampus bergerak bersama merevitalisasi pendidikan Pancasila dengan mewajikan kembali kurikulum Pancasila, sebagai mata ajar karakter bangsa (Kompas, 10/06).

Sebanyak 72 pengajar dari 26 Perguruan Tinggi di Indoensia, 17 diantaranya bergelar guru besar, merapat pula dalam poros gerakan Akademisi Pengawal Pilar Bangsa (APPi Bangsa), yang baru dideklarasikan beberapa waktu silam di Jakarta. APPi Bangsa hendak mengawal penerapan dan pemasyarakatan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, agar tetap menjadi ruh persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tanpa ternoda ideologi lainnya.

Semesta Budaya
Revitalisasi pendidikan karakter bangsa yang menemukan semangat kembali setelah 13 tahun reformasi mungkin dikata sebagai kegenitan sesaat oleh kalangan akademisi dan politisi kita. Namun, hal itu bagi saya bukan berarti terlambat. Pancasila telah final dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Di sanalah jati diri bangsa Indonesia dapat dibaca. Tanpa Pancasila, Indonesia hanya ada sebagai wilayah bekas jajahan negara negara imperial.

Meminjam istilah Clukcorn, Pancasila bisa dijadikan sebagai pembacaan semesta budaya (culture universal) bangsa Indonesia yang di dalamnya terdiri atas beberapa nilai kebudayaan. Nilai-nilai solidaritas, agama, seni, kuasa, ilmu dan ekonomi menemukan sisi kemanusiaannya dalam kandungan falsafah Pancasila itu. Jadi, kontruksi kehidupan politik bangsa tidak dibenarkan bila kontraproduktif dengan kandungan nilai Pancasila.

Penerjemahan –atau tepatnya politisasi- Pancasila, yang dilakukan secara represif atas nama stabilitas nasional, bukannya salah, namun ironis. Mengapa? Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan pula postur kebudayaan bangsa. Dan, kebudayaan, dalam pengertiannya, tidaklah statis. Kebudayaan yang dipahami sebagai penciptaan, penertiban, dan pengolahan nilai-nilai insani, yang merujuk pada penyempurnaan rasa-karsa dan karya (Bakker, 1984), bukanlah tumpukan susunan kata benda. Ia merupakan “kata kerja”, yakni kegiatan manusia dari waktu ke waktu (C.A. Van Peursen, 1976). Politisasi menjadikan kebudayaan jadi dagangan.

Bahasa Soekarno, dalam Indonesia Menggugat (2001), Pancasila adalah dasar negara pelbagai bangsa (multi-nations state) yang revolusiner, hasil pergaulan hidup masyarakat Indonesia yang tertindas dan marginal. Pancasila, dengan demikian, bukan karya segelintir orang untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Kontekstualisasi Pencasila untuk melahirkan kepribadian bangsa, terus dilanjutkan. Sayangnya, politisasi Pancasila oleh Orba membuat trauma. Garuda dicampakkan, lalu dinyana kurang penting. Hingga kini.

Spirit Garuda
Sirnanya spirit Garuda dari generasi kita yang diinspirasikan sebagai simbol penaklukan kekuatan kapitalisme, imperialism dan neokolonialisme, lunglai di era kebebasan informasi dan kemudahan komunikasi terbalut trauma politik masa lalu yang amat akut itu. Tanpa kesadaran pendidikan Pancasila, generasi muda kita kian apatis, dan apolitis.

Ideologi Terorisme dan Negara Islam Indonesia (NII) yang didirikan Kartosuwiryo pada 1949, mudah masuk dalam lingkungan akademis akhirnya. Tentu, dalam kondisi tersebut, NII mudah berkembang tanpa represi. NII yang diterima sebagai ideologi “asing” menggugat Indonesia yang bias kepribadian. NKRI walau memiliki Pancasila, semangatnya tidak ada. Demokrasi yang terbangun ada tanpa kepastian hukum. Sistem ekonomi juga jauh dari mensejahterakan rakyat, hanya berpihak kepada pemodal asing. Pemeluk agama tumbuh dalam konflik tak berkesudahan. Mereka tidak bertuhan kepada Yang Maha Esa, tapi bertuhan kepada agamanya dan keyakinannya saja yang ekslusif.

Revilatalisasi Pancasila saat ini menemukan momentum penting. Kita harus menempatkan spirit Pancasila untuk menggugat Indonesia yang mengalami kegalauan identitas sejak era reformasi, dimana desentralisasi, otonomi, dan kemandirian tak segera mewujud dalam keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam bias identitas itu, konflik justru menemukan puncak. Hal yang menurut beberapa pengamat justru kontra realitas di masa Orba. Toleransi dan keamanan nasional lebih jelas dikelola oleh Orba. Apa kita akan kembali ke masa otoritarian itu? Lembaga pendidikan lah yang akan menjawab. Pancasila atau back to Orba.

(Dimuat Radar Surabaya, 5 Juni 2011)

Mengembalikan Heroisme Guru

2011-05-23T19:28:00.001+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Menjalani profesi sebagai guru di era yang disebut Alvin Toffler sebagai The Future Shock (1972: 4), dimana setiap individu kehilangan orientasi ketika dihadapkan dengan terlalu banyaknya perubahan dalam waktu yang terlalu singkat, adalah dilematis tapi mengasyikkan.

Guru sebagai individu yang juga memiliki fungsi pengajaran dalam sekolah dituntut untuk melakukan tindakan yang efisien (melakukan hal-hal dengan cepat) dan efektif (melakukan sesuatu secara tepat), agar proses pembelajaran bergerak mengikuti rasionalitas kemajuan.

Satu sisi, ia harus menjalankan fungsi sosialnya; sebagai kepala rumah tangga dan anggota masyarakat, namun di sisi lain, secara profesional, ia harus jadi tuntunan bagi peserta didiknya, agar apa yang dilakukan dalam lingkungannya tak membuat proses pembelajaran di sekolah, diganggu terganggu. Perubahan besar nan cepat dalam sektor ekonomi menuntut guru lebih profesional, kredibel dan berpandangan maju.

Kini, kesulitan ekonomi sedikit banyak telah teratasi karena tunjangan profesi bisa dinikmati oleh setiap orang yang mengajar dan atau mengabdi di sekolah. Hal yang belum pernah tercapai di masa-masa sebelumnya. Muncul humor di kalangan para guru, bahwa rakyat SBY-Boediono yang “reel” sekarang ini adalah guru, karena kesejahteraannya paling diperhatikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.

Tidak jarang kini para guru, seiring perubahan kebijakan pendidikan yang cepat, memiliki fasilitas mobil, tunjangan kesehatan, dan segenap tunjangan hidup lainnya yang nilai akumulasinya setiap tahun mencapai puluhan juta atau bahkan ratusan juta yang cukup buat membangun rumah betingkat, atau membelikan laptop anaknya secara cas serta memasukkan anak remajanya ke perguruan tinggi favorit.

Namun, kemapanan ekonomi dan terjaminnya hidup para guru itu tak selalu berbading lurus dengan tingkat pelayanan dan pengabdiannya terhadap pengajaran di sekolah. Di berbagai tempat, guru kita sering dijumpai telat masuk sekolah karena sibuk mencuci mobil barunya lalu mengantarkan anaknya sekolah. Di kalangan guru besar, syndrome bermain golf juga muncul. Karena gajinya yang lumayan, ada uang yang bisa disisihkan untuk menikmati waktu senggang bermain golf. Paradoks kultural inilah yang mengakibatkan disorientasi dalam proses pendidikan di lembaga sekolah ataupun perguruan tinggi.

Wahai Guru
Lamat-lamat namun pasti, pengabdian guru secara maksimal tergerus oleh kemewahan tunjangan dan fasilitas yang sudah pasti itu. Di sekolah, guru mengisi absen, namun di kelas, ia seakan menjadi penebar krisis di kelas, seperti diulas Charles Silberman dalam bukunya Crisis in The Classroom (1972). Silberman menyatakan, krisis di kelas terjadi karena guru kehilangan kesadaran akan adanya tujuan tertentu, sebuah filosofi pendidikan tertentu. Pendidikan bukan gagal karena sifat praktisnya, melainkan karena guru kehilangan orientasi mengajarnya.

Dulu, yang namanya guru adalah pahlawan yang didamba oleh tiap kelahiran generasi. Bahkan menjelma mitos sebagai manusia unggul tanpa pamrih kekuasaan dan lainnya. Sedikit satire namun penuh kemulian adalah sebutan guru sebagai pahlawan yang tidak mengharapkan balasan kenangan, tak akan dicacat sejarah, pahlawan tanpa tanda jasa. Buku Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa (1984) cukup menarik menelikung sejarah heroisme guru dalam mengabdikan dirinya mencerdaskan kehidupan bangsanya. Buku suntingan Korrie Layun Lampan itu memuat salah satu puisi menarik ihwal biografi guru: guru abdi masyarakat/ seluruh kawasan nusantara/kau adalah sejemput garam di sudut dapur/yang tiada nilai, tiada harga/tanpamu hambar rasa, hambar citra (hlm.19)

Heroisme guru dalam lipatan sejarah negeri ini diumpamakan garam, yang tanpanya, setiap masakan tak terasa nikmat. Itu dulu. Dimana tunjangan profesi dan kelayakan hidup tak sebesar jaminan sekarang. Orientasinya sudah beda. Guru sekarang, dalam titik kritis tertentu, bak karyawan yang setia menunggu gajian bulanan. Jiwa sebagai pahlawan yang rela berkorban sulit ditemukan. Ini bukan masalah salah dan benar, namun kita harus melihat itu sebagai gejala yang harus diperhatikan. Bagaimana akan mencipta generasi yang berkualitas dan peradaban bangsa yang unggul, kalau mengajar dipersepsikan sebagai bekerja saja, tanpa dijiwai rasa pengabdian. Hal yang cukup naïf.

Dalam kondisi yang demikian, guru di sekolah disibukkan oleh penegakan aturan dan kontrol, ketaatan membudak pada jadwal rancangan mengajaran, obsesi terhadap yang rutin, ketiadaan suara atau gerak siswa di kelas saat sedang diajar, adanya “diskusi” yang didominasi oleh guru di kelas dan ketidakmampuan siswa untuk belajar sendiri. (William F. O’neil, 2008: 5). Guru hanya mengajarkan yang dia baru belajar tadi malam. Tidak tahu menahu soal nilai filosofis pendidikanm yang sebetulnya ia muncul dari semangat mengabdi, bukan bekerja semata.

Pada tahapan lanjut, pengetahuan formal -karena diberikan tanpa jiwa pengabdian kepada proses pendidikan yang tinggi- yang diberikan guru di kelas mengalami sakralitas, dan pengalaman tidak begitu penting daripada pengetahuan. Dia hanya mengajarkan teks pengetahuan yang ada dalam mata buku pelajaran. Guru dengan sifat demikian adalah yang berkegiatan ekonomi, bukan berkegiatan membangun peradaban. Tak syak lagi dugaan para pengamat pendidikan dan ekonomi bahwa gerakan pendidikan sekarang mengarah kepada “ekonomi pengetahuan”. (Ibid, hlm.5).

Persepsi yang muncul, modal utama untuk mencapai taraf tinggi ekonomi adalah pengetahuan, bukan pengalaman. Seakan-akan, pendidikan formal adalah jalan mati mencapai kemajuan. Tiada jalan lain. Orang maju, harus berpendidikan tinggi. Titik. Ada semacam keterputusan di sana, antara produktivitas yang menggelora dalam awal-awal era indutri dengan era konseptual sekarang. Menjadi maju sekarang ini adalah dengan pengetahuan, bukan pengalaman. Anggapan yang rasional, tapi tidak cukup benar mengingat Thomas Alva Adison (1847-1931) memiliki hak paten 1097 penemuannya atas pengalaman, bukan pengetahuan.

Pengalaman yang bersifat personal sudah seharusnyalah yang jadi pusat perubahan konstruktif dan transformatif dalam proses pendidikan. Sulit rasanya untuk memperbaharui tatanan pendidikan kita yang kurang sempurna ini tanpa melibatkan rasa kepemilikan akan pengetahuan guru, yang sinergi dengan pengalaman di lapangan. Ini membutuhkan kerja pengabdian tanpa pamrih tunjangan dan perolehan fasilitas mewah semata.

Sisi Lain
Guru secara personal adalah orang-orang yang baik. Kegagalan pendidikan bukan karena guru tidak baik, melainkan oleh sebab ‘banalitas’ para jajaran pelaku pendidikan kita yang bersikap dan bertindak tanpa “berpikir mendalam” tentang tujuan pendidikan kita: memanusiakan manusia, dan memuliakan hidup.

Guru yang hanya berniat “melestarikan diri”, para pejabat yang mapan di lembaga pendidikan dan sarjana pendidikan yang dangkal adalah para kelompok yang cenderung tidak mendorong terbangunnya masyarakat yang baik (rasional dan berperikemanusiaan) untuk mendidik anak didiknya menjadi baik pula (menginginkan efektivitas tindakan dan tercerahkan).

Perubahan yang cepat dalam waktu singkat tidak akan bisa disikapi dengan cepat dan tepat bila laku heroisme guru alpa dari pengabdian. Pendidikan tercekat makna hanya pada persekolahan, bukan pembelajaran. Adagium live long education (bukan long live education), sulit didapati untuk menemukan suatu pembaruan anak-anak didik yang tercerahkan dan guru-guru yang tak terperdayai. Heroisme mengajar para guru perlu dire-fresh.

(Dimuat Media Indonesia, Senin, 23 Mei 2011)

Memperkarakan Identitas Bangsa

2011-05-12T19:36:00.000+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Judul : Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada Masa
Pasca-Orde Baru
Editor : Adinto F Susanto
Penerbit : Grasindo, Jakarta
Tahun : I, 2011
Tebal : 222 halaman
Harga : Rp40.000

Isu politik yang deras diwacanakan pascatumbangnya Orde Baru adalah desentralisasi. Bahasa politik reformasi yang menyoal segala yang berasal dari pusat (sentralisasi) adalah refleksi atas kejenuhan kehidupan sosio-politik yang terlalu tertutup, stagnan, serta tidak mempertimbangkan aspirasi dan potensi politik dan ekonomi di daerah. Namun, menyoal proyek politik pusat ternyata tak mesti linier dengan tujuan kesejahteraan, keamanan masyarakat, dan bahkan keutuhan bangsa.

Atas nama otonomi, egopolitik lokal menguat di beberapa titik daerah, yang acap kala menimbulkan konfl ik horizontal dan ketegangan politik identitas agama, etnis, dan warga negara. Buku berjudul Kegalauan Identitas yang ditulis keroyokan oleh sembilan penulis-peneliti dari dalam dan luar negeri ini menunjukkan adanya kebimbangan anak bangsa dalam menerjemahkan reformasi; politik demokrasi dalam agenda desentralisasi.

Seolah reformasi ingin membuka kotak Pandora ihwal identitas nasional, etnis, agama dan daerah, yang dalam masa Orde Baru dijaga sebagai serpihan identitas dari apa yang disebut identitas bangsa. Alasan itulah yang mendasari buku ini kembali menyoal makna esensial identitas. Di sini, primordialisme identitas, baik suku, agama maupun kultur budaya, sengaja harus ditanggalkan: atas nama stabilitas negara.

Ahmadiyah yang dilarang beraktivitas, warga Tionghoa yang pada masa Orba tertilap, lalu kekayaan adat di pelbagai daerah yang tergerus oleh kepentingan politik developmentalisme, adalah beberapa tamsil yang bermuara pada pengendalian identitas. Hak dan kewajiban dalam ironi politik identitas ditentukan oleh negara dan penguasa. Di Bali misalnya, akibat pembangunan yang sentralistis tanpa memperhatikan aspirasi politik setempat, kultur, dan kekayaan kebudayan di daerah, pulau dewata itu seperti tanah asing tanpa peran signifi kan orang pribumi.

Lahan-lahan kosong disulap secara picik jadi area wisata, penginapan, dan pusat belanja oleh kekuasaan pusat dengan para pekerja yang didatangkan dari luar daerah. Pasir pantai di Bali, dalam bahasa puitis Putu Setia, kini milik orang Jakarta atau bahkan mungkin milik orang asing. Putu Setia dalam buku Menggugat Bali (1987) menggambarkan orang Bali kekinian dengan nada miris: “Kau dengar, lelaki Bali kini cukup menjadi budak cewek bule? Kau tahu, sepasang turis dari Jepang atau Australia, aku tak jelas, kawin dengan upacara Bali secara besar-besaran? Kau tahu, Kuta sekarang ini sudah menjadi daerah asing seperti bukan bagian dari Indonesia ini?.”(hlm 48).

Kegalaun-kegalauan jati diri bukan hanya di Bali saja dapat dikilas balik. Di Minangkabau, identitas, senyatanya, rentan menimbulkan konfl ik dan perselisihan. Papua juga meradang dalam pusaran konfl ik antaragama. Begitu pula dinamika kepemimpinan di Lombok. Pemilihan kepala daerah di sana, walau semula bervisi untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dalam labirin politik otonomi, justru menimbulkan konfl ik tentang putra daerah yang berhak memimpin, antara yang beragama mayoritas dan yang dari yang minoritas. Belum lagi menyoal identitas warga Tionghoa yang diskriminatif itu.

(Dimuat Perada Koran Jakarta, 12 Mei 2011)

Anarki di Ruang Publik Digital

2011-05-12T19:32:00.001+07:00

Oleh M Abdullah Badri

FACEBOOK telah membuat saya bosan. Kotak pesan dipenuhi kiriman peristiwa dari banyak komunitas tanpa kontrol. Mereka bebas mengirim apa pun ke space massage, tanpa saya pesan.

Jenuh. Informasi meluber seperti air bah. Sampah pun terbawa. Kata bernada ancaman, hinaan, pujian, sanjungan, dukungan, minta pertolongan, http://www.blogger.com/img/blank.gifresep-resep tidak penting, event murahan, harus saya saring dengan ketabahan dan kewaspadaan.

Ruang publik (public sphere) yang ideal seperti dicita-citakan Jurgen Habermas (Frank Webster, 1995) sebagai arena bebas dari tekanan dan kendali dominasi luar dengan landasan debat rasional (tidak dilandasi kepentingan, kedok, atau manipulasi), yang terbuka bagi pengawasan warga dalam mekanisme penyusunan opini publik serta pertukaran peran, gagasan dan bahasa politik, tak mewujud utuh dalam komunitas imajiner tanpa batas teritorial dalam ruang digital itu. Ruang publik digital tak menjelma ruang agora (tempat berkumpul warga membicarakan kepentingan bersama: Yunani) elektronik yang ideal.

Demokrasi yang dalam realitas politik bisa diwakilkan dalam institusi perdewanan. Di ruang itu, tak seorang pun bisa utuh melakukan proses perwakilan personal. Semua orang bicara tentang kepentingan masing-masing, tanpa terikat birokrasi politis yang membelenggu.

Ruang digital pun berubah jadi ruang neraka elektronik (electronic celare), tempat orang bebas memaki, mengutuk, mengumpat, mencerca, menghujat, menyumpah, menjelekkan, menuduh, dan memfitnah (Yasraf Amir Piliang, 2009).

Ketika itulah, masyarakat digital yang berimajinasi masuk dalam ruang demokrasi elektronik (e-democracy) sebetulnya terjerembap dalam ruang anarki elektronik.

Fakta, beberapa waktu lalu seorang kiai kenamaan dari Kudus juga jadi sasaran umpatan oleh sebuah komunitas digital dari Mesir. Komunitas itu menyatakan sang kiai sebagai “yang tak beradab”, “sesat menyesatkan”, dan karena itu layak disebut kaum kafir. Para pembela fanatik muncul dengan tanggapan sama, yang juga bernada dendam, anarkis, dan seakan-akan kebal kritik.

Saya menyaksikan itu bukan di mimbar debat, melainkan di ruang simulakrum bernama internet. Wah, substansi demokrasi yang antara lain kebebasan, sulit tampak dalam ruang digital yang hiperkompetitif dan pos-simulatif itu.
Demokrasi pada era teknologi elektronik ini telah melampaui prinsip alam, manusia, substansinya, bahkan Tuhan. Demokrasi sosial dan politik tak menempuh jalan uji kelayakan egalitarianisme.

Di sana justru kita bergumul mempertahankan diri dari banjir informasi dan kebebasan komunikasi yang anarkis. Saling menindas, mengisap, menguasai, mengontrol. Siapa kuat, dialah yang akan jadi “raja” di rimba eletronik itu.
Sadar Informasi Pertahanan diri dari sekian efek anarkis itu jadi penting. Sayang, masyakarat digital kita, yang tak hidup dalam dan dari akar kemunculan teknologi seperti di Barat, terasa tunggang-langgang untuk memanfaatkan ruang tanpa kontrol itu secara positif. Asal ada keinginan, wacana diproduksi begitu saja, dikirim kepada siapa saja, kapan pun dan di mana pun suka, tanpa mempertimbangkan substansi. Perasaan benci, sebal, gundah, kagum, tumpah begitu saja di sana.

Mengapa demikian? Yasraf Amir Piliang (hlm. 266-267) punya beberapa alasan. Pertama, kelemahan daya kritis masyarakat kita. Pengguna internet gampang masuk dalam pertarungan ide, gagasan, ideologi, dan kepetingan terselubung karena sukar menyikapi masalah. Kalangan elite tertentu memanfaatkan ruang publik digital itu dan memosisikan masyarakat kita sebagai mayoritas yang diam. Gampang dijebak dalam skenario konflik yang diciptakan demi sebuah kepentingan. Mudah disulut kemarahan, kejengkelan dan kebencian membabi buta, tanpa sudi mengenali akar masalah yang diwacanakan.

Kedua, mayoritas kita belum terbiasa dengan debat rasional, yakni penggunaan akal sehat (reason) dalam mekanisme argumentasi yang terbebas dari emosi, tekanan, penipuan, dan pemaksaan, untuk mencapai konsensus. Sifat primordial kesukuan, kedaerahan, sentimen kuasa, agama, justru muncul di ruang publik digital sebagai kesadaran mikrofasis (fasis-fasis kecil) yang menghambat demokratisasi dialogis.

Ketiga, kita belum terbiasa hidup dalam masyarakat informasi yang menicayakan akses dan kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, mengklasifikasi, membandingkan dengan ragam informasi lain, lalu mengambil kesimpulan rasional. Padahal, kemampuan analisis dan daya kritis personal merupakan syarat masuk ke ruang e-democracy itu.

Keempat, dalam dunia informasi, kebanyakan masih senang jadi konsumen daripada produsen. Dalam menyikapi objek informasi, kita cenderung reaktif dan bukan proaktif untuk menandingi, menangkal, menyaingi, melawan, atau bahkan memerangi info di hadapan kita.

Kelima, prinsip demokrasi masih dangkal kita pahami dan praktikkan. Sikap dalam ruang publik pun tak mengacu pada penghormatan nilai dan martabat orang lain. Bebas berkomunikasi dipraktikkan dengan sikap anarkis.

Agaknya kesadaran informasi, kreativitas berkomunikasi, dan kepekaan sosial demokrasi jadi penting dioperasikan dalam masyarakat yang berdaya kritis dan rasional. Jadi ruang publik digital tak sumpek oleh anarkisme massa e-democracy. Dan, kotak pesan facebook dan email saya kembali bersih.

(Dimuat di Suara Merdeka, Rabu, 11 Mei 2011)

Lupa Menziarahi Hujan

2011-05-09T10:21:00.001+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Ketegangan meningkat ketika air hujan turun tanpa henti mengisahkan bencana-bencana: banjir, tanah longsor, lahar dingin, angin badai besar. Bencana-bencana yang merepotkan hajat hidup. Kedatangan hujan, yang sejatinya rahmat, menyuburkan tanah dan tanaman, berubah laknat dan petaka dalam rupa bencana. Musim penghujan sekarang berarti momentum mawas atas segala risiko yang menginflasi kondisi lingkungan, psikologi, dan nyawa.

Infrastruktur menjadi tumbal air hujan untuk mengalihkan korban nyawa manusia, meski dalam banyak tragedi manusia tak seutuhnya bisa menghindar. Jalan Pantura Jateng Jawa mengalami kerusakan fisik berat yang mengakibatkan trauma sosial tak terperi. Lahirlah protes tanam pisang. Hujan, ia sebetulnya tak lekang mengingatkan kita tentang antisipasi hidup.

Siklus hujan belum berkisah tentang ingatan representatif yang mereproduksi kita dalam sikap dan respon. Hujan yang datang setiap musim dan tahun hanya penginsafan ingatan tapi minus reproduksi, laiknya ingatan yang terikat sementara. Dalam ingatan itu, kita sekadar mengenal kembali:O, ternyata aku pernah bertemu hujan, tapi di mana ia. M Verbeek S.J dalam bukunya, Ingatan (1978: 6) mendakwa para manusia pelupa sebagai “yang tidak menyadari bahwa pengetahuannya berasal, berdasarkan pada kesan-kesan, dari masa lampau.”

Melupakan adalah kerja yang kosong reproduksi. Hujan yang diterima sebagai kesan yang telah kita cecap dan kita camkan secara sadar (fiksasi), lalu mengalami penyimpanan tanpa sadar dalam rentangan waktu (retensi), tak jua membuat kita membuka kembali dengan aktualisasi dan kerja-kerja produktif (evokasi).

Sajak Abdul Hadi W.M, Ketika Masih Bocah, menggelitik kita para pelupa. Kita dicerca sebagai bocah yang riang dalam tiap suasana, tak terpengaruh oleh cuaca, musim atau kondisi alam: Sebab itu aku selalu riang/ Bermendung atau berawan, udara tetap terang/. Karena pelupa, kita juga tak seperti bocah itu yang: setiap butir pasir, buku pelajaran bagiku/ Kusaksikan semesta di dalam/ Dan keluasan mendekapkau seperti seorang ibu/.

Ejekan sebagai bocah yang dangkal menangkap kerja produktif atas peristiwa menumpulkan jawaban atas kehadiran hujan. Sajak Sapardi Djoko Damono, Hujan Dalam Komposisi, 1, menyoal ingatan kita akan hujan:. apakah yang kau tangkap dari swara hujan, dari daun-daun bugenvil yang teratur mengetuk jendela? Apakah yang kau tangkap dari bau tanah, dari ricik air yang turun di sekolah?//Ia membayangkan hubungan gaib antara tanah dan hujan, membayangkan rahasia daun basah serta ketukan yang berulang.

Hujan dalam fragmen sajak Sapardi, bagi kita yang para pelupa, membawa berita duka perpisahan hujan dari tanah sebagai ruang untuk mengguyurkan airnya. Daya resap tanah yang rendah oleh hasrat keindahan kita menghiasinya dengan paving, semen, aspal. Ruang tanah juga semakin sesak oleh gedung-gedung penyapa langit, permukiman penduduk dan pabrik-pabrik yang tak tertata oleh kendali penguasa, mengalienasi air hujan dari kawannya: tanah.

Doa Sapardi ada di akhir barisan kata: Apakah? Mungkin ada juga hujan yang jatuh di lautan//Selamat tidur. Yah, hujan nyenyak buat aktivitas tidur. Kita tertidur dengan panjatan doa: semoga saja hujan turun di lautan, bukan di selokan kecil kota, tanah gundul pegunungan dan tak mengetuk jendela rumah. Kita juga akhirnya tertidur dalam siklus hujan tanpa produksi prediksi-prediksi, ramalan-ramalan, dan cita-cita “tak mau memiliki kehilangan” oleh hujan yang deras bermukim tanpa kenalan kawan, di bumi.

Karena tertidur, kita tak segera mengenali suara yang berdetak di sekeliling. Mendengkur tanpa sadar dalam siklus musim yang setiap tahun menyapa, dan tak kita sapa ulang. Kisah kata-kata dalam sajak-sajak hujan sengaja diramu untuk menunda kesibukan kita dan kembali mengunjungi (revisitasi) air hujan sebagai ruang kreatif menumbuhkan kita untuk tak selalu bersikap seperti bocah.

Bocah inginnya selalu benar sembari melempar kesalahan kepada liyan, bahkan Tuhan. Hujan yang turun melumpuhkan sawah para petani disalahkan sebagai salah perintah Tuhan yang sedang tertidur tak melihat penderitaan hidup petani, yang diperas oleh agenda kekuasaan. Tuhan jadi masalah dalam hujan yang tidak kita ziarahi dengan ingatan representatif dan rahmat yang ditunggu para tanaman. Kita harus menyapa hujan untuk bisa duduk bersila(rahim) dengannya; menjadikan pengalaman bencana lampau sebagai pelajaran. Agar menambah rezeki dan umur seperti gaung sabda Nabi suci.

(Dimuat Majalah IDEA, edisi 30, Mei 2011)

Obama dan Osama

2011-05-09T09:32:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Tewasnya Osama bin Laden pada Senin (3/05) di Abottabad, Afghanistan, membuat Tuan Barack Obama, presiden AS itu, bangga membusungkan dada. Bahkan beberapa media menyebut penyergapan rahasia selama 40 menit tersebut sebagai “mempermalukan” otoritas intelejen setempat karena dilakukan tanpa konfirmasi. Di sisi lain, Obama juga harus siap-siap dengan serangan balasan dari mereka yang disebut Osama-phobia. Osama tewas, Obama sedang mulai bersiap “berperang”. Siapa yang keluar sebagai pemenang?

Telah lama Tuan Osama jadi target menggairahkan oleh Amerika secara politik, karena negara Paman Sam tersebut menyatakan dirinya sebagai wilayah sasaran utama yang tertimpa korban akibat ulah teror Osama pada Selasa kelabu 11 September 2001. Sejak itu, komitmen memerangi kejahatan bernama terorisme dipropaganakan ke pelbagai negara seluruh dunia. Walaupun secara epistemologis, teror sendiri tak menampakkan target dan pelaku jelas. Teror lahir dari kegelapan identifikasi pasti.

Dalam teror, oleh peneror, yang dilawan sejatinya adalah ketidakadilan yang sulit direngkuh dengan jalan konvensional, prosedural, dan negosiasi politik. Obama dalam versi Osama, adalah thaghut (berhala). Karena itulah, harus dihancurkan. Begitu pula sebaliknya, bagi Obama, Osama tak lebih dari perusak perdamaian dunia, thaghut juga. Jadi, dalam epistemologi terorisme, yang terjadi adalah perang versi dan kategori; siapa musuh dan siapa kawan, meski untuk mengidentifikasi makna “siapa”, tiadalah tuntas hingga kini.

Karena itulah, jalan yang ditempuh oleh Osama dan Obama, sama gilanya. Sama-sama phobia sebenarnya. Sama-sama mengancam. Sama-sama merasa benar. Sama-sama deklarasi merebut kedamaian abadi. Dan sama-sama pula merasa memperjuangkan keadilan. Yang dianggap salah secara absolut hanya ada di pihak musuh. AS cq. Obama rela mengeruk dana milyaran dolar untuk memburu gerakan terorisme di seluruh dunia. Al-Qaedah cq. Osama semakin diancam semakin gila ekspansi ideologi terorisme yang diyakininya, menyebar ke kalangan militan di pelbagai negara.

Teror Versi
Lalu? Yang terjadi adalah sikap dua Tuan Besar itu –dan pengikutnya- untuk saling berebut nafsu memenangkan. Entah memenangkan apa, tidak jelas. Yang nampak, perang akan semakin menjadi-jadi dan kecemasan semakin menggila di dunia ketika Osama dinyatakan tewas oleh Amerika Serikat.

Psikopolitik hanya bisa bicara, bahwa antara Obama dan Osama, sebetulnya berperang untuk diri mereka sendiri, dengan sekian kelompok pendukung yang ada di belakang nafsu politik masing-masing. Padahal, meladeni nafsu (epithumia), sebagaimana digambarkan oleh Plato, murid Sokrates, tidak akan menemukan penyelesaian. Plato mengibaratkan nafsu (politik diri) seperti gentong bocor yang tiada titik henti mengisi, seberapa pun besar debit air yang disediakan (A. Setya Wibowo, 2008).

Agresi dalam agenda teror, baik yang merasa dilawan atau yang melawan, adalah pilihan utama. Tuan Obama dan Osama, sama-sama menggunakan agresi. Osama melakukan agresi serangan kejut yang menghentakkan keutuhan perdamain dunia, sementara Obama melakukan agresi militernya secara buta. Mereka sama-sama menebar benci. Bedanya, spirit Osama diwarnai pula oleh semangat mencintai kematian (nekrofilia), karena berani bertaruh nyawa, sementara spirit Obama didorong oleh semangat mencintai kehidupan yang dimimpikan versinya, ideal.

Dalam bahasa perjuangan agama, mereka berdua sebetulnya sama-sama “berjihad” untuk kepentingan masing-masing dengan tiada memperhitungkan risiko: politik, ekonomi, dan keyakinan banyak orang. Anak buah Osama berani nekad melakukan bunuh diri, sementara anak buah Obama berani membunuh suara nurani. Siapa yang akan menang? Tiada lain adalah kekerasan, yang akan terus terulang di jagad bumi ini. Spiral bermusuhan.
Tak akan pernah terjadi negosiasi, kecuali ada diantaranya, menyatakan diri, kalah. Mutual understanding (kesalingpahaman) mewujud bila ada yang menyatakan berserah diri. Dan, itu tak akan mungkin mungkin terjadi selamanya.

Sayangnya, Islam dalam saling “mengerjakan” proyek terorisme global itu terkebiri sebatas komoditas politik masing-masing, hanya diatasnamakan sebagai nilai yang melahirkan gerakan Tuan Osama “melawan ketidakadilan Amerika” atas pelbagai negara Islam di dunia itu. Perang teror, dengan demikian, hanyalah perang klaim dan versi. Antara mereka yang merasa benar. Hanyalah bicara nafsu, melayani ephitumia. Ironis.

(Dimuat Radar Surabaya, Minggu, 8 Mei 2011)

Dalam Gurita Radikalisme Agama

2011-05-05T12:31:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

DALAM rapat dengan jajaran kepala daerah se-Indonesia di Jakarta (28/4), Presiden SBY mengimbau kepada tiap pimpinan daerah untuk aktif melakukan perlindungan kepada masyarakatnya dari bahaya terorisme dan radikalisme agama. Keprihatinan akan maraknya politisasi agama sejak wacana Negara Islam Indonesia (NII) yang muncul ke meja sosial kita tampaknya bukan hanya dirasakan oleh pemerintah saja. Beberapa tokoh agama juga mengeluarkan keprihatinan serupa, terutama soal adanya pencucian otak oleh orang-orang yang mengatasnamakan NII. Ketua Umum PBNU, Said Aqiel Siradj pun mengusulkan merombak intrakurikulum agama perguruan tinggi Islam agar sesuai dengan misi agama yang rahmatan lil alamin (Wawasan, 30/4), meski dalam ranah praktis hal itu sulit dilakukan.

NII sudah lama terkubur dalam diskursus politik sejak puluhan tahun lalu. Sebetulnya, sejarah berdirinya NKRI sudah menganggap hal itu sebagai luka yang harus dipendam dalam-dalam. NII dalam kepemimpinan Kartosuwiryo yang memimpin makar lalu berkeinginan mendirikan negara berdasarkan agama (Islam) telah dianggap hilang dalam memori politik bangsa. Namun wacana NII tersebut muncul kembali ke permukaan setelah ditemukan adanya indikasi makar atas teror bom dan radikalisme agama yang kemudian dikait-kaitkan dengan NII KW 9 dan Al-Zaytun.

Penyimpangan

Gerakan untuk mendirikan negara Islam versi NII itu tidak bisa dibenarkan karena cara-cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan itu (wasilah) tidak selaras dengan tujuan (ghayah), yakni negara berdasarkan Islam. Ironis memang: ingin mendirikan negara syariat, namun wasilah-nya dengan terorisme dan radikalisme. Suatu hal yang kontras dengan mashlahatul ummah (kemaslahatan umum), sebagaimana tujuan ditegakkannya sebuah hukum. Fakta menunjukkan, mereka yang menggunakan nama anggota NII, dalam mendekati massa terlibat dalam penipuan, teror, penculikan, dan pencurian. Yang terakhir beredar adalah dengan modus pencucian otak atas generasi muda, atau kalangan mahasiswa.

Azyumardi Azra, sejarawan dari UIN Jakarta menyatakan, NII sudah sejak akhir 1970-an sangat giat merekrut kalangan mahasiswa untuk dijadikan sebagai anggota kelompok dalam apa yang mereka sebut sebagai usrah (keluarga). Dalam usrah itulah, sebagaimana dilakukan jaringan Pepi Fernando, anggota yang masih labil, masih muda, diberikan doktrin-doktrin tidak sehat, seperti: menyebut Pemerintahan Indonesia sebagai thaghut yang dalam Al-Munawir karya Warson Munawir (2002: 854) dimaknai sebagai setan berhala; menyembah kepada selain Allah.

Karena mengikuti pemerintahan selain berdasarkan Islam sama artinya dengan mengikuti ajaran setan, maka hidup di negeri thaghut tidak perlu membuat KTP. Dan apabila mereka ingin menikah, haram bila harus melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Mereka sudah punya wakil sendiri, yakni wali amir mereka. Doktrin-doktrin tidak wajar semacam inilah yang membuat mereka bergerak secara rahasia, lewat usrah dengan sekelompok pemuda yang hobi membaca buku, baru kenal agama satu dua minggu, dan tidak aktif organisasi.

Lewat usrah yang kegiatannya sangat intensif hampir tiap minggu atau bahkan tiap hari menjadikan orang seperti Muhammad Syarif, yang tega melakukan bom bunuh diri di Masjid Azd-Dzikro, Markas Polresta Cirebon, 14 April 2011 lalu itu, meninggalkan keluarganya di rumah, tak segan melawan orang tua, menuduh keluarganya kafir karena tak mau mengikuti keyakinan politiknya, dan mau berkorban nyawa demi sesuatu perjuangan yang entah. Ini bentuk radikalisme personal yang amat berbahaya.

Individu-Massa

Pemuda menjadi sasaran gurita radikalisme agama oleh kelompok ekstrem kanan seperti NII karena cara pandang mereka masih dangkal dalam melihat persoalan. Terutama kalangan mahasiswa dari jurusan eksakta, yang cara berpikirnya masih hitam-putih. Mereka, dalam analisis Hannah Arendt (1906-1975), disebut sebagai sasaran empuk banalitas kekerasan, baik kekerasan simbolik, fisik maupun psikologis.

Filosof perempuan asal Jerman itu menyatakan: orang mau berbuat dengan kekerasan, menyatakan kekerasan sebagai bagian dari kebenaran, menyebutnya sebagai hal yang wajar dan perlu dilakukan karena telah kehilangan daya menilai secara kritis, yakni berpikir dan mendengarkan nurani. Padahal, mental politis manusia (menilai secara kritis) itulah yang menjadikan manusia berbeda secara primordial dari makhluk lainnya, binatang dan tumbuhan.

Pemuda rentan dengan gurita ideologi radikal agama karena kemampuan berpikir dan menilai mereka masih rendah. Arendt mendefinisikan menilai secara kritis sebagai kemampuan menilai secara khusus tanpa mengacu pada pelbagai perintah di luar dirinya (2003: 188). Tanpa kemerdekaan menilai, yang merupakan efek lanjut psikologis dari kegiatan berpikir, orang tidak akan mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Karena itulah, untuk menghindari ekspansi ideologi radikal agama di kampus-kampus ada yang mengusulkan untuk merombak kurikulum agama yang diajarkan.

Untuk menghadapi gurita radikalisme agama bisa dicegah dengan menumbuhkan iklim berpikir kritis, namun berdasar realitas masalah di lapangan. Kita yang hidup dalam dunia modern mengalami kejumudan logika dan rasionalisme karena kita menjadi "individu massa", seperti disebut Arendt: yang tidak bisa mengambil jarak terhadap keyakinan diri dan ilusi-ilusi ideal yang membayangi. Kita menjadi "Aku yang tidak bisa berdialog dengan Diriku" (Pitaloka, 2011).

Karena itulah, jalan personal yang harus digunakan untuk terhindar dari gurita radikalisme agama adalah dengan melakukan pengujian setiap informasi, ajaran, doktrin, rahasia, yang menghampiri diri kita. Agar mampu membedakan secara kategoris antara yang indah, buruk, benar, salah, baik, jahat dan hal lain yang menuju kebijaksanaan berpikir secara berimbang tanpa didikte kekuatan lain di luar diri, terutama ajaran agama dan propaganda politik kekuasaan.

Islam telah mengajarkan untuk selalu mencari kebenaran informasi, sebagaimana dalam Al Quran Allah berfirman: idza ja'akum bi naba'in fa tabayyanu (ketika datang suatu berita kepada kalian, carilah kebenarannya). Kita, dalam firman itu, diimbau untuk menjadi wartawan bagi diri kita sendiri.

(Dimuat Jurnal Nasional, Rabu, 4 Mei 2011)

Nurdin Halid dalam Labirin Kritik

2011-05-04T12:31:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Ada banyak cara untuk menyampaikan kritik terhadap fenomena sosial yang terjadi. Mulai dari mediasi, demonstrasi hingga pada cara-cara kreatif yang di luar mekanisme struktur yang dikritik.

Lagu sebagai ekspresi kreatif terbukti mampu berperan sebagai media kritik yang cukup efektif, meskipun ia berada di luar struktur objek kritik.

Waktu KPK masih dipimpin oleh Antasari Azhar, Group Band Slank didekati oleh algojo koruptor paling menakutkan di negeri ini itu lantaran kritik sosial yang dijadikan dalam lirik lagunya efektif menyampaikan pesan moral pemberantasan korupsi.

Bone Paputungan, atau Bona, musisi lokal asal Gorontalo yang mengarang dan menyanyikan lagu "Andai Aku Jadi Gayus" sempat menyita perhatian publik oleh karena kritik tentang ketidakadilan yang dilihat secara kasat mata ketika Bona mendekam dipenjara disampaikan secara buka-bukaan dalam setiap lirik yang dicipta itu.

Walau lagu sebatas hiburan, yang bisa dinikmati oleh kalangan kelas mana pun, namun respon yang dilontarkan oleh beberapa pihak yang merasa disindir cukup serius. Karena ulahnya membuat lagu kritis, Bona mengaku mendapatkan beberapa pesan singkat bernada ancaman. Ini membuktikan kalau lagu merupakan medium yang cukup efektif menyampaikan pesan moral dan sosial yang terjadi.

Baru-baru ini di Youtobe muncul video yang mengkritik Nurdin Halid secara terus terang. Seorang yang menggunakan inisial "jjnahan" telah meng-upload video berdurasi 2: 34 menit dengan sosok gadis bernama Stefany yang menyanyikan lagu bertajuk "Nurdin Turun Downk". Dengan iringan gitar akustik, lagu yang dinyanyikan Stefany seorang diri itu, isi intinya menuntut agar Nurdin turun dari jabatan ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Kata-kata yang digunakan cukup sarkastik. Dalam lirik lagu itu, Nurdin dicitrakan sebagai sosok pemimpin olahraga yang hanya mampu mengurusi "sepakbola kelurahan". Sehingga, kata penulis lagu, bila dia mengurusi PSSI, "kosong prestasi" serta "bikin frustasi".

Nurdin dikritik "menghubungi wasitnya dari balik jeruji". Karena itulah, ini yang jadi reff lagu; "Nurdin turun donk!", "sudah saatnya kamu turun donk", yang diulang hingga dua belas kali.

Nurdin Halid adalah fenomena kontroversial dalam jagad olahraga sepakbola dalam negeri. Meski sudah masuk penjara akibat penyelewengan yang dilakukan, dia tetap ngotot tak mau turun kursi, yang dalam lagu di atas dibahasakan "menjabat selamanya kalo bisa katanya".

Banyak pihak menyatakan, di bawah pimpinan Nurdin hingga sekarang, PSSI tak menorehkan prestasi gemilang. Bahkan, dalam ajang liga AFF akhir tahun lalu, sepakbola kental dengan politik pencitraan.

Ada banyak anggapan, Nurdin melakukan lobi kepada para penguasa dan pengusaha untuk mempertahankan legitimasi jabatannya dalam jagad sepakbola nasional. Lagu yang dinyanyikan Stefany mengkritik Nurdin "korupsi sejak dari dalam hati".

Labirin kritik terhadap Nurdin yang berasal dari insan olahraga Indonesia, baik pengamat, pecinta dan penonton, membuat penguasaha Arifin Panigoro "melawan" PSSI dengan menciptakan laga tandingan antar tim dalam wadah yang dinamai Liga Primer Indonesia (LPI). Aksi kritik secara konkrit dari Arifin Panigoro ternyata tak lantas membuat PSSI dibawah kendali Nurdin patah arang.

LPI justru dituduh melakukan pertandingan ilegal yang dianggap tidak mendapatkan legitimasi yang sah dari Asosiasi Sepakbola Internasional (FIFA). Klub-klub yang pernah bergabung dalam PSSI dan kemudian menyeberang ke LPI dibekukan oleh PSSI.

Meski tidak ada aturan hukum formal yang melarang siapapun di negeri ini membuat laga sepakbola secara mandiri, namun Nurdin bersama PSSI-nya menyatakan laga LPI sifatnya hanya hiburan dan tontonan semata. Laku yang terkesan secara sepihak melakukan justifikasi tersebut dikritik dalam barisan lirik "bak seorang raja mengatur para menteri".

Kritik terhadap kepemimpinan Nurdin yang kurang cemerlang tak berhenti disitu. Kemeterian Dalam Negeri bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga akan bekerjasama menata ulang regulasi dalam relasi kebijakan antara klub sepakbola dan pemerintah daerah yang selama ini mendapatkan suntikan dana rakyat (APBD) dalam memperlancar kerja operasionalnya.

Klub sepakbola yang dananya disusui APBD menurut rancangan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, akan dihentikan. Ini akan jadi pukulan telak bagi klub-klub sepakbola dan Nurdin dengan PSSI yang menggantungkan hidup seluruhnya kepada APBD. Kebijakan tersebut tentu berakar dari merosotnya prestasi PSSI.

Padahal dana rakyatlah yang diggunakan habis untuk permainan segelintir orang itu. Lagu itu menyebut fenomena penggunaan uang rakyat yang nihil prestasi sebagai "pelecehan demokrasi negeri".

Labirin kritik dalam lagu "Nurdin Turun Downk" perlu didengar dalam konteks memberikan peringatan, bukan hinaan, apalagi ancaman. Sepakbola, yang sejatinya adalah permainan dan sarana hiburan hobi yang rekreatif ternyata menyimpan aroma permainan strategi dan trik-intrik politik pihak-pihak yang berkepentingan.

DPR juga ikut bermain dengan menyeret Pelatih Timnas Alfred Riedl dalam kubangan konflik. Dalam permainan, senyatanya ada permainan juga, yang membuat para pemain Timnas tak bisa meningkatkan kualitas permainannya, karena terganjal oleh permainan trik-intrik politik yang sebetulnya tidak perlu.

Pemain muda berbakat semisal Muhammad Ridwan (Tangerang Wolves) dan Wirya Kusmandra (Jakarta 1928) tak bisa bermain pada Praolimpiade 2012 setelah lisensi klub mereka dicabut.

Irfan Bachdim dan Kim Jeffery yang telah dinaturalisasikan status kewargarganegaraannya agar dapat memakai kostum Garuda, kini juga tak bisa berkontribusi menerbang-julangkan Tim Garuda dalam laga-laga sepakbola bergengsi selanjutnya setelah Persema menyeberang ke LPI. Padahal, menurut Alfred, mereka adalah para pemain cemerlang yang terbukti mampu diandalkan di lapangan hijau.

Konflik antara PSSI dan LPI akan terus menorehkan luka para pecinta sepkbola nasional kalau tidak segera di-de-eskalasi dengan jalan mediasi yang bersifat win win solution. Yakni ketika kepuasan antar semua pihak tercipta beriringan dengan keharmonisan tanpa anarkhi.

Meski hanya permainan dan sifatnya menghibur dan tontonan, sepakbola adalah olahraga yang bisa memantik kekisruhan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Dalam setiap permainan selalu ada yang bermain dan dimainkan.

Lagu yang mengkritik kepemimpinan Nurdin juga ada dalam labirin permainan, demi perbaikan. Kita tunggu saja perdiksi dan reaksi yang kelak terjadi. Apalagi Arifin Panigoro, sang arsitek LPI secara terbuka menyatakan siap "bertanding" memperebutkan kursi Ketua PSSI 19 Maret 2011 mendatang.

(Dimuat Harian Analisa Medan, 2 Mei 2011)

Mencari Akar Munculnya Kekerasan

2011-04-29T13:03:00.003+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Judul : Banalitas Kekerasan
Penulis : Rieke Diah Pitaloka
Penerbit : Koekoesan, Jakarta
Tahun : I, Desember 2010
Tebal : 113 + xvi halaman

Bom bunuh diri yang dilakukan Muhammad Syarif pada Jumat (15/4) di sebuah masjid membuat mata hati kita bertanya, mengapa dia sudi melakukan tindakan biadab yang melukai beberapa orang itu, dengan menanggalkan tempat yang dikeramatkan oleh ajaran agama yang dipelukanya sendiri: masjid. Sakralitas tempat ibadah, dalam tindakan “teror gaya baru” itu, luntur dalam barisan nada tragis dan ironis. Ada yang kemudian menyebut Syarif telah gila, dan ada juga yang menyatakan ini sebuah teror yang dibuat oleh “musuh”.

Kalau benar yang dilakukan oleh pelaku muncul secara sadar, maka, ini adalah bagian dari apa yang disebut Hannah Arendt (1906-1975), sebagai banality of evil (Banalitas Kekerasan), seperti diulas panjang dalam buku berjudul Banalitas Kekerasan karya Rieke Diah Pitaloka ini. Penulis menyatakan, orang sudi melakukan kekerasan karena telah kehilangan daya menilai secara kritis yang didukung oleh situasi berpikir amat dangkal.

Dengan berpijak pada analisis yang digunakan Hannah Arendt, Pitaloka memetakan akar kekerasan yang mewarnai sejarah bangsa dari sejak awal merdeka hingga kini. Ideologi yang kemudian dijadikan tempat pelarian manusia-manusia modern untuk memenuhi kebahagian hasrat hidup dan untuk mendapatkan pengakuan status sosial kelompok itulah yang menurut penulis menjadi akar dominan penyebab tumpulnya berpikir dan menilai secara kritis atas sebuah peristiwa.

Meyakini sebuah ideologi—semisal terorisme yang mengatas-namakan merebut kejayaan Islam masa lampau— bisa jadi tombo ati bagi masyarakat modern yang tertekan oleh banyak kekuatan borjuasi yang serakah di luar dirinya, dan kemudian menjadi apatis, apolitis yang melahirkan sikap anarkis. Apa pun akan dilakukan agar semua yang ada di luar dirinya selaras dengan paham ideologis yang diyakini. Disinilah berpikir dan beranalisis secara kritis diperlukan untuk menumbuhkan akal dan nurani.

Kemampuan menilai secara kritis adalah kemampuan menilai secara khusus tanpa mengacu kepada berbagai perintah di luar dirinya (hlm. 92). Berpikir kritis akan melahirkan kesadaran dan nurani. Sehingga, ketika melakukan sesuatu, dia sadar konsekuensi. Itulah kesadaran dan nurani, yang menurut penulis, akan membawa pada efek pembebasan diri. Dengan berpikir kritis, tiap orang akan mengetahui, “ini salah” dan “itu benar”.

Intinya, buku ini mengajak pembaca untuk menalar secara logis setiap aksi kekerasan, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun rakyat sipil. Logika kekerasan ternyata hanya bisa ditemukan dalam penciptaan kekerasan lain yang lebih jahat. Banalitas Kekerasan dapat dihentikan kalau setiap kita mau mendengar suara nurani, dengan sadar tanpa terikat oleh perintah di luar diri kita, agama khususnya. Artinya, dia mau berdialog dengan dirinya sendiri sebelum bernegosiasi dengan keyakinan di luar dirinya.

Daya Tahan Asuransi Sosial

2011-04-29T13:01:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan, harga kebutuhan bahan pokok semakin jauh dari daya beli masyarakat. Untuk bertahan hidup saja memerlukan jerih payah tak sedikit. Akibat mahalnya barang-barang konsumsi, banyak masyarakat miskin yang rela memakan nasi aking, jagung atau makanan lain yang asupan gizi dan vitaminnya kurang. Ketahanan sosial diperlukan di sini.

Bentuk dari ketahanan sosial adalah terselenggaranya ketahanan masyarakat dalam kemandirian aspek ekonomi. Pegadaian merupakan salah satu bentuk dari ketahanan sosial masyarakat itu. Di saat-saat liburan, menjelang tahun ajaran baru, atau mendekati hari raya agama, pegadaian ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai lapisan yang membutuhkan dana cepat untuk masalah yang mendesak. Mereka berduyun-duyun datang menyelesaikan masalahnya tanpa “masalah” ke pegadaian.

Bukan hanya masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah yang ikut menggadaikan barangnya, kelas ekonomi atas juga tak ketinggalan gairah menggadaikan barang berharganya. Ada pergeseran memang, kalau dulu pegadaian hanya disambangi kalangan masyarakat kecil dan tidak mampu, kini lebih luas lagi.

Kenyataan di lapangan menunjukkan, barang-barang berharga seperti motor, mobil, laptop, komputer, emas dan barang-barang antik koleksi orang-orang kaya, dapat kita jumpai di pegadaian. Bagi mereka, meminjam uang dengan sistem gadai lebih cepat dan mudah daripada meminjam uang di bank konvensional. Orang yang terburu waktu dan kebutuhan mendesak jelas membutuhkan sistem yang efektif dan efisien. Pegadaianlah yang menyediakan kelonggaran itu. Nasabah pegadaian tidak memerlukan aturan rumit. Pihak pegadaian juga tidak perlu survei ke lapangan untuk mencairkan dana yang dibutuhkan nasabah.

Basis Ketahanan
Indikasi ketahanan sosial (social resilient) suatu masyarakat dapat diukur dari kemampuannya melindungi anggota keluarga atau komunitas dari gejolak perubahan (Rochman Achwan: 2002). Situasi krisis yang belum usai adalah sebuah gejolak yang harus direspon secara aktif oleh setiap anggota masyarakat.

Ketidakmampuan dalam merespon gejolak yang terjadi bukan hanya akan menimbulkan ketegangan dan konflik horizontal, bahkan akan menjalar kepada konflik dan kekerasan yang memperburuk kapital sosial dan memperlemah jaringan sosial dalam persatuan dan solidaritas. Karena itulah, Betke (2002) menambahkan ciri ketahanan sosial komunitas dengan faktor indikatif kemampuan masyarakat melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan dan mampu mengelola konflik komunal akibat gejolak yang terjadi.

Pegadaian dikatakan sebagai basis ketahanan sosial karena mampu membantu masyarakat luas menangani risiko sosial-ekonomi akibat perubahan faktual yang melingkupinya itu. Pegadaian menjadi rujukan utama di kala mendesak kebutuhan.

Asuransi Sosial
Kebutuhan mendesak tidak dapat diprediksi. Yang membuat banyak orang kelabakan memenuhi kemendesakan kebutuhan itu seringkali adalah sistem perencanaan kuangan dan investasi yang lemah. Jarang dari masyarakat kita yang menggunakan jasa asuransi. Ketika terjadi kecelakaan misalnya, tanpa asuransi kita sulit mendapatkan biaya pengobatan, kecuali melalui pinjaman cepat dan mudah seperti di pegadaian.

Di sini, saya melihat, peran pegadaian dalam ketahanan sosial masyarakat ibarat asuransi sosial. Pegadaian laiknya bank sosial yang memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa merencanakan dan mengatasi masalahnya setiap waktu.
Lebih jauh, pegadaian sebagai asuransi sosial bukan hanya mempertahankan masyarakat dari dampak luas perubahan tetapi juga menjadi social engineering yang sangat membantu. Karena itulah, ada sementara kalangan sosiolog yang mengaitkan ketahanan sosial dengan ketahanan nasional dari berbagai aspeknya.

Seorang penjual jamu yang ingin mencari tambahan modal, cukup hanya menggadaikan kain jarik atau pakaian sutra yang dia punya. Atau seorang kaya yang akan melakukan perjalanan bisnis penting mendadak, sementara tak punya uang cukup, ia bisa “menitipkan” mobilnya dipegadaian untuk mencairkan pinjaman. Pegadaian menjadi social engineering dari grass root hingga grow root. Hal itulah yang nampak dalam perubahan pranata sosial kita dalam pegadaian.

Eksistensi pegadaian di tengah-tengah kondisi sulit seperti ini memang sangat dibutuhkan. Harapannya, dia bukan hanya memperkuat ketahanan sosial dan menjadi basis asuransi sosial, tetapi juga menjadi penggerak kekuatan sosial. Sehingga, pegadaian menjadi pusat gerakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemaslahatan masyarakat (quality of life and wellbeing) seperti tujuan sebuah pemberdayaan.

(Dimuat Harian Analisa, Medan, 24 April 2011)

Membaca Intelektualitas Kartini

2011-04-29T12:57:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Membaca Kartini (1879-1904) tak selesai hanya membaca sisi pemikiran radikalnya tentang perlunya progresifitas peran perempuan. Buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang (1938), yang saya punya dan saya baca, perempuan bukan satu-satunya yang ditulis oleh Kartini walau boleh dikatakan sebagai menu utama yang disajikan secara kritis, rasional, argumentatif dan penuh hasrat perubahan. Bagi saya, Kartini bukan sekadar seorang pejuang perempuan. Ia adalah pemikir yang brilian, terlepas dari orisinalitas surat-suratnya, yang oleh beberapa kalangan, dipertanyakan.

Putri dari Bupati Jepara R.M Adidapi Sosroningrat itu hidup dalam lingkungan keluarga bangsawan yang suka inovasi kemajuan, walaupun dalam beberapa kasus masih menunjukkan tradisonalitasnya –dalam arti leksikal: tak ingin ada perubahan, seperti tradisi memingit anak perempuan. Kakeknya, Pangeran Ario Tjondronegoro yang pernah jadi Bupati Demak, juga terkenal sejak kala sebagai intelektual yang suka perubahan dan kemajuan. Begitu pun Kartini, kata kemajuan, dalam lembaran-lembaran surat-nya begitu banyak bertebaran di sana-sini.

Ada hasrat ingin melakukan sesuatu yang amat besar dalam gagasan-gagasan yang dilontarkan Kartini dalam buku kumpulan suratnya itu. Kartini, dengan demkian bukan hanya seorang yang suka omong kosong, dia adalah intelektual yang punya cara radikal mengungkapkan kegelisahan hati dan pikiran. Dan, hingga saat ini, menurut saya masih layak dikontekstualisasikan sebagai analisis problem sosial kekinian.

Dalam kritik agama misalnya, ketika pada masanya sedang terjadi gerakan pemurnian akidah di pelbagai negara, dia justru melakukan kritik tajam di luar batas zamannya, yang masih diliputi tradisionalisme akut dan beragama tanpa kritik. Kartini gelisah akan kehadiran agama, antara ia sebagai pembawa perdamaian dan pembawa petaka. “Agama harus menjaga kita kita dari perbuatan dosa, tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama,” tulis Kartini dalam surat yang ditujukan kepada Nona Zeehendelaar 19 Agustus 1899, ketika usianya setara usia mahasiswi, 20 tahun.

Kegelisahan Kartini remaja ini masih sahih dijadikan dalil untuk mengutuk mereka yang menggunakan kekerasan dan bahkan pembunuhan atas nama agama, yakni terorisme, seperti terekam ingatan kita akan hal itu dalam kejadian mutakhir Bom Jum’at (15/04) di Cirebon itu. Tindakan teror atas nama agama, dalam pandangan Kartini menjadikan agama tidak bisa menjaga kita dari perbuatan dosa, justru malah berbuat dosa. Ini adalah sebuah pemikiran progresif yang melampaui zaman dimana Kartini hidup.

Aku Mau
Pada masa itu, istilah modernisme belum banyak dikenal. Kartini, dalam surat-surat curhatnya yang kritis, lebih sering mengunakan sebutan “Zaman Baru”. Dia terkesima dengan warna peradaban baru dari Eropa yang dibawa Belanda ke masyarakat Bumiputra (Jawa-Indonesia). Dia tidak menampik zaman baru itu layak untuk diterapkan dalam masyarakatnya. Kartini sempat menyebut peradaban Eropa lebih tinggi dengan argumentasi sahnya kita meniru peradaban yang lebih tinggi.

“Pikiran saya, suka meniru itu tabiat manusia. Orang kebanyakan meniru kebiasaan orang baik-baik; orang baik-baik itu meniru perbuatan orang yang lebih tinggi lagi, dan mereka itu meniru yang tertinggi pula –ialah orang Eropah.”(hlm.40). Memikirkan sesuatu hingga level peradaban bagi saya bukan setiap orang tertarik dan mampu. Ini tipikal intelektual yang tak mau tekungkung hanya pada satu persoalan hidup semata. Karena dalam peradaban, zaman baru selalu bergairah ditemukan, dan bukan hanya soal perempuan semata, walau hal itu tetap penting dikontekstualisasikan.

Ironisnya, kini, orang seperti Kartini amat jarang ditemukan. Apalagi yang masih berusia remaja. Remaja di masa “modernisme akut” sekarang, yang ditandai dengan banalitas meraih kesenangan biologis nan sensual, efisiensi tanpa makna dan efektivitas nihil spiritualitas, telah kehilangan jiwa kritik intelektualnya. Kita bisa melihat remaja seusia Kartini menulis surat itu lebih banyak melakukan kenakalan kontemporer (dalam bentuk seks luar nikah dan kriminalitas). Kenakalan remaja (baik putri maupun putra) kini bukan dalam bentuk tawuran dan membandel saja.

Dalam bahasa Kartini, remaja sekarang kehilangan daya hidup yang disebutnya “aku mau”. Semboyan Kartini itu tiada mudah ditemukan dalam situasi bangsa hingga saat ini. Remaja, dalam identifikasi James Siagel telah kehilangan “kepemudaannya”, yang kritis dan bermartabat. Padahal di sana kita bisa melenyapkan duri “aku tiada dapat,” seperti dilukiskan oleh Kartini dalam surat kepada Stella, 12 Januari 1900.

Bangsawan Tanpa Nalar
Daya hidup membangun peradaban bukan pada pesimisme, namun dalam optimism menempuh zaman baru, “aku mau”. Itulah iradah kuasa manusia. Usaha manusia yakin akan berhasil mencapai tujuan bila tetap berada dalam bara api peradaban. Kartini mengkritik: “Alangkah banyaknya tenaga, yang sekiranya boleh berguna dan membangun rahmat bagi tanah dan bangsa, tinggal tiada terpakai, oleh karena orang yang empunya tenaga itu, oleh karena congkak dan angkuhnya tiada sudi mempergunakannya.” (Awal Tahun 1990)

Kini, keterangan Kartini bukan hanya dibenarkan, namun justru mendapatkan kebenarannya sendiri, bahwa bangsa kita teertatih-tatih meniti peradaban bukan hanya karena orang-orangnya malas tak mau memanfaatkan sumber daya alam, namun juga merusak secara sadar tanpa mempertimbangkan akibatnya di kemudian hari, dengan korupsi jama’ah, pemanfaatan kekuasaan lebih besar dan perbuatan congkak lainya. Para bangsawan kita (kaum elite), dalam bahasa Kartini tidak disebut sebagai bangsawan pikiran dan bangsawan budi, apalagi intelektual. Perlukah Kartini dibangunkan dari kuburnya?

(Dimuat Harian Koran Wawasan, 21 April 2011)

Bukan Negeri Korupsi?

2011-04-29T12:52:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Ada hikmah menarik dalam sejarah politik yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Kala itu, yang dibangun pertama kali untuk membangun kota (madinah) yang berperadaban (munawwarah), bukanlah masjid. Pasar jadi pilihan utama pembangunan untuk mencapai cita-cita profetik Nabi di kota yang dulu bernama Yatsrib itu. Ekonomi jadi tumpuan utama untuk mewujudkan habitat kehidupan kota yang menjamin kesejahteraan setiap warganya.

Di negara manapun, ekonomi jadi garapan utama. Meski menolak madzhab ekonomi tertentu, semisal ekonomi sosialis atau kapitalis, namun yang pasti tidak ada negara yang bisa menolak bangunan ekonomi yang menunjang kebutuhan pokok warganya. Pangan jadi hal utama dalam garapan sistem ekonomi setiap negara, sesuai madzhab ekonomi yang dianut. Tanpa jaminan kesejahteraan, negara tak punya peran sebagai pengayom kehidupan warganya.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi Pancasila, dimana pemerataan dan pengelolaan berbasis keluarga seperti didengungkan oleh Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta, jadi misi pembangunan ekonomi ternyata masih menyimpan ironi. Di negara yang katanya pernah mencapai swasembada pangan Era Orde Baru dulu, ternyata banyak warganya yang hanya untuk beli beras saja harus berhutang sana-sini. Yang lebih dramatis, di Kecamatan Mayong Jepara, beberapa waktu lalu ada enam orang anak yang tewas setelah keracunan mengonsumsi nasi tiwul akibat orang tuanya tak mampu membeli beras.

Ekonomi yang tak menjamin kebutuhan dasar masih jadi tanda yang menyiratkan kebangkrutan kepemimpinan bangsa mengurus kebutuhan warganya. Wajar saja para pemimpin agama beberapa waktu memasukkan kebijakan pangan yang belum memenuhi kebutuhan standar masyarakat kecil dalam kategori kebohongan publik dari 18 kebohongan lain yang diungkap.

Bicara kemiskinan, pemerintah hanya berhenti pada angka-angka statistik yang masih memerlukan uji kebenaran di lapangan. Seturut data pemerintah, warga miskin di negeri ini berjumlah 31,02 juta jiwa. Padahal, jumlah penerima beras miskin (lebih tepat menggunakan istilah beras sejahtera) ada 70 juta jiwa. Sementara yang berhak menerima Jamkesmas sebanyak 76,4 juta jiwa. Angka yang berbeda dalam kategori yang sama tersebut tentu menimbulkan polemik kebijakan pengentasan kemiskinan yang dijamin jauh dari cita-cita kesejahteraan yang substansial. Padahal, pangan adalah hal pokok menuju stabilitas ekonomi setiap warga.

Sulit Bertahan

Di negeri yang katanya subur tanahnya ini tak menjamin mereka yang mengolah sawah untuk ditanami padi jadi sejahtera. Para petani, yang mereka tiada lain adalah sumber kebutuhan pokok dicipta untuk banyak orang, ternyata banyak dari mereka yang kekurangan. Tragedi banyak terjadi di kalangan pentani; mereka menanam padi berkualitas untuk ditukar dengan yang lebih murah dibeli. Di Bali, saya miris mendengar beberapa petani tidak pernah menanak padi hasil tanaman mereka sendiri karena harganya yang mahal. Lebih baik dijual untuk kemudian uangnya dibelikan padi yang berkualitas rendah karena tak mampu membeli harga padi kualitas unggul yang ditanam sendiri itu.

Penderitaan para petani semakin kompleks dengan kian tak terjangkaunya harga pupuk, meninggi terus dalam episode kelangkaannya. Subsidi pupuk yang diberikan pemerintah kepada petani tak begitu membantu urusan tanam padi. Kebutuhan pupuk, bagi petani, sama mahalnya dengan memenuhi kebutuhan hidup. Harga jual padi, bila dikalkulasi dengan kebutuhan pupuk, hampir tak bisa sebanding.

Petani di negeri agraris ini tak pernah menikmati berkah profesinya. Menjadi petani di negeri lumbung padi ini, yang dalam hadits Nabi dikatakan sebagai profesi paling mulia setelah pedagang dan pengrajin –karena tawakkalnya yang tinggi terhadap rezeki Tuhan seturut pergantian keberuntungan musim, identik dengan kemiskinan. Kesuburan yang dianugerahkan Tuhan kepada Indonesia, yang dalam puisi Emha Ainun Nadjib, disebut sebagai surga dunia, senyatanya belum selaras dengan peningkatan kesejahteraan warganya.

Selain petani, di negeri zamrud katulistiwa yang subur namun minus kesejahteraan ini, para pedagang kecil juga nampaknya masih kesulitan menghela nafas dengan lega akibat marak-berdirinya pasar modern tanpa kontrol di setiap sudut kota. Bentuk pasar penyedia segala kebutuhan pokok yang dikuasai oleh segelintir konglomerat kelas internasional itu telah melibas sedikit demi sedikit sumber rezeki para pedagang di pasar tradisional, yang dalam sejarah telah terbukti mampu menjadi penopang sektor ekonomi riil salama puluhan tahun.

Kebutuhan pangan bagi petani di negeri berslogan gemah ripah lohjinawe sulitnya sumpah mampus. Kafakiran, yang dalam hadits Nabi disinyalir menarik potensi seseorang untuk berbuat kafir (nikmat dan akidah) hampir menemu kebenaran. Kalau dulu kebijakan Nabi membangun ekonomi kota Madinah al-Munawwarah bisa dimulai dari pasar, kini, kebijakan itu tidak akan menjamin kesejahteraan ekonomi kalau pemerintah belum punya strategi yang efektif memberantas kemiskinan.

Si miskin, dalam kebijakan pemerintah selama ini hanya diberikan ikan kebutuhan, bukan kail kreatifnya. Orang kemudian banyak yang memimpikan jadi koruptor laiknya Gayus. Karena dengan begitu, dia tidak perlu berkeringat banyak untuk mendapatkan uang miliaran rupiah, dan bisa melancong kemana suka, asal dapat izin. Meski menjalani masa tahanan. Apakah para petani harus jadi koruptor agar sejahtera? Apakah negeri ini hanya untuk koruptor? Ah.

(Dimuat Harian Analisa, Medan, 2 April 2011)

Meneriaki Nurdin via Situs Jejaring

2011-03-12T16:41:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Judul : Dosa Dosa Nurdin Halid
Penulis : Erwiyantro
Penerbit : Galang Press
Tahun : Cetakan I, 2011
Tebal : 274 halaman
Harga : Rp50. 000,-

Buku berjudul sarkastik, Dosa-dosa Nurdin Halid ini, mengingatkan saya pada buku senada bertajuk "Gurita Cikeas" yang sempat menyentak kehidupan publik tanah air. Apa pasal? Dua-duanya sama-sama mengungkap sebuah skandal yang di mata hukum belum dibuktikan secara pasti. Buku ini hanya memaparkan hal yang bersifat prediktif-spekulatif, namun menarik minat massa, mengingat isu yang dibuat bahan debat publik seakan memenuhi dahaga masyarakat akan gemilang prestasi sepakbola nasional yang dalam masa kepemimpinan Nurdin Halid di PSSI sejak 2003-2011, dianggap kurang berhasil.

Buku ini adalah semacam catatan kecil Erwiyantoro di akun Facebooknya dengan nama 'Cocomeo Cacamarica' yang mengeluh seputar PSSI sebagai organisasi yang dianggapnya tidak profesional. Penulis yang pernah jadi wartawan di beberapa media itu merasa geram atas terjadinya politisasi di tubuh PSSI oleh Nurdin dan kawan-kawan. Lebih gemas lagi penulis mengungkap emosinya, kala diketahui betapa besarnya kekuatan Nurdin Halid dalam mempertahankan posisi Ketua Umum. Dia tidak mudah digoyang oleh kekuatan politik lain. Karena itulah, lewat Facebook, penulis meng-up-date status, yang sifatnya seperti meneriaki Nurdin sebagai ketua umum, bukan ia sebagai manusia.

Seperti dalam judul bukunya yang vulgar, teriakan akan skandal politik Nurdin juga disampaikan penulis tanpa eufimisme bahasa. Bahkan, kalau boleh Anda amati, setiap status yang ditulis dan komentar yang ada di situs jejaring itu, ditampilkan secara utuh nir-sensor bahasa dan kata yang mungkin dalam takaran umum dikata tabu. Menurut Toro, panggilan penulis, hal itu sengaja dilakukan untuk memberikan keutuhan makna dan agar teriakan politik para komentator di ef-be-nya tak terpotong.

Dosa-dosa yang disebutkan penulis dalam buku ini bagi saya adalah rekaman perjalanan kepemimpinan Nurdin, yang dalam pandangan para pecinta bola, penuh dengan ranjau. Terlepas dari salah dan benarnya "sepuluh dosa" yang dilakukan Nurdin yang ditulis dalam buku ini, tetapi, paling tidak, teriakan Toro di situ patut dijadikan bahan evaluasi dan kritik kepemimpinan organisasi sepakbola nasional ke depan, siapa pun yang kelak akan terpilih dalam kongres nantinya. Buku ini mengingatkan kepada kita betapa naifnya bila dunia olahraga dijadikan ruang kontestasi kekuasaan, dan alangkah lucunya negeri ini bila tak terus diteriaki.

(Dimuat Okezone, Jumat, 11 Maret 2011)

Narasi Diri Sepasang Sepatu

2011-03-12T16:37:00.000+07:00

OLEH M ABDULLAH BADRI

Sepatu sepertinya sebuah perangkat biasa, kebutuhan dasar yang tak begitu istimewa dalam hidup kita sehari-hari. Namun, di tempat-tempat ramai, sepatu juga menjadi identitas kelas dan status sosial pemakainya, seperti yang kita rasakan dan jumpai di kantor- kantor, mal, kampus, pesta-pesta, bahkan di sekolah dasar.

Dan ”kutukan” pun muncul ketika sepatu tak lagi dijadikan alas kaki atau pelindung kaki dari panas terik, udara dingin, virus, serangan binatang, atau berbagai gangguan kulit. Sepatu ternyata juga bekerja dalam ruang modern dalam narasi yang politis bahkan ideologis. Lebih jauh lagi, catatan historis sepatu di berbagai bangsa ada dalam kisah-kisah agama, politik, ekonomi, sosial, kultur pop juga olahraga.

Pada masa kolonial, sepatu hanya boleh dipakai oleh para bangsawan. Warga Nusantara mengenal sepatu seiring kehadiran penjajah Belanda. Jarak antara warga Belanda dan pribumi dipisah oleh sepatu, sebagai pengakuan identitas. Perbedaan kelas lahir dari sepatu. Anak-anak keturunan kulit putih dilarang tampil di arena publik tanpa alas kaki bernama sepatu itu. Di Batavia abad ke-17, keturunan bekas budak, kaum Mardijker pun, dilarang menggunakan sepatu meski boleh mengenakan pakaian ala colonial: kemeja sutra, topi berbulu, dan celana panjang.

Pada masa itu, sepatu tentu saja bagian dari hak individual kaum pribumi. Maka kepemilikan sepatu pun diperebutkan oleh pribumi sebagai raihan prestasi dan kenaikan martabat. Alas kaki yang lazim terdiri atas sol, hak, kap, tali dan ”lidah” itu merasuki setiap gedung dengan kemampuan melakukan separasi sosial dengan cara yang tak terduga. Sampai hari ini, sebagai narasi identitas, sepatu hadir di pasar, toko, atau distro sebagai sebuah simbol kelas dan kedudukan pembelinya. Begitupun saat ia masuk dan keluar di ruang penjara, persidangan, media massa, olahraga, bahkan istana.

Mochtar Lubis (1977) pernah mencatat riwayat Bung Hatta yang tak pernah mencapai mimpinya memiliki merek sepatu berkelas, Bally. Bahkan seorang intelektual ternama, seorang wakil presiden, tetap mendambakan sepatu bermerek dan berharga mahal di era 50-an. Status sosial dan kedudukan politik rasanya belum lengkap bila tidak ditandai oleh kehadiran sepasang sepatu. Mimpi Hatta, seperti menjadi paradoks dengan gaya hidupnya sederhana, kekayaan tak seberapa sebagai pejabat tinggi.

Menghancurkan wibawa

Kebutuhan tinggi pada sepatu, pada titik tertentu mencapai tingkat sakralitas tertentu, walau tanpa mitos-mitos yang biasa mengiringinya. Kaum jet set, termasuk para istri penguasa, bangsawan dan raja-raja, memperlihatkan fanatisme yang terbuka pada label-label sepatu tertentu seperti Hermes, Gucci, Caovilla, Ferragamo, Blahnik, atau Laboutin. Marie Antoniette, Ratu Perancis di perempat akhir abad ke-18, tercatat pernah memiliki lusinan pelayan yang khusus ditugasi mengurus 500 koleksi sepatunya. Imelda Marcos bahkan memiliki 3.000 pasang sepatu, yang hingga kini masih tersimpan di Museum Bata, Kanada.

Kisah lain datang dari bintang Hollywood, Maryl Streep, yang pernah mengutuk luka kakinya akibat sepatu yang dikenakan tak sesuai ukuran panjang-lebar kaki. Begitu segannya pada merek atau (pembuat) sepatunya, artis peraih beberapa Oscar itu tidak menyalahkan perangkat hidup sederhana. Ia malah menyesali kakinya yang besar seperti ukuran kaki ibunya. Demi sepatu, martabat keluarga pun dibawa-bawa oleh Streep.

Gara-gara tendangan sebuah sepatu, konflik jadi kondisi yang tak terelakkan antara David Beckham dengan pelatihnya, Sir Alex Ferguson. Beckham menderita 13 jahitan di pelipis wajah oleh tendangan sepatu Ferguson yang marah setelah Manchester United kalah dari Arsenal pada tahun 2002. Banyak yang menyebut insiden ”sepatu terbang” itu sebagai latar historis utama Beckham pindah ke Real Madrid. Sepatu pun menjadi elegi romantis sepak bola.

Kita tentu masih terkenang bagaimana seorang wartawan Timur Tengah menggunakan sepatu untuk menghancurkan moral dan menjatuhkan wibawa seorang Presiden Amerika Serikat, George W Bush, dengan melemparnya secara spontan ke wajah arsitek Perang Irak itu. Sebuah peristiwa yang ternyata menjadi ilham bagi banyak orang di berbagai bangsa untuk menyatakan protes atau merendahkan moral serta wibawa seorang penguasa.

Agaknya, benar pula komentar June Swann, sejarawan asal Inggris, yang menyatakan, sepatu bisa menjadi salah satu indikator yang baik menunjuk perasaan dan emosi seseorang.

Jejak sepatu

Dalam tradisi militer, sepatu juga berposisi tidak sekadar aksesori atau pelengkap busana belaka, tetapi juga simbol dari eksistensi keprajuritan, kekuatan, kemandirian, tanggung jawab, bahkan arsenal vital dalam pertempuran. Sanksi dan hukuman akan segera diterima oleh seorang prajurit jika sepatu boot yang dikenakannya dilepas dalam sebuah tugas militer.

Adalah Viktor E Frankl (2003), yang pernah merasakan kegelisahan, ketakutan, dan ketegangan-ketegangan psikologis dari jejak dan suara sepatu militer saat bersama teman-temannya, dipenjara di kamp konsentrasi Auschwitz, Jerman, sepanjang 1944-1945. Anak buah Adolf Hitler bisa dikenali melalui jejak dan suara sepatu lars. Jejak sepatu diwaspadai karena menginjak dan meninggalkan luka dalam ingatan.

Agus TF mengingatkan jejak sepatu yang membuat luka dalam cerpen ”Jejak yang Kekal”. Cerpen itu berkisah, ”Dengarlah sepatu berderap, dan waktu melenguh. Jejak melesak ke tubuh-tubuh. Menggasak leher, rusuk. Kau dengar pulakah suara seperti mengerang? Lapat-lapat, timbul-hilang, begitu jauh. Menembus ruang, melipat waktu, menjalar lirih ke telingamu.” Tragedi kerap terjadi karena sepatu.

Pada momen dan kalangan tertentu, sepatu telah menjadi sumber dan modus eksistensial, pilihan identitas seseorang. Seperti pada masa perjuangan, sebagian ulama pernah berfatwa haram bagi pribumi yang menggunakan sepatu. Pelarangan bukan pada aspek material sepatu, tetapi lekatan ideologisnya. Sepatu kala itu diidentifikasi sebagai pakaian kaum penjajah dan penindas Belanda. Prinsip yang menyatakan man tasyabbaha bi qaumin fa huwa minhum (sesiapa yang menyerupai kelompok, dia bagian darinya) dijadikan landasan teologis-politis menentang keberlangsungan jejak-jejak sepatu para penjajah. Sepatu dijadikan jarak politis antara penindas dan tertindas.

WS Rendra melambung namanya lewat kumpulan ”Sajak-sajak Sepatu Tua”. Lewat sepatunya ia mengidentifikasi manusia dari sejumlah kota dan bangsa. Begitupun Sapardi Djoko Damono, dalam sajak ”Sepasang Sepatu Tua” (1994), berkisah bagaimana sepasang sepatu mencoba memahami diri dan posisinya pada manusia yang menggunakannya. ”Sepasang sepatu tua saling membisikkan sesuatu yang hanya/bisa mereka pahami berdua”.

Sepatu menciptakan dunianya sendiri dan memaksa kita mengikutinya. Sepatu adalah narasi tersendiri yang juga menentukan “siapa” manusia yang mengenakannya.

(Dimuat di TEROKA Kompas, Sabtu, 12 Maret 2011)

Puisi Kasmaran A'yat Khalili

2011-03-05T13:12:00.001+07:00

Kepada Kasih Sayang

-richa miskiyah

tak ada arah bagiku lagi

menghapus namamu hingga lenyap

satu per satu jalan berubah

kenangan

dengan kerinduan lain, saat

kutitip hati kita masing-masing

tak melahirkan gerah

maka aku tak sanggup lagi

mendengar kata-katamu

yang mengajakku menjauh

dari hatiku sendiri

sekali waktu pernah kutandai

kau banyak jalan

lorong-lorong yang bersilangan

selepas temu yang tersembul

antara kita

alam kemudian hanya dihuni lara

tanpa kau

dalam hati yang tak bisa kuhidupi

sendiri ini, tak bisa kuhindari rasa

dan alamat pulang

yang kau persembahkan

tiba-tiba hilang di tengah perjalanan.

01 Maret 2011, Al-Bukhari 23.

Aku Tak Bisa Menghapusmu

ini tentang diri yang lama tak kuceritakan padamu, richa

tentang dahaga dari sisa mabuk yang lejar, memiuhku

serupa puisi kasib melepasku ke hari-hari tak kusimpan

namamu, petang yang telah berubah, di halaman sekian

tanggal, dan pagi yang selalu pergi, tertinggal

dalam kesendirian

tak ingin kuhitung berupa jumlah kata pernah kukirim

dalam sekali rindu kepadamu, tempo hari mengeluh tentang rasa

sakit, pun raut yang suntak sebagaimana burung-burung melintasi

halaman rumah, kersak rerumput, dedaun jatuh, membagi hidup

yang tak pernah kita tahu

waktu agaknya mirip hutan-hutan panjang yang fana

dan nyanyian ritmis dalam sungai yang mengalir deras

di kejauhan, tanpa perhitungan, kesah atau lelah

tiba-tiba krasa kasib seperti melipat lembaran usia

dan aku tetap tak bisa menghapusmu, tunas yang dulu kubikin

dari kata-kata, kasturi yang tumbuh dalam simpang puisi-puisi

tak ubahnya perempuan yang selalu mengetuki hati dalam diri

01 Maret 2011, Latee.

Sajak-Sajak Yang Lahir Saat Kasmaran

seperti lilin tunai sudah kuhalau kabar sunyi, perjalanan demi perjalanan

mengikis kejap ke segala langkahku bagai sirip api, kegelapan memang

bukan garis sebuah jarak, tetapi kobar hidup yang tak termaknakan

lalu melambailah pergi, ke ruang di mana tak ada lagi aku, dunia yang

menjadi lain setiap waktu, paling misteri. perjumpaan dan kesangsian

yang paling halus kubelai, menyuletku pada setiap sudut yang tertutup

aku membalas sekian banyak saat dalam catatanmu

tengoklah, barangkali ada juga yang kucatat ke ruang tergelap, seraya

melangkahlah menemukan setiap nama di perbatasan. lupakan matahari yang

membuatmu berbaur dengan hari, bulan dan tahun yang menjadi kecut. hiasilah

dirimu dengan harum kasih, aroma farfum dan lipstik kata-kataku. barangkali

cahaya tak akan selalu menjadi sebuah cara, bagaimana kau membuka mata,

bila telah tiba saatnya padam, dan kita kembali menjadi ruang-ruang kesepian.

02 Maret 2011, Latee.

( salam aku rindu kau...)

(Dari: http://www.facebook.com/note.php?note_id=203496159663242)

Semesta Politik yang Telanjang

2011-03-04T11:12:00.003+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Jika politik adalah seni meraih segala kemungkinan, maka dunia politik adalah dunia masa depan yang penuh dengan misteri kepentingan. Kesuksesan berpolitik, akhirnya, hanya dipandang pada keberhasilan. Proses tak jadi prestasi penting. Sejujur apapun orang, kalau ia tetap kalah dalam medan pertarungan politik, maka, dia tetap dikata gagal. Kebohongan yang dilakukan, dengan demikian, dianggap kelaziman selama dengan sikap menutupi kejujuran itu, target politik yang dicitakan, berhasil teraih.

Padahal, apa pun yang namanya kebohongan, senyatanya, ia akan tetap mengkhianati sikap jujur. Kejujuran, dalam politik kemudian jadi semacam komoditas meraih keuntungan politis. Kalau dengan kejujuran sebuah target politik terccapai, maka akan digunakan sebagai manuver. Bila tidak, kebohongan bukan pilihan sulit dijadikan strategi. Batas kejujuran dengan kebohongan sangat tipis dalam labirin politik pragmatis.

Lily Wahid misalnya, anggota Fraksi PKB DPR RI mengancam Muhaimin Iskandar akan membeberkan kebohongan politik PKB kalau saja benar akan di-recall dari Senayan, hanya karena dia mendukung hak angket mafia pajak (Wawasan, 2/3/11). PKB yang jadi partai pendukung kabinet SBY merasa malu bila ada kadernya yang mbalelo tidak mendukung setiap kepentingan penguasa, SBY dan kabinetnya. Bukan sekadar malu, PKB juga akan terancam didepak dari koalisi bila melanggar kesepakatan politik “dukung total” kepada pemerintah.

Karena itulah, Muhaimin geram dan kecewa atas pilihan kader PKB yang tidak patuh pada konsensus politik partai. Ia mengancam Lily karena dia juga merasa terancam posisinya di kabinet. Lily berdalih, pilihannya mendukung angket pajak adalah demi bangsa dan negara. Dia merasa bersikap jujur atas nama kepentingan rakyat. Tapi lihat, setelah dia diancam recall Muhaimin, reaksi yang muncul adalah membeberkan kebohongan PKB. Kebohongan dan kejujuran nyata hanya sebagai komoditas.

Kejujuran dijadikan sebagai alat untuk menelanjangi kebohongan kalau ia berguna untuk meraih kepentingan dan atau mempertahankan kekuasaan. Pencitraan yang lebih utama daripada kejujuran.

Traktat Kebohongan
Seorang kaisar dalam legenda dongeng Barat pernah ada yang disebut sebagai The Emperor Without Clothes (Kaisar yang Telanjang). Mekipun berkuasa, tapi dia memiliki hobi yang digemari banyak perempuan: suka mengoleksi pakian bagus dan memakainya sebagai pencitraan diri yang kaya harta. Hobinya itu menyita perhatian terhadap yang lain, yang lebih penting.

Datanglah dua penjahit kenamaan yang menawarkan kaisar pakaian yang paling bagus, paling mahal dan tiada duanya di dunia. Bukan hanya bagus, pakaian yang akan dibuat itu memiliki keistimewaan tiada tara: hanya bisa dilihat oleh orang yang jujur. Para pembohong dipastikan tak bakal menikmati mukjizat keindahan pakaian itu, siapa pun ia dan di mana pun dia.

Dua penjahit datang ke istana mengantarkan pesanan kaisar. Betapa terekejut, setelah dikenakan, pakaian indah dan istimewa itu tak dilihat sang kaisar. Ia berpakaian, serapi biasanya, se-mempesona ia, tapi alat vital kelelakiannya tetap saja bebas dipandang dirinya. Kalau benar kata si penjahit, kaisar berarti orang yang tidak jujur, alias pembohong yang baik. Padahal, pakaian itu niatnya akan dikenakan dalam beberapa acara kenegaraan.

Demi menunjukkan integritasnya, kaisar berpura-pura melihat pakian itu dan mengatakan kepada permaisuri dan segenap pejabat bahwa ia merasakan kenyamanan dengan pakaian itu. Takut dikatakan tidak jujur. Sekali lagi, takut disebut pembohong. Semua pengawal, penghuni istana, dan permaisurinya mengikuti ritme keinginan kaisar. Dengan serentak mereka mengatakan pakaian sang kaisar bagus dan mempesona. Padahal sebetulnya mereka juga tidak melihat pakian macam apa yang sebetulnya dikenakan penguasanya itu.

Masyarakat yang sempat melihat kaisar dalam acara-acara, bertanya-tanya mengapa kaisar tak mengenakan pakaian pada saat-saat resmi seperti pembukaan lahan, memutuskan sengketa, pidato kenegaraan, melontarkan kebijakan sosial, bahkan dalam kebijakan perang sekalipun. Rupanya, rakyat sang kaisar banyak yang tidak jujur. Tapi mereka berpura-pura melihat pakaian kaisar karena takut dianggap tukang fitnah, penebar teror, penghianat negara dan lainnya.

Semua orang mulai dari kaisar, penghuni istana, pejabat, permaisuri hingga rakyat kebanyakan tak ada yang melihat kaisar dengan pakaian itu. Mereka hanya megikuti kata kaisar: hanya yang jujur yang melihat pakaian istimewa saya. Tak adalah yang berani menentang pendapatnya. Sampai suatu titik, ada anak kecil yang lantang berkata: “Hei, kaisar telanjang, tidak memakai baju.” Anak kecil itu ternyata juga pembohong.

Ketidakjujuran dalam cerita itu menelanjangi semesta. Tak peduli siapa, dimana, kapan dan bagaimana kebohongan itu dimunculkan. Lalu, siapa yang jujur? Pembohong yang mengakui kebohongannya itulah satu-satunya yang jujur. Bukan mereka yang menghamba muka dan citra. Sampai sampai harus menggemukkan tubuh biar tetap dikata tegar, bugar dan segar di hadapan publik. Selamat dari semesta yang telanjang.

(Dimuat Koran Wawasan, Kamis, 3 Maret 2011)

2011-03-03T10:58:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Judul : Soccernomics
Penulis : Simon Kuper dan Stefan Szymanski
Penerbit : Penerbit Erlangga, Jakarta
Tahun : I, 2010
Tebal : 313 halaman

Anda boleh tertawa dengan kesimpulan penulis buku Soccernomics ini bahwa usaha profit paling tolol dalam jagat bisnis adalah sepak bola. Mengapa? Dalam pandangan Simon Kuper dan Stefan Szymanski, sang penulis, pengelolaan sepak bola kalah langkah dengan strategi pemasaran pengusaha atribut bola: sepatu, kaus, serta harga hak tayang televisi. Tanpa keluar biaya mahal, pada era 1970-an, produsen Adidas bisa memasang mereknya di kaki pemain kelas dunia kala itu, seperti Bobby Moore.

Kapten Timnas Inggris yang memimpin laga pertandingan Piala Dunia 1966 hingga meraih juara itu ternyata hanya menerima uang 200 dollar untuk mempromosikan produk internasional tersebut kepada ratusan juta pemirsa di seluruh dunia. Satuan nilai uang itu sangat kecil untuk ukuran zamannya sekalipun. Karena itulah, buku gubahan filosuf sepak bola dan ekonom olah raga terkemuka itu menyebut sepak bola sebagai bisnis terburuk di dunia. Kesadaran tarif promosi produsen atribut sepak bola yang menggunakan kebesaran nama klub dan popularitas pemainnya terbangun lamban.

Pengelola klub baru sadar “dikibuli” setelah sekian tahun, bahkan mencapai hitungan dasawarsa. Dalam pemanfaatan media televisi sebagai sarana promosi, misalnya, organisasi sepak bola pun butuh sepuluh tahun untuk melek meraih untung. Pada era 1980-an, televisi, bagi pelaku bisnis sepak bola, dianggap faktor utama penyebab sepinya karcis pertandingan sepak bola dari pembeli. Stadion kosong penonton karena anggapannya masyarakat lebih memilih menyaksikan laga di rumah daripada harus berdesak-desakan di stadion dan membayar.

Televisi yang membeli hak tayang laga bola akhirnya hanya diberi harga murah: 115 dollar AS semusim. Kini, setelah sekian lama “ketololan” itu berlangsung, televisi harus membayar minimal sepuluh kali lipat untuk bisa menayangkan pertandingan. Buku ini, lebih lanjut, memberikan pertimbangan matematis terhadap para pengusaha yang hendak tergiur berbisnis sepak bola. Penulis memberikan contoh banding dengan sebuah perusahaan pemasok alat pesawat terbang berlabel Timer (Titanium Metal).

Perusahaan yang tergolong dalam barisan bisnis kecil di Amerika itu bisa mencapai laba 1,5 dollar AS per tahun, angka yang jauh dari keuntungan Real Madrid yang hanya senilai 475 juta dollar dan Manchester United sebesar 422 juta dollar. Intinya, buku ini mengajak pembaca untuk membongkar mitos-mitos keuntungan dari bisnis yang buruk itu, yang dalam beberapa hari terakhir jadi arena seksi diperebutkan oleh kepentingankepentingan politis tertentu.

(Dimuat Koran Jakarta, Kamis, 3 Maret 2011)

Tionghoa di Zaman yang Bergerak

2011-02-23T21:07:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Judul : Menantang Phoenix (Only a Girl)
Penulis : Lian Gouw
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Tahun : Cetakan I, 2010
Tebal : viii + 385 halaman

Kisah dalam novel ini mengingatkan saya pada sebuah buku “Zaman Bergerak” karangan penulis Jepang, Takashi Siraishi. Pada masa awal-awal pergerakan kemerdekaan itu, orang Tionghoa sedang mencari identitas kemerdekaan seiring penduduk bumiputera yang sama-sama bergairah memperoleh hak-hak sipil dari penguasa kolonial Belanda.

Peranakan Tionghoa tak akur dengan kalangan bumiputera karena merasa menjadi bangsa yang kelak hari menggantikan Belanda menjajah Indonesia setelah revolusi politik di Beijing mengubah China dari negara kekaisaran ke republik. Orang bumiputera distigmatisasi sebagai kaum pembantu, tak beradab dan miskin oleh Tionghoa peranakan.

Potret seperti itulah yang terekam dalam faksi karya Lian Goum berjudul Menantang Phoenix ini. Kisah dimulai dari penolakan keluarga Caroline Ong, terhadap pilihan hatinya bernama Po Han. Padahal, ketika itu usianya yang sudah 30 tahun harusnya sudah tidak memerlukan lagi izin menikah dari walinya. Toh demikian, pernikah tetap berlangsung dan mereka hidup serumah degan Ocho, nenek Po Han yang suka mabuk. Po Han banyak cek-cok dengan Caroline. Demi menjaga keutuhan rumah tangga, Caroline pun kembali ke rumah ibunya, Nanna.

Di rumah Nanna, Caroline dan anaknya, Jenny, dibebaskan untuk memilih tradisi Belanda sebagai jalan hidup, namun tetap menghormati kebudayaan Cina. Belanda, bagi keluarga Caroline adalah negara masa depan yang menjanjikan. Hal itulah yang nampaknya diwarisi oleh Jenny di kemudian hari.

Di sekolah, Jenny merasakan konflik batin yang cukup mendasar. Ia jarang bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Selain penguasaan Bahasa Indonesia yang kurang bagus, ia juga dicibir karena menentang pemikiran Soekarno soal perkawinan campuran dan asimilasi. Ketika itulah, Jenny merasa Indonesia bukan negaranya. Anggapan Indonesia sebagai negara kaum pembantu dan petani juga muncul dari Caroline dan Nanna.

Novel berlatar sejarah revolusi dan kebangkitan nasionalisme Indonesia ini menarik karena menyimpan arsip kolonialisasi Belanda dengan politik etis-nya. Caroline, Nanna dan Jenny menganggap Indonesia seakan bukan negaranya mengingat strategi politik Belanda dalam mempertahankan kependudukannya kala itu dengan peneguhan perpecahan.

Semakin bermusuhan, Belanda semakin tak terkoyak. Politik passenstelsel dan wijkenstelsel adalah bukti dari upaya Belanda memecah belah bumiputera dan Tionghoa. Ketika itulah orang Tionghoa justru dihadapkan pada pilihan yang sulit tentang kepemilikan negara, antara Indonesia, Belanda atau China, negara asal nenek moyangnya.

(Dimuat Okezone, Selasa, 22 Februari 2011)

Sekolah Bubarkan Saja

2011-02-18T10:57:00.003+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Judul Buku : Sekolah Dibubarkan Saja!
Penulis : Chu-DielL
Tahun : Cetakan I, Juni, 2010
Penerbit : InsistPress, Yogyakarta
Tebal : xiv + 178 halaman

Buku ini adalah rekam jejak pengalaman penulis bergaul dengan kalangan remaja usia sekolah ketika masih ia menjadi aktivis kesehatan dan reproduksi di Ranah Minang, Sumtera Barat, tempat kelahiran dan kehidupan penulis.

Segenggam godam dihujam soal kegiatan belajar mengajar di sekolah. Gugatan-gugatan disampaikan penulis dalam pergumulan reflektif penuh kekecewaan dari beberapa sahabat pelajar sekolah yang pernah dia temui. Para pelajar itu menganggap kalau sekolah tak bisa memberikan yang terbaik sesuai cita-cita dan keinginan.

Menjadi siswa di sekolah harus mau dipaksa belajar agar sekolahnya mendapatkan tingkatan prestasi cemerlang dan guru-guru bisa dianggap sebagai pahlawan pendidikan yang layak mendapatkan kesejahteraan, meskipun apa yang diajarkan di sekolah tidak sesuai kebutuhan dasar hidup. Kecemburuan dan kekecewaan mereka terhadap sekolah yang hanya mengejar angka dan prestasi kuratif lainnya, membuat mereka menginginkan sekolah dibubarkan saja. (hlm: 32-33)

Penulis melukiskan kegeraman-kegeraman itu dalam dua bentuk penyampaian; secara naratif dan dialog kritis. Sub judul yang diambil penulis pun tak kalah menggigit nalar mapan tentang pendidikan formal di sekolah. Sistem seragam sekolah, sepatu, model potongan rambut dan lainnya, yang tidak berkaitan langsung dengan pengembangan kecerdasan sekolah, dianggap sebagai sistem yang aneh. Minat bakat individu yang dipangkas oleh pilihan jurusan sekolah yang terbatas telah membunuh daya kreatifnya. Ini disampaikan secara kritis oleh penulis dalam bab khusus: “Sekolah yang Membunuh.”

Dalam bahasan selanjutnya, penulis juga mempertanyakan pesta setelah ujian sekolah yang dianggapnya menyedihkan, karena acapkali hasil ujian diwarnai dengan keculasan dan kecurangan. Aksebilitas pendidikan kaum miskin juga menjadi titik kritik tak pernah habis. Menurut penulis, sekolah sejak puluhan tahun yang lalu telah ditempeli pamflet “orang miskin dilarang masuk”. Pelajar miskin yang ingin mencari pengalaman pengetahuan dan kedewasaan berpikir diibaratkan seperti virus yang tak boleh masuk dalam kawasan steril pendidikan. Ironisnya, hingga kini pemerintah seperti abai.

Semua kegelisahan pendidikan formal dari penulis mengakumulasi pada tanda tanya eksis sebuah “pabrik” raksasa paling berpengaruh di negeri ini, sekolah itu. Paradigma pendidikan sekolah yang hanya menempatkan siswa sebagai objek yang harus menurut peraturan sekolah, rajin mengerjakan tugas, disiplin hadir di sekolah dan menyimak total dengan seksama pelajaran-pelajaran yang disampaikan guru di kelas, membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman dan membosankan.

Karena itulah, dengan sinis-genit, penulis mengatakan, pelajaran yang paling menarik bagi siswa di sekolah adalah ketika ada pengumuman para guru sedang rapat atau sekolah diliburkan tiba-tiba. Sekolah menjadi taman pesakitan pelajar. Belajar di sana adalah karena keterpaksaan kultural, bahwa sekolah dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Padahal tak selamanya dan tidak senyatanya demikian. Buku ini mencoba mendekonstruksi nalar pikir dominan kita itu. Meskipun masih menyisakan tumpukan solusi.

(Dimuat di Okezone.com, 17 Februari 2011)

Kulturalisasi Radikalisme Agama

2011-02-13T14:33:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Judul : Deradikalisasi Islam: Paradigma dan Strategi Islam Kultural
Penulis : Syaiful Arief
Penerbit: Koekoesan, Jakarta
Tahun : Cetakan I, Juli 2010
Tebal : viii + 151 halaman

HADIRNYA globalisasi menjadikan agama besitegang secara fungsional: antara pijakan nilai spiritual-moral dan kebermanfatan kehidupan publik. Radikalisme berbasis agama muncul dimulai dari kegairahan spiritual yang terimpit oleh kujumudan berpikir para penganutnya. Awalnya, agama (Islam) dikontekstualisasikan untuk mengimbangi kemajuan modernisme dalam arus globalisasi massa. Berubah ia menjadi lembaran ajaran yang anarki, ekslusif, dan radikal setelah kehilangan daya magisnya di masyarakat.

Dalam buku Deradikalisasi Islam ini, Syaiful Arief hendak melakukan penyeimbangan antropologis atas Islam radikal dengan Islam kultural. Menurut penulis, radikalisme menjadi fenomena anyar pergerakan Islam di Indonesia karena kesadaran keber-Islam-an bermula dari pemahaman keagamaan yang belum mengalami kulturalisasi. Ia menjadi orang Islam yang Indonesia, bukan orang Indonesia yang beragama Islam. Kediriannya sebagai orang Islam didahului oleh identifikasinya sebagai orang Indonesia.

Keterpisahan identifikasi diri dari budaya dan agama itulah yang menjadikan pola pembangunan hidup beragama kelompok radikal bersifat menjajah (imperialis), bahwa semua praktek keagamaan yang ada harus diluruskan melalui mekanisme normatif yang bersifat "memaksa". Pada tahapan selanjutnya, unsur hakimiyyah (penghakiman) merupa pola dalam mekanisme kehidupan sosio-religiusnya. Tabiatnya menjadi kaku, noramatif, serbaharus dituruti, dihormati, mengusasi dan maunya mengatur.

Idealitas paham radikal Islam pun menuju pada orientasi penerapan hukum agama secara totaliter melalui mekanisme politis. Format yang terbaca, mereka menggunakan "yang politik" untuk mengatur "yang religius". Kelompok radikal agama, yang mengimpor pemahaman Islam secara ideologis dari Timur Tengah (Arab), melakukan imperialisasi anutan paham sepihaknya kepada "yang kultural". Padahal, Islam yang ada di Nusantara ini, telah mengalami kulturalisasi sekian lama, menjadi kesadaran yang sublim dalam benak masyarakat muslim. Tidak bisa dipisahkan.

Arief menunjukkan bukti kecongkakan pemahaman religius kelompok radikal agama ini dengan lebih dikenalnya pemikiran tokoh agama asal Arab daripada yang pribumi. Al Maududi, Hasan Al Banna, Sayyid Qutub, lebih populer daripada Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Mas Karebet, Raden Fatah, yang mereka itu masyhur luas sebagai juru agama yang berhasil mensyiarkan nilai-nilai agama gerak kehidupan kultural masyarakat.

Kegagalan paham radikal dalam menyinergikan antara agama dan budayanya, hingga akhirnya melahirkan kecongkakan ego politis yang menihilkan humanitas, adalah bentuk nyata kegagapan ideologi radikal agama dalam memahami tantangan modernitas. Arief menyebut radikalisme Islam sebagai korban modernitas. Makna modernitas yang sebenarnya amatlah menjunjung tinggi amanat kemanusiaan, termasuk pelestarian kultur dan budaya lokal. (hlm 29).

Deradikalisasi Islam harus dimulai dari latar budaya urban, karena pusat perbenturan ideologi ini ada di kota. Sistem kebudayaan rendah di desa (ini mengikuti kategori fungsional modernisme), relatif aman dari kekisruhan ego agama karena masyarakatnya memiliki keunikan tersendiri dalam menjalankan laku kultural agama dan budayanya. Kemenyatuan agama dengan budaya, nyata terlihat dalam spiritualitas masyarakat desa. “Yang religius” dipraktekkan tanpa paksaan dari "yang politis".

Islam di desa telah mengalami pribumisasi karena mayoritas muslim di sana "melakoni syariat" sebagai tradisi. Konsekuensinya, tidak dibutuhkan lagi formalisasi syariat. Perwujudan kultural Islam begitu kuat dipegang oleh karena struktur tradisi itu terbangun bukan melembaga pada level institusi dan pengundang-undangan syariat, melainkan pada penguasaan pamahaman keilmuan Islam serta penerapannya.

Keseimbangan antropologis, sebagaimana tujuan penulisan buku ini, bisa diciptakan dengan menghadirkan spiritualitas pendidikan ala pesantren dan tarekat ke dalam dinamika budaya urban. Bukan berarti mendirikan pesantren dan komunitas tarekat di kota, melainkan menjejakkan nilai-nilai substansial agama dalam formalitas paham keagamaan masyarakat urban, yang rentan diselundupi ideologi radikal itu. Agar radikalisme bisa didekonstruksi untuk merekonstruksinya; dengan pembumian kultur kenusantaraan.

Radikalisme agama terjadi karena bibliografi Islam Nusantara lupa diingat sebagai cermin pertemuan yang indah antara agama dan budaya. Perwujudan kultural Islam di kota akan mendamaikan antara tradisi dan modernitas, seperti didengungkan oleh Fazlur Rahman dalam neo-modernismenya.

(Dimuat di Lampung Post, Ahad, 13 Februari 2011)

Agama Tanpa Kekerasan

2011-02-11T13:25:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Judul : Mencungkil Sumbatan Toleransi
Penyusun : Tim Impuls Yogyakarta
Penerbit : Kanisius dan Impuls Yogyakarta
Tahun : I, November 2010
Tebal : viii + 231 halaman

Beberapa waktu lalu, wajah keberagamaan kita tercoreng kembali setelah jemaah Ahmadiyah di Pendeglang, Banten menjadi sasaran kekerasan orangorang yang berbeda keyakinan. Tiga orang jemaah tewas, puluhan lainnya luka-luka, dan banyak bangunan rusak parah akibat amukan ribuan massa. Sungguh, kekerasan tak pernah berujung solusi.

Mahatma Gandhi dengan Ahimsanya telah membuktikan, melawan dengan kekerasan tidak pernah berujung perdamaian. Buku Mencungkil Sumbatan Toleransi ini memiliki kontribusi besar dalam pemetaan kehidupan beragama yang santun, harmonis dan bermartabat. Kekerasan yang mengatasnamakan agama tak pernah lahir sebagai perintah dari langit. Ia muncul karena orang yang memeluk agama dikepung oleh kata benci terhadap kelompok lain, kepentingan mendominasi dan paham teologis yang sempit tafsir.

Itulah yang menyumbat indahnya sikap beragama dengan toleransi. Ada tiga pola dimensi beragama yang dalam buku ini disebut memengaruhi sikap keagamaan seseorang. Pertama, supernatural dan transendental. Pola ini adalah pola hubungan intim pemeluk agama dengan kekuatan suprastruktur di luar dirinya seperti meyakini sifat-sifat imajiner Tuhan, menginspirasi para Nabi, dan meneladani tokoh-tokoh spiritual yang dianggap berpengaruh terhadap kehidupannya.

Kedua, pola komunikasi internal. Pemeluk agama secara psikologis membangun keyakinan primordialnya dengan sesama yang memiliki keyakinan tak berbeda. Pola ini ada dalam dimensi relasional antar pemeluk agama. Mereka saling meyakinkan, meneguhkan keimanan dan praktik kesalehan. Pola ini tak memantik ketegangan, bahkan menumbuhkan kesejukan. Ketiga, pola komunikasi eksternal. Orang akan mudah bersikap represif karena bertemu dengan kelompok lain yang berbeda identitas dan keyakinan.

Dimensi ini sarat konfl ik dan ketegangan. Apalagi kepercayaan orang lain itu dianggap sebagai benalu keyakinannya. Dalam tiga aras dimensi beragama itulah, toleransi tersumbat. Satu tawaran dari buku ini untuk keluar dari tersumbatnya kehidupan beragama yang intoleran itu adalah dengan mengintegrasikan ketiga dimensi itu dalam satu terminologi: teologi pluralisme.

Fanatisme beragama timbul karena selain latar belakang sosial, politik, ekonomi dan budaya, juga disebabkan oleh runtuhnya sikap saling menghargai. Dalam pluralisme teologis, keintiman berkomunikasi dengan Tuhan itu sinergis dengan keintiman komunikasi dengan sesama umat beragama (internal) dan antarumat beragama (eksternal).

Pluralisme seperti tersirat dalam buku ini adalah sebuah kesadaran teologis yang menganggap sah setiap keyakinan kita, namun tetap ada kemungkinan mengandung kesalahan. Sebaliknya, keyakinan orang lain mungkin saja sah dianggap salah, tetapi ada kemungkinan terkandung kebenaran. Sesuatu yang dipegang bukan sah dan benar, melainkan Tuhan. Menyembah Tuhan adalah laku pluralisme. Pluralisme bukan “menyembah” fanatisme kebenaran.

(Dimuat Koran Jakarta, Jum'at 11 Februari 2011)

Tren Lugu Dakwah Pop

2011-02-10T13:37:00.001+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Ada kegetiran yang menganga dalam kehidupan keberagamaan kita. Di tengah maraknya program dakwah dalam laku kultural bangsa, justru dalam waktu yang bersamaan, kekerasan atas nama agama dan pelanggaran norma-norma sosial-keagamaan seakan kian menemukan momentum, terutama pasca reformasi, ketika keran kebebasan beragama nyaris tak terkendali. Dimana peran para juru dakwah selama ini? Begitu aktif mereka berbicara tentang agama, namun efek sosial yang positif belum kelihatan begitu siginifikan.

Di beberapa media elektronik, program dakwah Islam diagendakan hampir setiap hari, terutama di waktu pagi, menjelang subuh atau sore menjelang maghrib, meski hanya beberapa menit saja. Kita pun dengan mudah menyebutkan nama-nama para juru bicara agama di televisi itu. Namun berita menarik itu selalu satire dibarengi dengan realitas yang menyisakan ironi. Korupsi dan fenomena ketidakadilan menjadi menu utama media massa, bahkan tidak jarang dijadikan headline berita.

Begitupun, pelatihan-pelatihan berbasis spiritual sudah menjadi gejala umum di kota-kota besar. Seakan sudah menjadi kebutuhan, beberapa perusahaan terkemuka menjadikan pelatihan yang biasanya mengkombinasikan antara kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual itu, sebagai ritual yang rutin diselenggarakan dalam hitungan waktu tertentu.

Penerbitan-penerbitan bernafaskan Islam juga tak sulit dijumpai di toko-toko buku. Buku wacana keislaman popular menjadi pemantik minat orang mempelajari Islam. Euforia novel berbasis keislaman juga menjadi fenomena yang menarik para kritikus sastra untuk angkat bicara. Terbitan dengan siklus edisional, baik mingguan, bulanan atau triwulan, hadir seiring dengan kebebasan pers yang tak bisa dibendung. Harian lokal maupun nasional juga tak lupa menyisakan ruang rubrikasi untuk sajian ataupun kajian keagamaan dan spiritual.

Yang menarik, ustadz pop dengan gelar-gelar yang sensasional mulai menjadi tren dalam komunikasi keagamaan dewasa ini. Ada yang disebut ustadz gaul, ustadz cinta, ustadz cilik, ustadz musik, ustadz dzikir, ustadz habib dan sebagainya. Para juru dakwah itu mendemonstrasikan kebolehannya dalam menginternalisasi pemahaman keagamaan dengan karakter khas masing-masing. Ada yang menonjolkan kebolehan suaranya, tampilan kostumnya, kelembutan tutur katanya dan ada pula yang menampakkan kelugasan dan ketegasan dalam menyampaikan pesan. Mereka seakan bersaing memperebutkan konstituen dakwah. Walhasil, mereka memang punya pangsa pasar tersendiri.

Dakwah Konsumtif
Islam sudah menjadi tren dalam konstelasi kehidupan bangsa kita berkat media dakwah yang menggunakan pendekatan populer. Apa yang diinginkan masyarakat, yang menarik minat kajian umat, dijadikan sarana dakwah. Dalam perkembangan berikutnya, wilayah dakwah meluas, bukan hanya di majlis ta’lim, masjid, mushalla dan pesantren. Perusahaan bonafit berskala internasional, ruang publik dan ekonomis yang dulu hampa dari nuansa religius, kini disesaki dengan pesan-pesan moral keagamaan.

Musik sekarang ada yang disebut musik islami, buku islami, alat komunikasi islami, busana islami dan seterusnya. Simbol keislaman yang tersebar dalam ruang-ruang historis mengisahkan bahwa Islam bisa hidup di manapun, dalam kondisi apapun dan sampai kapanpun. Ya’lu wala yu’la alaih.

Satu sisi, pendekatan dakwah Islam dengan tren budaya pop telah membuat Islam begitu nyata dirasakan sebagai agama yang rahmatan lil-alamin, tidak anti terhadap perkembangan zaman dan pertarungan hegemoni kuasa berbasis identitas. Budaya pop telah mengantarkan dakwah Islam menjadi ringan diterima oleh masyarakat. Pesan moral juga mudah tersampaikan secara massal. Dalam konteks global, budaya pop telah membuat identitas kultural keislaman justru tahan dari goncangan eksistensi. Islam semakin mengglobal, namun tetap teguh dalam tatanan nilai universal-kemanusiaan-keislaman.

Budaya pop telah membuat wajah Islam yang dianggap Barat dekat dengan pedang, menjadi lebih rasional, peka terhadap perubahan dan sensitif kepada sistem kebudayaan masyarakat. Namun harapan itu ternyata belum berlanjut dalam kehidupan nyata secara signifikan. Dakwah dengan menggunakan budaya populer ternyata masih berhenti pada tutur kata dan wacana. Hal itu bisa dimaklumi mengingat sifat budaya pop lebih dominan pada penyikapan konsumtif dari hasrat keinginan sosial. Yang terlihat, dakwah Islam seakan hanya memenuhi pesanan ego dan ambisi sosial.

Ketika ada gejala bahwa musik bergenre dangdut laku di masyarakat, maka ramai-ramai para musisi membuat lagu dangdut bertema Islam. Begitupun, ketika terbitan buku dan novel berjenis religius diminati pasar, maka novel yang sama juga akan terbit beriringan. Dakwah dengan budaya pop menuruti pasar, memuaskan euforia fenomena terakhir. Tidak ada konsistensi selama kehadiran budaya masyarakat tidak bergeser pada genre dan sensasi kebudayaan lain yang lebih mutakhir.

Gerakan Isu Bersama
Sulit memisahkan secara pasti mana yang dikategorikan sebagai gerakan dakwah dan mana yang disebut sebagai aktivitas ekonomis yang menggunakan pendekatan agama. Islam, dalam konteks ini, seakan menjadi komoditas modal yang digerakkan oleh tangan tak terlihat bernama kapitalisme. Bila gejala ini terus berlanjut, efek sosial yang dirasakan oleh dakwah berbasis budaya pop itu, hanya terasa dipermukaan. Tidak merasuk secara inheren dalam jantung kehidupan umat. Dakwah dijalankan sebatas orientasi mental sesaat. Langkah seribu perubahan menjadi pemantik sensual. Ini sebuah ironi.

Akibatnya, kehidupan spiritual umat Islam terkesan latah dan “wah”. Kita tidak bisa menampik realitas tentang adanya pejabat yang menggunakan simbol agama untuk menutupi hakikat moral individunya secara nyata. Betul, barangkali ia dermawan kepada kaum miskin, namun belum tentu ia adalah pejuang yang membebaskan rakyat dari kemiskinan.

Dakwah dengan budaya pop semakin satire dirasakan ketika pola-pola penyampaian secara konvensional, menggunakan tafsiran ayat al-Qur’an dan al-Hadits, masih dalam tataran normatif, yang melihat pesan-pesan Islam secara hitam putih, antara yang boleh dan tidak dan antara yang dianjurkan dan yang dilarang. Semangat budaya pop memang tidak pernah menyoal hal itu, sepanjang memberikan kepuasan sensasional berbasis spiritual. Mengapa? Karena dalam euforia budaya popular, yang dicari bukan format pesan, namun pemenuhan kebutuhan humanis. Kepuasan. Ya, itulah yang dicari.

Agar orientasi dakwah dengan menggunakan pendekatan popular bisa memberikan iklim pembebasan sosial, harus ada konsensus bersama tentang isu-isu yang harus diperjuangkan secara kolektif. Isu tersebut bukan hanya isu yang tersegmentasi dalam pusaran kepentingan umat islam semata, namun untuk kepentingan umat manusia, rahmat semesta alam, lintas iman, lintas budaya.

Isu-isu yang mendesak untuk diperjuangkan bersama adalah tentang kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketimpangan sosial, ketidakadilan, otoritarianisme politik dan isu kemanusiaan lainnya. Kalau isu-isu di atas dijadikan strategi bersama, ada harapan untuk mempersiapkan rekayasa sosial dengan aksi bersama. Orientasi yang demikian membuat dakwah Islam bukan hanya sebatas pemuas kebutuhan sensasional, namun juga menjadi ruang memperjuangkan kepentingan keumatan bersama, berskala kemanusiaan.

Format dakwah dengan menggunakan pendekatan budaya popular tetap harus dipertahankan karena dengan itu orang tidak merasa dihakimi, didikte dan diadili. Budaya massa membuat nuansa dakwah lebih sejuk dan merasa menjadi sumber bimbingan spiritual. Dakwah bukan sekadar memerintah dan melarang, namun mengajak. Itu hanya strategi. Maka harus diorientasikan, agar tidak kehilangan arah perjuangan. Dengan demikian, orang tidak merasa menjadi terdakwa.

(Dimuat di Majalah Manhaj, edisi 2, vlm II, 2011)

Semua Tentang Seks

2011-02-09T12:09:00.003+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Judul : The Sex Files
Penulis : Gamal Komandoko
Penerbit : Citra Media, Yogyakarta
Tahun : I, November 2010
Tebal : xii+ 184 halaman

Diawali dengan uraian penciptaan manusia, Adam dan Hawa, buku The Sex Files ini mulai membahas betapa pentingnya hubungan seks yang sah telah menjadi pintu terbukanya kehidupan anak manusia dan keindahan rasa bernama cinta. Gamal Komadoko, penulis buku, menukik pembahasan seks dengan lebih dulu “mengkhotbahi” pembaca tentang hikmah penciptaan laki-laki dan perempuan.

Komandoko berkali-kali menyatakan dalam buku ini pentingnya kelestarian rumah tangga dengan kehidupan seks yang rutin dan saling memuaskan pasangan. Bila rumah tangga adalah tubuh, maka seks adalah nyawanya. Nyawa harus terus dipertahankan agar seluruh jaringan dan organ tubuh bekerja dengan baik. Seks, dengan begitu, jadi unsur penting dalam ketubuhan rumah tangga.

Meski seks tidak segalanya, namun, dalam kehidupan rumah tangga, segalanya bisa berawal dari seks. Berkali-kali penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya korelasi meningkatnya perceraian dan perselingkuhan pasutri (suami-istri) diakibatkan oleh tiadanya kepuasaan dalam melanggengkan nyawa rumah tangga itu, selain faktor ekonomi tentunya.

Laki-laki, kata penulis, adalah yang biasa mendapatkan kepuasan namun sering tidak bisa memuaskan istrinya. Sebaliknya, perempuan adalah yang bisa memuaskan laki-laki, namun tak biasa mendapatkan kenikmatan dari pasangannya. Ada dis-harmoni; antara bisa tapi tidak biasa dengan yang biasa tapi tidak bisa, itu. (hlm 24).

Se-keterangan penulis, hanya 50 persen perempuan yang dinyatakan pernah mencapai kenikamatan orgasme seksual. Selebihnya, tidak. Nah, buku ini hadir sebagai oase yang mencerahkan tentang banyak hal yang berkaitan dengan teknik berhubungan seksual menuju kepuasan yang simbisos antarpasangan.

Seperti dalam Kamasutra (India) dan Keturanggan (Jawa) juga, buku ini mengajak pembaca mengenal titik sensitif seksual antarpasangan, tahapan melakukan hubungan seks, penguatan tubuh dengan senam seks serta berolah nafas, hingga pada pembahasan suplemen makanan penting yang dibutuhkan untuk mendapatkan energi sebelum berhubungan intim.

Yang menarik, pembaca akan diajak mempelajari teknik pernafasan. Olah nafas menjadi penting dalam teknik seks karena dari seks-lah nafas kehidupan manusia dimulai. Nafas hidup dimulai dari cinta, bukan nafsu. Tak luput pula penulis mengulas teknik-teknik posisional kala hubungan seks dilangsungkan. Puluhan teknik bercinta dapat Anda pelajari dalam buku ini.

Sayangnya, buku yang sengaja diproyeksikan untuk menunjukkan keluhuran kultur seksologi ala Timur ini lebih sering mendefinisikan perempuan daripada memahaminya. Penulis sering kontras melihat perempuan sebagai subjek dan objek dalam seks. Padahal, seks, dalam dinamika kekinian, telah masuk dalam discourse publik –seperti kata Foucault itu. Kekurangan buku, bisa ditutupi oleh kelihaian penulis mengeksplorasi visi suci janji nikmat jalinan cinta berumah tangga. Buku ini menjelaskannya.

(Dimuat Okezone, Selasa, 8 Februari 2011)

sumber: http://suar.okezone.com/read/2011/02/08/285/422570/semua-tentang-seks

Mahasiswa dan Tantangan Zaman

2011-02-09T12:05:00.000+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Membaca eksistensi mahasiswa dari masa ke masa, mau tidak mau akan berurusan dengan dimensi politik dan kekuasaan. Dalam perubahan besar maupun kecil, garda depan sejarah selalu ditempati mahasiswa, pemuda pada hakikatnya. Lihat saja bagaimana heroiknya kaum muda era 1908, 1928, 1945, 1960-an, 1980-an hingga 1998 yang menggerakkan perubahan-perubahan besar di negeri ini sesuai kebutuhan zamannya.

Pra kemerdekaan, dimensi politik gerakan mahasiswa berkaitan dengan semangat melawan kolonialisme dengan membangkitkan semangat memperjuangkan kemerdekaan. Budi Oetomo sebagai basis gerakan yang cukup berpengaruh ketika itu.

Di era awal kemerdekaan, semangat itu merujuk pada perlawanan politik atas bahaya neo-imperialime dan kapitalisme. Bung Karno ada di depan gawang gerakan ini. Menginjak era Orde Baru, mahasiswa dihadapkan dengan rezim otoriter yang membungkam gerakan kritis-politis. Sementara pada Era Reformasi, mereka “berhasil” menggulingkan rezim Soeharto, 21 Mei 1998.

Setelah itu, di mana posisi mereka? Ada di kampus memang, tapi tak seperti dulu, dimana rapat-rapat besar dan ormas-ormas besar menjadi tempat menuliskan sejarah mahasiswa.

Kesimpulannya, mahasiswa produk reformasi dan demokrasi labil sekarang ini adalah mahasiswa yang “aman” (apatis) dari gejolak politik besar. Kebutuhan masa depannya tak terlihat jelas melainkan dalam mimpi kesuksesan material dirinya. Komaruddin Hidayat menyatakan, mahasiswa sekarang tidak hidup dalam rezim kuasa lokal, tapi hidup dalam rezim zaman, yakni globalisasi.

Sentuhan mahasiswa dengan dimensi politik, kian berkurang. Akibat massifnya pelanggaran elite kekuasaan, mereka malah makin tak percaya dengan perkembangan politik dalam negeri. “Hari gini ngomongin politik, basi tahu. Politik itu kotor,” kata seorang kawan. Pandangan politiknya adalah apolitis. Tak mau direpotkan dengan arus perubahan besar politik dalam negeri.

Mengaitkan mahasiswa era globalisasi dengan dimensi politis sulit menemukan titik dan ujung. Daripada mengikuti perkembangan politik, mereka lebih suka menonton gosip murahan yang tayang tiap hari di layar datar televisi. Nanti dululah masalah buku, apalagi politik, yang penting bagaimana menyiapkan masa depan untuk mendapatkan raihan kapital kelak.

Lebaisme Budaya
Aktivis di kampus dianggap sebagai beban yang membuat waktu terbuang hilang sia-sia. “Saya tidak kuat menjadi aktivis, terlalu beresiko,” kata teman saya, lain lagi. Apakah gejala ini progresif atau degradatif?

Kita tentu tidak bisa memaksakan mereka mengukir sejarah seperti para pendahulu mahasiswa yang hidup di eranya masing-masing itu. Kebutuhan sejarah sekarang jelas berbeda dengan kebutuhan dan tantangan mahasiswa di masa lalu. Memaksakan mahasiswa kini untuk nyemplung di dunia politik hanya untuk mengukir prestise sejarah adalah pemaksaan sejarah yang lapas konteks historis kekinian dan kebutuhan masa depan.

Pemuda zaman dulu yang hidup di kampus, dan bahkan yang masih usia belasan, tak lepas dari dimensi politis karena tuntutan sejarah memang mengharuskan dan mendesaknya demikian. Bennedict Anderson (1972) malah menyebut pemuda mahasiswa masa zaman Orba selalu dikaitkan dengan dimensi politis.

Baru setelah adanya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus), dimensi politiknya digundhuli (dibatasi). Karena dianggap mengganggu stabilitas politik rezim, mahasiswa dikembalikan ke kampus. Kegiatan internalnya di kampus diperkaya (di-ada-adakan) agar tak ikut sibuk mengurusi jalannya developmentalisme Orba. Keharusan memenuhi standar akademik juga diperketat dan dipertebal. Biar jadi ”pintar”, tapi tidak ”nakal”.

James Siegel menyebut penggundhulan dimensi politik mahasiswa itu sebagai “peremajaan” mahasiswa. Remaja di sini bukan soal usia, tapi soal pola pikir dan gaya hidup. Mahasiswa, secerdas dan sepintar apapun, kala itu, tidak diperbolehkan merecoki dunia politik praktis. Jadi, apatisme politik politik mahasiswa pada masa itu dicampuri dengan struktur kekuasaan rezim.

Berbeda dengan sekarang, sikap apolitis kalangan mahasiswa kini bukan akibat desakan politik rezim, tapi tekanan zaman. Sebagai struktur besar, globalisasi telah menghilangkan daya kritis mahasiswa yang kemudian digantikan oleh pengaruh budaya konsumerisme, hedonisme dan lebaisme perilaku budaya global lainnya. Disinilah, mahasiswa tak lagi “diremajakan” oleh kampus atau rezim politik lokal, melainkan zaman.

Di kota-kota besar, pemuda lebih suka menggeluti dunia yang apolitis daripada yang berdiemensi politik, meski masih banyak juga yang tertarik masuk ke dalam dinamikanya.

Pemuda yang mahasiswa, tantangan terbesarnya bukan lagi politik, tapi bagaimana meningkatkan daya saing sumber dayanya untuk menghadapi kompetisi global. Kuncinya ada di kreativitas. Berikanlah ruang seluas-luasnya untuk menghadirkan inovasi yang orisinil untuk menghadapi masa depan dunia kelak. Daniel Pink, dalam karyanya “ Whole New Mind: Why Right-brainers Will Rule the Future”, meramalkan bahwa masa depan dunia kelak akan dikuasai oleh manusia-manusia kreatif yang berbasiskan penggalian ide dari otak kanan. Inilah tantangan yang lebih besar bagi pemuda sekarang, mahasiswa apolitis itu. Yah, meski digunduli zaman, tapi tetap masih ada rambutnya; kreatifitas. Itulah.

(Dimuat Koran Kedaulatan Rakyat, Selasa, 8 Februari 2011)

Imlek dan Inklusifitas Kebudayaan

2011-02-06T11:11:00.000+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Anggapan kurang tepat yang beredar di masyarakat menyatakan bahwa Imlek adalah ritual ekslusif yang hanya dirayakan penganut agama Konghucu. Padahal, dalam perputaran sejarah yang ada, ia adalah bagian dari ekspresi kebudayaan masyarakat Cina atau Tionghoa. Imlek dirayakan sebagai ungkapan syukur para petani kepada Tuhan, bersamaan dengan pergantian musim dingin ke musim semi. Agaknya, alasan itulah yang menjadi pembenaran logis diterbitkannya SK Presiden RI No. 19, April 2002, oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri, tentang libur nasional Imlek, pasca sinyal kebebasan demokratis yang dimulai pada era Gus Dur, tahun 2000.

Waktu yang terus berjalan, membuat manusia butuh simbol-simbol pembatas berupa hari, bulan, tanggal, tahun, windu, abad, milenium dll. untuk menandai siklus putaran hidup. Tentang sejarah masa dan peristiwa manusia. Merayakan Imlek, dalam pemahaman demikian, adalah merayakan kesadaran waktu. Ia bermula dan lahir dari tradisi masyarakat agraris Tionghoa.

Dalam tradisi tersebut, pergantian musim dingin ke musim semi menjadi pertaruhan hidup mengarungi waktu. Momentum itu dimanfaatkan untuk meminta kepada Tuhan kelimpahan panen pangan di tahun depan. Caranya, dengan menari-nari, menanam kembali bersama-bersama, disertai panjatan doa secara massal kepada Tuhan Pengatur Alam. Semua masyarakat mengikuti, tanpa terikat identitas lahiriah. Tradisi itu dilaksankaan berdasarkan hitungan edar bulan yang dikombinasikan dengan hitung edaran matahari (lunisonar) dan pergantian musim. Karena berasal dari tradisi petani, kalendernya disebut nungli, kelender untuk petani.

Pada Hari Raya Imlek (Yinli Xinnion) mereka saling memberikan semangat dan selamat kepada orang lain. Ucapan yang lazim ketika itu adalah “sin cun kiong hi” yang berarti, selamat memasuki musim semi. Namun, seiring waktu berjalan, ucapan yang sering kita dengar kini adalah “gong xi fa cai” yang bermakna, semoga tambah kaya. Ucapan bernafas doa tersebut lebih dikenal karena budaya dagang masyarakat Tionghoa yang terkenal tinggi, meski sebetulnya tiap orang bebas mengucapkan nada semangat lain, misalnya, semoga tambah anak, tambah cantik/tampan, tambah pintar, tambah umur atau tambah bahagia. Imlek kemudian bukan hanya dirayakan masyarakat petani, namun juga masyarakat lain. Menjadi milik bersama.

Sebagai Bukti Bakti
Sebagaimana perayaan baru masehi, hijriyah dan jawa, tradisi perayaan Imlek juga dimaksudkan untuk membangun mimpi dan harapan baru yang lebih baik di masa yang akan datang. Ekspresi syukur bukan hanya dalam ungkapan lisan, tetapi berlanjut dalam dan tindakan nyata. Makanya, saat perayaan Imlek tiba, ada ritus pembagian angpau (hadiah), baik berupa uang atau lainnya, yang berlangsung terutama dalam lingkungan keluarga dan sanak famili, meski hanya ala kadarnya. Betul, Imlek menjadi sarana silaturrahim, mempererat hubungan keluarga.

Perayaan Imlek adalah hari bagi anak cucu untuk membuktikan bakti (xiao) kepada orang tua dan leluhur. Semua anak, cucu, kakak, adik, paman, tante, menantu, dan semua anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah, berkumpul bersama dalam bingkai keluarga Imlek. Saling bertemu memberikan semangat serta sembahyang mendoakan leluhur yang sudah mendahului, wafat.

Mirip dengan tradisi mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri, sanak keluarga Tionghoa yang merantau di luar kota akan pulang ke kampung halaman merayakan tahun baru (xin nian) itu, menyempatkan waktu berkumpul keluarga. Sekuat tenaga dan daya, mereka berusaha kembali ke tempat asal dimana mereka mengawali kehidupan, saling menyemangati, meminta maaf serta mendoakan.

Tentu nilai-nilai seperti di atas tidak hanya didapati dalam agama tertentu. Semua agama mengajarkan hal yang sama. Fakta tersebut membuat Imlek dirayakan oleh semua lapisan keluarga Tionghoa, tanpa memadang agama yang dianut. Di majid, gereja, kelentheng, kuil, wihara dan tempat-tempat ibadah lain, Imlek semakin semarak diadakan.

Bahkan dalam perkembangan mutakhir, Imlek ternyata bukan hanya dirayakan warga Tionghoa semata, namun juga masyarakat pada umumnya. Kalau boleh saya katakan, Imlek sekarang sudah menjadi gaya hidup dalam masyarakat terbuka. Menghormatinya seperti mengikuti sebuah trend demokrasi, tidak sebagaimana pada era sebelum reformasi, yang masih diangap tabu. Tentu ini merupakan kemajuan baik dalam hal apresiasi budaya tradisi.

(Dimuat Radar Surabaya, 6 Februari 2011)

Bahasa yang Mengintimidasi

2011-02-05T20:55:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

MENJADI manusia adalah melakoni diri sebagai makhluk yang berbahasa. Bahasalah yang membedakan manusia dengan hewan dan benda. Komunikasi dalam kultur bahasa merupakan perangkat yang menjalin relasi, dalam misi mendominasi, stigmatitasi dan bahkan citra politis. Bahasa yang sudah menjadi wacana menjelma ratu dunia, seperti dituturkan oleh Adinegoro dalam buku lawas berjudul: Ratu Dunia.

Verba kebohongan yang deras mewacana dalam opini publik tak ubahnya menjadi "ratu dunia", yang mengondisikan publik dari suatu argumentasi kepada proses transformasi agenda politis. Dalam bingkai ini, bahasa adalah proyek masif untuk mengorupsi kebenaran. Seperti adegan perang, kebenaran adalah hal utama yang harus disembunyikan terlebih dahulu, untuk kemudian diketengahkan dalam konflik politis, setelah kata dalam bahasa diamini sebagai ratu dunia yang membentuk wacana semesta.

Bahasa memiliki hak, tanggung jawab, dan martabat. Karena itulah, dalam bertutur, orang harus menggunakan pegangan etis, estetis, moral, dan iman (keyakinan). Kisah diutusnya para nabi selalu dimulai dari proyeksi etika bahasa. Peran profetik para rasul kala itu dilandaskan pada kecerdasan (fathanah) menyampaikan pesan sesuai kelaziman bahasa yang digunakan percakapan sehari-hari (bi lisani qaumihim) dan kadar intelektual penduduk (bi qadri uqulihim). (Munzir Hitami, 2009). Tugas berat ini membutuhkan kepekaan bahasa yang jauh dari intimidasi jika ingin misi profetiknya berhasil.

Misi bahasa profetik para rasul disertai adab komunikasi. Bila dikaitkan dengan idealitas kultur Jawa, para rasul itu ketika lungguh (duduk), mereka senantiasa menggunakan unggah-ungguh (sopan santun). Duduk menjadi penentu kedudukan seseorang. Bahasa yang menggintimidasi, bagi saya, adalah bahasa yang kering kedudukan.

Roland Barthes dalam buku Membedah Mitos-Mitos Budaya Massa (2007) menunjukkan letak kepentingan bahasa dalam politik intimidasi. Dominasi kata-kata di media massa dan bahasa wacana, seperti pilihan kata kebohongan, selalu berasal dari konsumsi sangat besar atas kebutuhan menyembunyikan realitas (hlm 242).

Kodifikasi kata bohong, yang ia adalah sifat yang bekerja, dimulai dari nominasi (pembentukan kata benda) menjadi kata benda yang sesungguhnya (nominal). Kata sifat yang menjadi kata benda (bohong-kebohongan) bisa dipahami secara mitologis sebagai upaya menginflasi makna, dan bahkan moral.

Defisit makna dalam bahasa muncul sebagai risiko atas bahasa sebagai memoar intimidatif atas wacana kejujuran. Kebohongan melakukan transformasi secara fanatis melawan "nasionalisme" kejujuran. Begitu riskan dan cenderung menjadi ratu dunia kala kata kebohongan ditekankan secara jamak dalam berisan kata yang mewabah dalam media massa. Masifnya upaya reproduksi kata bohong oleh media mendegradasi lebih lanjut menjadi kesatuan unit makna dari pelbagai kepentingan politis menuju satu misi: intimidasi.

Roland Barthes juga mencurigai produksi masif setiap kata sifat yang berada dalam permainan politis. Bohong sebagai kata sifat, menurut hemat Barthes, adalah untuk "membersihkan" kata-kata dari sifat asalinya. Setelah mengalami inflasi makna dasar, kata sifat ditampilkan sebagai konotasi kata yang memiliki substansi independen, berpihak, bermoral, dan sebagainya.

Tanpa kesepakatan, kata yang intimidatif sengaja diutarakan untuk menjustifikasi kata kerja dan kata benda yang pernah hadir di masa lampau. Kata sifat dalam bahasa melekat pada obyek yang dilaknat secara politis, dikebiri secara ideologis dan dianggap layak jadi korban konotasi.

Bahasa yang intimidatif itulah yang mengeringkan true (kebenaran), authentic (autentik), indissoluble (tak dapat dibatalkan), dan unanimous (pembulatan suara) dari retorika bahasa yang mengamanatkan kritik berimbang, argumentasi rasional, dan faktualitas. Kata bohong --dan kebohongan-- yang mengintimidasi kejujuran, tranparansi, dan independensi, menjelma sebagai modal kata yang diterima secara tidak sadar mengabarkan substansi makna tunggal tanpa kritik.

Dalam aras ini, retorika bahasa intimidasi tidak pernah sehat makna dan alpa misi politis. Kata sifat yang mengalami nominasi menjadi kata benda yang sakit, berkehendak dan berkepentingan untuk mewujudkan dirinya sebagai retorika bahasa resmi yang diamini khalayak dalam rangka bersikukuh menyelubungi realitas. Bahasa intimidasi itu mengisahkan diri dan hidup dalam realitas pilihan diskursus wacana tanpa alternatif kecuali konotasi negatif yang tercela dan terus mengalami inflasi dalam basis pemikiran publik.

Pada tahap lanjut, bahasa yang mengintimidasi menanggalkan asas komunikasi yang produktif. Kalaupun komunikasi dibangun, keselarasan tak dipilih sebagai motif untuk memosisikan kedudukan etis (unggah-ungguh). Intimidasi bahasa menyiratkan bangunan komunikasi yang asetif (setara), yakni kultur komunikasi yang berada di tengah antara motif mendominasi (komunikasi agresif) dan ketidakpedulian respons (komunikasi pasif). (Endang Fatmawati, 2010).

Bahasa yang mengintimidasi dengan prasyarat komunikasi agresif lemah untuk menyelesaikan polemik. Bahkan, cenderung memperkeruh jalinan komunikasi produktif karena tidak bersih, tidak sehat, dan kurang empatik-simpatik. Perlu di-de-ekskalasi, agar kembali bicara soal substansi, bukan mosi tak percaya. Karena dalam bahasa, ada hak dan tanggung jawab.

(Dimuat Koran Jurnal Nasional, Sabtu, 4 Februari 2011)

Sumber: http://www.jurnalnasional.com/show/index/158182?rubrik=Opini

Menegakkan Kedaulatan Negara

2011-02-04T16:06:00.001+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Judul : Si Vis Pacem Para Belum: Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan
Efektif
Penulis : Sayidiman Suryohadiprojo
Penerbit : Pustaka Intermasa
Terbit : I, November 2010
Tebal : 558 halaman

Judul buku ini cukup representatif menunjukkan pesan yang diinginkan penulis, Sayidiman Suryohadiprojo. Si Vis Pacem Para Bellum, peribahasa Latin Kuno yang berarti “siapa yang menginginkan perdamaian maka siaplah berperang” dipilih sebagai provokasi isi buku. Kesiapan untuk berperang adalah kekuatan energi yang bisa menyiutkan nyali pihak-pihak yang akan melakukan agresi militer. Energi itu, dalam buku ini disebut sebagai deterrence (daya tangkal). Daya tangkal itu tidak nampak kasat mata, tetapi efeknya dapat dirasakan oleh rakyat seluruh bangsa.

Kedaulatan, keamanan, akhirnya menjadi sumber menuju kesejahteraan. Amerika Serikat (AS), India, China dan Singapura, menjadi negara maju karena kekuatan pertahanan militernya sangat diperhatikan. Sewaktu-waktu mereka siap berperang dengan kecanggihan alat utama sistem pertahanan (alutsista) mutakhir bila ada negara yang berkehendak melakukan penyerangan militer. Negara lain berpikir ulang untuk melakukan agresi.

Harga diri bangsa Indonesia salah satunya ditentukan oleh kemapanan angkatan militer dalam negeri. Beberapa waktu silam, nasionalisme kita menyeruak sebagai perlawanan yang menggairahkan kala negeri tetangga menginjak-nginjak harga diri nasionalisme kita dengan menganiaya putra bangsa tak berdosa. Pelecehan itu terjadi dan menyulut emosi anak negeri karena angkatan perang kita dianggap belum tangguh siap siaga perang melawan negara dengan taktik dan peralatan perang yang lebih maju.

Belum ada rasa takut dari negara lain. Oleh karena itulah syarat utama untuk menegaskan kedaulatan bangsa melalui angkatan militer, dalam buku ini, adalah dengan meningkatkan sistem keamanan nasional dan kesejahteraan para prajurit. Mereka harus diperhatikan kesejahteraannya dan fasilitas kesenjataannya yang memadai agar siap bertempur melawan serangan musuh kapan pun saja.

Penulis menyatakan kenaikan angggaran militer TNI sebesar 10,72 persen dari tahun lalu atau meningkat dari 42,9 triliun rupiah pada 2010 menjadi 47,5 triliun tahun ini, adalah langkah strategis meningkatkan kualitas inti pertahanan nasional itu. Cukup besar memang bila diperuntukkan pengembangan ekonomi kerakyatan, namun bila dibandingkan dengan negara lain anggaran itu ada di posisi paling rendah di antara negara-negara ASEAN.

TNI perlu melakukan strategi penghematan efektif agar sasaran pertahanan negara demi kemanan nasional tercapai. Buku ini hadir untuk menyuarakan pentingnya pertahanan nasional dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa dan perdamaian dunia. Bukan hanya kalangan militer yang layak membaca teks buku langka ihwal perang; operasi, strategi, taktik, pelaksanaan perang, pertahanan, mekanisme logistik, pengembangan kekuatan personel prajurit.

(Dimuat Koran Jakarta, 4 Februari 2011)

Memoar Anak dalam Tragedi Perang

2011-01-30T14:17:00.003+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Judul : Anak-anak Peluru, Kisah Kelam Tentara Anak
Penulis : Heri Sudiono & Rini Rahmawati
Tebal : xiv+118 halaman
Penerbit : Mata Padi Presindo, Yogyakarta
Cetakan : I, Juni 2010

Membaca buku ini seperti membuka memoar kelam anak-anak dalam kejamnya medan tempur. Di Indonesia, anak yang direkrut jadi mesin pembunuh perang tak begitu dikenal karena jarang ditemukan sebagai fenomena nyata korban kekerasan militer dan separatisme. Namun, di negara yang dilanda konflik berkepanjangan, anak sangat rentan “dipaksa” memegang senjata untuk sudi membinasakan musuh.

Ada beberapa negara yang dilaporkan terjadi kasus perekrutan anak dalam kesatuan bersenjata. Di Afrika, negara yang merekrut anak dibawah usia 18 tahun, baik dari pihak militer pemerintah maupun pemberontak, adalah Burundi, Republik Afrika Tengah, Chad, Pantai Gading, Republik Demokrasi Kongo, Rwanda, Somalia, Sudan dan Zimbabwe. Di Asia, ada negara Myanmar, Iran, Irak, Laos, Nepal, Filipina, Sri Lanka, Israel-Palestina dan Afganistan. Di dataran Eropa kita bisa menyebut Checnya, Bosnia Herzegovina, Kroasia, dan Serbia. Sementara di Amerika Latin ada Bolivia, Brazil, Kolombia dan Haiti. (hlm. 12-20).

Anak-anak yang hidup di negara itu rentan dengan perekrutan sebagai anggota bersenjata karena langkanya fasilitas pendidikan, kurangnya lapangan kerja, tingginya angka kemiskinan yang memaksa mereka menjadi pekerja kasar dengan upah minimum. Akibat konflik yang tak kenal ujung, tak ada yang mampu melindungi mereka dari marabahaya. Apalagi memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Satu-satunya cara bertahan hidup hanya bergabung dengan anggota bersenjata. Anak-anak hilang korban peperangan, merasa telah menemukan “keluarga baru” yang melindungi mereka setelah bergabung dengan kesatuan militer.

Anak menjadi target rekrutmen karena kondisi fisik dan emosionalnya masih labil, sehingga mudah “dicuci otak”nya untuk menuruti perintah secara absolut, sempurna. Mereka tak terlalu berpikir pajang tentang risiko dan kepentingan persekutuan senjata tempat dia bernaung. Dengan begitu, mereka bisa direkayaa sebagai pembunuh berdarah dingin yang lebih kejam daripada tentara dewasa. Mereka menjelma mesin-mesin pembunuh sempurna yang sanggup membunuh siapa saja; tentara musuh, penduduk sipil, anak-anak lain dan perempuan.

Kualitas anak-anak peluru ada dalam daya tahan hidup dengan sedikit makanan dan air serta kepatuhan sempurna terhadap perintah. Karena itulah, dalam medan perang mereka ditempatkan pada posisi yang paling berbahaya; di garis terdepan pasukan, diumpankan ke ranjau-ranjau darat, menjadi perisai-perisai hidup, umpan untuk memerangkap musuh, bahkan terkadang untuk melakukan misi bunuh diri. (hlm. 33).

Dengan keluguan dan ketidakmampuan memahami yang terjadi, apa yang dilakukan anak dalam setiap fase kekerasan bersenjata adalah bagian dari mekanisme psikis di mana mereka menyikapi segala hal sebagai sebuah permainan, laiknya anak-anak yang hidup dalam situasi damai. Terlepas dari segala bentuk kekejaman yang mereka lakukan, mereka sebenarnya hanya berusaha menikmati dan mengeksplorasi lingkungan dengan isnting anak-anak pada umumnya, yakni bermain.

Buku ini menunjukkan fakta bahwa ribuan, bahkan jutaan anak di negara-negara konflik direkrut oleh kesatuan militer di berbagai negara yang dilanda konflik. Meskipun rata-rata yang merekrut adalah milisi pemberontak, namun ada juga militer pemerintah yang melakukan hal sama demi menambah kuantitas tentara. Revolution United Front (RUF), sebuah kelompok oposisi yang sejak 1991 menyebabkan perang saudara di negara Sierre Leone Afrika, memiliki ribuan anak-anak peluru yang siap diluncurkan. Begitu juga Sierre Leone Army (SLA). Di bawah kuasa presiden Momoh, SLA juga tak kalah jumlah tentara cilik yang dipunya.

Menurut penulis buku, anak begitu menggiurkan dijadikan tentara karena murah harganya. Hanya difasilitasi senjata api ringan seperti AK-47 yang dapat dibeli dengan biaya 12 dolar di pasaran, mereka bisa membunuh manusia sesuai perintah. Di kesatuan, fungsi anak lebih dari sekadar prajurit biasa. Mereka bisa difungsikan sebagai pembawa logistik, mata-mata, pengumpul harta rampasan, atau yang perempuan, dijadikan pemuas nafsu seks.

Mereka yang sudah direkrut secara paksa –kebanyakan diculik dari kamp pengungsian korban perang, harus menurut perintah. Tidak ada pilihan lain kecuali mati. Sehingga, ketika mereka berhasil melarikan diri dari kelompok yang selama ini memfasilitasi kebutuhan dasar dan melindungi diri mereka dari ancaman fisik, mereka mengalami apa yang disebut Pos Traumatic Stress Disorder (PTSD); sulit beradabtasi dengan lingkungan damai, keterasingan yang menakutkan, kehilangan makna dan identitas diri dan hilang harapan masa depan.

Inti buku ini adalah menyampaikan pesan kepada dunia bahwa perang yang tak dapat dihindari, haruslah tetap beretika. Anak-anak adalah generasi emas. Mereka perlu dilindungi dan dikembangkan dengan dukungan lingkungan yang kreatif dan mendidik, bukan dengan kekerasan dan perang. Selamanya, perang akan menyisakan ironi yang berkelanjutan. Anak-anak korban perang perlu rehabilitasi untuk mengembalikan hidup mereka. Begitu simpul penulis.

(Dimuat Radar Surabaya, 30 Januari 2011)

Menyoal Kesehatan Makanan

2011-01-28T01:20:00.001+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Judul : Fakta Mengejutkan Makanan Modern
Pengarang : Michael Pollan
Penerbit : Qanita, Bandung
Tahun : I, November 2010
Tebal : 290 halaman
Harga : Rp59,000

Mahalnya makanan belum tentu menjamin kesehatan tubuh. Michael Pollan, dalam buku yang berjudal asli The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals ini mengulas banyak bukti perihal makanan modern yang tidak menyehatkan. Pollan yang merupakan kontributor majalah New York Times berpendapat bahwa mengonsumsi daging hewan liar lebih sehat daripada daging hewan ternak karena tidak mengganggu kesehatan jantung.

Pollan menginvestigasi makanan modern mulai dari tempat penanaman hingga tersedia di meja makan. Sejarah berlimpahnya jagung di Amerika Serikat (AS), yang diindustrikan pada 1947, diurai sebagai titik terang mendapatkan siklus makanan tidak sehat. Amerika yang saat itu selesai perang tidak mau merugi dengan sisa bahan peledak bernama amonium nitrat yang ada di barak senjata. Caranya, pabrik mesiu di Alabama dirombak menjadi produsen pupuk.

Zat kimia berbahaya itu kemudian dijadikan pupuk tanaman jagung karena jagung adalah satu-satunya jenis tanaman yang mampu beradaptasi secara baik dengan aneka zat kimia. Hasilnya, AS bisa menikmati panen jagung yang setiap tahun mencapai 90 ribu buah, lebih dari kebutuhan jagung nasional sebesar 18 ribu buah. Kelebihan pasokan jagung tidak dilempar ke luar negeri, tetapi dijadikan makanan utama sapi nasional.

Binatang ternak yang harusnya memakan rumput itu diganti dengan remah-remah jagung yang diramu dengan pelbagai jenis protein, lemak, dan obat-obatan kimiawi. Akhirnya, sapi yang seharusnya menelan waktu 3-5 tahun untuk mencapai bobot 600 kilogram ternyata bisa diperpendek secara efektif dalam usia 14-16 bulan. Sapi pemakan jagung yang ditanam dengan pupuk amonium nitrat itu jelas tidak sehat dikonsumsi karena, menurut penulis, kandungan asam lemak omega 3-nya lebih sedikit.

Manusia yang memakan jagung berpupuk berpotensi mengidap penyakit jantung, obesitas, dan dibetes tipe 2. Sayangnya, kini hampir semua jenis makanan olahan di pabrik makanan ringan menggunakan jagung sebagai bahan utama dan pemanis makanan. Bukan hanya kesehatan manusia yang terganggu, jagung dalam buku ini juga dianggap sebagai makanan yang memicu peningkatan pemanasan global. Pasalnya, jagung menguapkan kelebihan nitrogennya ke udara yang mengakibatkan keasaman air hujan kian tinggi.

Sapi yang diberi makanan jagung kotorannya juga tak bisa dijadikan kompos, mengingat kadar nitrogen dan fosfor di dalamnya terlalu tinggi. Tanaman yang diberi pupuk kotoran sapi yang tidak sehat itu akan cepat mati. Walhasil, buku ini sebetulnya mengkritik industri pangan modern yang lebih mementingkan keuntungan kapital lebih cepat daripada memperhatikan kesehatan calon konsumennya.

(Dimuat Koran Jakarta, 27 Januari 2011)

Imajinasi Masyarakat Urban

2011-01-21T13:51:00.001+07:00

Oleh M ABDULLAH BADRI

Seorang kawan bercita-cita memiliki kediaman di sebuah perumahan ekslusif di kota. Pasalnya, ia ingin hidup tenang, jauh dari gunjingan tetangga, tak seperti yang dialaminya di desa; adanya kontrol sosial antar warga. Namun di sisi lain, kawan saya yang hidup di kota, justru merindukan sesuatu yang margin seperti di desa dulu. Ia ingin membajak sawah, bercengkerama dengan tetangga tiap sore, main bola beramai-ramai, hidup rukun-damai bersama warga dan kerinduan akan ketenangan lain yang tidak ditemui di kota. Saya yang hidup sementara di Kota Semarang, belum menetap, bingung menyimpulkan apa yang menjadi keinginan kedua kawan saya tersebut.

Satu hal yang pasti untuk mewakili kondisi psikologis kedua-nya: hasrat kedamaian hidup. Bercita-cita menjalani hidup tenang adalah keinginan wajar setiap orang. Namun jika pilihan tempat untuk menjalani hasrat hidup semacam itu berbeda, yang satu memilih di kota, yang lain menginginkan suasana desa, tentu menarik diperbincangkan.

Terjadinya urbanisasi dimulai dari banyaknya masyarakat desa yang melancong ke kota, untuk kepentingan ekonomi maupun politik, mengadu nasib. Karakter desa yang tidak memberikan lapangan pekerjaan memadai, ditambah keterbatasan akses informasi, membuat masyarakat desa hijrah ke kota. Harapannya, mereka akan mendapat jaminan hidup yang layak.

Dalam imaji, kota barangkali adalah “surga” kehidupan yang dipenuhi kebun-kebun impian hidup dan status sosial yang tinggi. Ruang pengembangan diri yang cenderung homogen di desa, membuat masyarakat desa bosan, hingga ingin mencari kehidupan lain yang lebih cair dan variatif seperti di kota. Terutama kaum muda. Kalau mereka hidup di desa selamanya, jelas tidak akan meraih harapan yang tinggi, padahal jalan sejarah mereka masih panjang. Ia ingin membentuk nasib dari kota. Akan menjadi kebanggaan seluruh warga desa manakala ia terbukti berhasil memperebutkan kesuksesan di kota.

Kalau orang desa melakukan safari ke kota didasari progresifitas hidup, mencari penghidupan yang lebih layak daripada di desa, maka orang kota yang menginginkan suasana seperti di desa adalah cerminan dari kepenatan menghadapi rutinitas kehidupan yang monoton. Karakter masyarakat kota yang rasional, hemat, efisien dan tepat waktu membuat hubungan berjalan secara profesional semata (Soerjono Soekanto: 2003). Hubungan secara pribadi kurang terjalin secara intens. Itu karena pembagian kerja di kota memang terpisah secara tegas. Pergaulan hanya terjadi dalam lingkungan yang terbatas berbasis kepentingan bersama, hobi dan kesamaan visi, small group. Para guru lebih banyak bergaul dalam komunitas guru. Demikian pula mahasiswa, arsitek, model, wartawan, pebisnis, pegawai, pecinta motor gede (moge), karyawan serta profesi lainnya yang menghabiskan sebagian besar waktu.

Hampir tidak ada waktu bagi masyarakat kota untuk melakukan sosialisasi dengan tetangga sebelah rumah. Pergi pagi, pulang malam. Kesibukan setiap hari membuat mereka tidak dapat menggantungkan hidup kepada orang lain. Ibaratnya, mereka seperti kepompong yang hanya ingin menghidupi diri sendiri, melajang, merasakan kesepian. Bukan masalah tidak mengenal akrab tetangga atau terlambat menikah, asal sukses dalam pekerjaan. Karena tidak saling mengenal, maka tidak terjadi kontak, apalagi pergunjingan. Cuek.

Sebagai Lembah dan Limbah
Ketika kondisi tersebut berlangsung selama bertahun-tahun, tentu yang kemudian terjadi adalah terjangkitnya virus fragmentasi hidup. Meski masyarakat kota secara materi bisa dikatakan mapan, namun lama-kelamaan mereka tercerabut dari ketersambungan akar keluarga dan sosial. Terlalu sibuk, urusan keluarga terbaikan, bahkan untuk mengurusi anak, didatangkan baby sister. Dan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan anak, dihadirkan guru les. Karena tidak memiliki teman bermain di rumah, sang anak berkawan dengan benda mati yang tidak bisa memberikan pengalaman bersosialisasi, menonton tv dan bermain game.

Individualisme adalah akibat selanjutnya. Komunikasi antar keluarga saja kurang, apalagi dengan masyarakat. Tampak kemudian tiga karakter yang membahayakan, yakni hurried (gegas), humourless (gersang) dan hostile (ganas). Makanya, meskipun di kota tersedia segala fasilitas, mudah mengakses sumber kehidupan, namun angka perceraian, pemerkosaan, pembunuhan, aborsi, bunuh diri dan kriminalitas lainnya meningkat tajam.

Betul, kota kemudian menjadi lembah pertarungan nasib orang desa sekaligus menjadi limbah manusia-manusia yang membutuhkan cinta. Dikala masyarakat desa ingin mencari kesembuhan nasib hidup, pada waktu bersamaan, masyarakat kota dalam pencarian jati diri sebagai makhluk sosial, yang sedang dilanda kehancuran struktur persaudaraan. Penyakit yang diderita bukan lagi penyakit jantung, stroke dan paru-paru, namun depresi, kecemasan akut, sinisme serta kekerasan yang terus mendera, mendiaspora.

Prinsipnya, hidup di kota maupun di desa tidak jauh berbeda. Hanya sikap kita saja yang membuatnya tidak sama. Bolehlah berkeinginan memiliki harta banyak, tahta yang tinggi dan wanita yang mulia. Itu memang ukuran kesuksesan. Namun jangan sampai hasrat tersebut membuat kita terbuang dari hakikat kemanusiaan. Kedamaian dan ketenangan hidup tidak akan ditemukan di luar diri, namun di dalam jiwa, hati.

(Dimuat Radar Surabaya, 16 Januari 2011)

Melawan Hegemoni Sejarah Dunia

2011-01-21T13:44:00.003+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Judul : Dari Pucak Baghdad, Sejarah Dunia Versi Islam (Destiny Disrupted: A
History of The World Through Islamic Eye)
Penulis : Tamim Ansary
Penerjemah : Yuliani Liputo
Penerbit : Penerbit Zaman, Jakarta
Tahun : I, 2010
Tebal : 589 halaman

Konstruksi pikiran kita tentang muasal dunia selama ini didominasi oleh superioritas sejarah peradaban Barat sejak kemunculannya hingga sekarang. Dimulai dari romantisme sejarah peradaban Romawi, Yunani, Revolusi Perancis, Tragedi Perang Dunia I dan II hingga kemenangan kapitalisme demokrasi. Barat dicitrakan sebagai pusat peradaban yang menggairahkan gerak umat manusia di muka bumi, sementara yang lainnya adalah peradaban pinggiran yang layak dicerahkan dengan kultur dan budaya Barat.

Edward Said, penulis buku Orientalisme telah menyatakan kesesatan Barat dalam fantasi dan imajinasinya memandang peradaban di luar dirinya sebagai “liyan”. Superioritas rasial mengental dalam warna sejarah dunia yang dihegemoni oleh Barat. Dalam kerangka melawan hegemoni wacana sejarah Barat itulah, buku berjudul Dari Puncak Baghdad, Sejarah Dunia Versi Islam ini, disusun oleh Tamim Anshary.

Islam yang pernah menjadi kampiun peradaban dunia sengaja dinegasikan dalam teks-teks sejarah versi Barat karena dianggap sebagai musuh. Hemat penulis, hal itu sebetulnya tidak perlu terjadi bila integralitas komunikasi berbasis humanisme dan universalisme menjadi kesadaran umat manusia. Dalam buku ini, penulis menunjukkan bahwa tanpa bangunan peradaban Islam, Barat tidak akan pernah mencapai kemajuan seperti sekarang. Begitu juga Islam.

Pada masa kejayaannya, Islam tak akan pernah menuju puncak peradaban kalau saja tak mau belajar kepada bangsa Romawi dan Yunani. Intinya, antar peradaban di dunia ini bermula dan berakhir pada kesadaran untuk belajar. Islam dan Barat jadi dua kategori peradaban yang hampir tidak saling mengakui dan mengenal karena menurut penulis ada titik waktu yang membedakan dimulai-lahirnya peradaban itu, yakni sejak hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah.

Perjalanan hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah (dulu bernama Yastrib), menjelma secara ideologis sebagai penakar waktu dalam peradaban Islam karena dari situlah cita-cita Nabi untuk mendirikan Madinah (kota) yang Munawwarah (tercerahkan), dimulai. Islam terus meniti kemajuan peradaban hingga Dinasti Utsmaniyah runtuh. Islam jadi kelam dalam sejarah dunia. Kesadaran berperadaban di kalangan umat Islam mulai tumbuh lagi pada awal abad XIV hijriyah seiring progresivitas peradaban Barat yang dianggap mengancam eksistensi dan nilai peradaban Islam.

Melihat pesatnya Islam di Barat, Barat merasa terancam pula. Lalu muncullah tesis-tesis provokatif yang meminggirkan Islam serupa wacana “perbenturan peradaban” dan “akhir sejarah manusia”. Padahal, menurut penulis, jika kita mau objektif, dalam setiap peradaban mengandung sejarah dan peristiwanya sendiri. Jadi, yang penting adalah dialog antar peradaban, bukan benturan yang cenderung hegemonik.

(Dimuat Koran Jakarta, 20 Januari 2011)

Harga Diri Replika Teknologi

2011-01-10T10:01:00.001+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Tulisan ini saya susun bermula dari kegemasan kepada seorang kawan yang menyebut saya tidak menghargai diri sendiri karena kepemilikan sebuah produk teknologi. Mobile phone butut murah yang saya punya dianggapnya tidak mencerminkan diri saya sebagai seorang yang menghargai diri sendiri. Sudah begitu, layarnya pun pecah dan saya betulkan dengan sebuah isolasi. Padahal, menurutnya, kalau saya mau membeli yang lebih stailis, mampu.

Teknologi kini telah melampau hadirat kebutuhan. Berkah teknologi, kategori kebutuhan primer, sekunder dan tersier, tak bisa terbaca jelas. Hand phone misalnya, seperti contoh di atas, membuat kebutuhan primer kita terintegrasi antara primeritas, sekunderitas dan tersieritas. Kita butuh berkomunikasi melalui alat nir-kabel itu (kebutuhan primer), tapi dalam waktu bersamaan, kita juga ingin menunjukkan eksistensi kedirian dengan alat itu (sekunder dan tersier).

Fungsionalitas teknologi lenyap oleh apa yang kita namakan eksistensi. Individualitas manusia kini banyak dihargai melalui kepemilikan teknologi. Semakin dekat dengan akses teknologi, kian dekat manusia dengan mobilitas hidup dan gaya hidup.

Citra megah, mewah, mahal yang kian sirna dalam kepemilikan produk teknologi -seiring banyaknya para pengguna,- membuat makna kepemilikan punya ruang yang berjarak antara diri dengan lingkungan. Dalam waktu yang sama, lunturnya citra mewah membuat manusia dekat dengan kultur teknologi. Hari gini tak pegang mobile phone, dengan sendirinya akan dianggap banyak orang aneh, karena dalam citra alienatif teknologi tersebut terkandung pernyataan; “kita dekat dengan teknologi, loh”.

Pada paradigma itulah, saya mengatakan bahwa teknologi adalah replika kedirian manusia. Dalam bukunya, The Structure of Scientific Revolution (2005: 22), Thomas S. Kuhn menyatakan bahwa pergeseran paradigma (sift paradigm) sebuah produk sains-teknologi selalu mengandung replikasi yang tidak objektif terhadap kebutuhan dan kenyataan lapangan. Kelahiran teknologi mengandung keputusan yudikatif yang mengklaim atas perubahan yang lebih baru terhadap realitas.

Kita akhirnya selalu dijustifikasi oleh kelahiran produk baru teknologi, kendati ia tidak melalui “pengadilan” yang berpijak pada nilai, kebutuhan primer, dan kultur. Kuhn juga mengungkapkan bila hukum teknologi itu tak tertulis. Jadi, teknologi yang membentuk manusia tidak melalui argumen-argumen yang rasional, melainkan pencitraan replikasi, janji dan mimpi.

Manusia tidak bisa mengatur secara periodik dan permanen atas laju-kembang teknologi. Ia punya alam sendiri di lintasan yang disebut mayantara dan citra. Toh demikian, efeknya begitu nyata. Konsekuensi teknologi saya ibaratkan seperti kentut, yang tidak begitu nyata tapi terasa baunya menyebar ke segala arah, yang mempengaruhi gaya hidup, kultur dan tuntutan kebutuhan.

Dipermainan Teknologi
Saya mengukur harga diri bukan dari kepemilikan, namun kesadaran fungsional. Justru saya melihat para manusia yang sering “gonta-ganti pasangan” kepemilikan hape ialah korban citra teknologi. Padahal, ia hanya replika, bukan cermin diri yang sesungguhnya. Saya punya teman yang dulu hampir tiap bulan ganti hape karena terhasut promosi. Dia dipermainkan teknologi karena tiap kebosanan kepemilikannya muncul, ia lari kepada kepemilikan produk yang lebih baru, dan bosan lagi. Kediriannya sebagai manusia yang berpikir fungsional terhalangi oleh egoisme gaya hidup konsumeristis.

Kuasa teknologi menumpukan ego kuasa kita kepada orang lain dengan justifikasi harga diri. Dinyana tidak gaya, ketinggalan, tak up to date bila kita tak mengikuti arus perubahan teknologi. Saya pernah disebut seorang teman yang pintar “mengakali” komputer sebagai makhluk aneh yang bukan alien, karena tidak tertarik mempelajari hal-hal mekanis berbasis komputer. Dianggap lebih ketinggalan daripada alien karena dalam banyak film luar angkasa, makhluk alien digambarkan memiliki alat teknologi lebih canggih daripada manusia di bumi. Gemas sekaligus lucu.

Saya tidak hendak mengasingkan diri dari produk teknologi, karena itu hal yang sia-sia dan merugikan diri. Dalam pikiran saya, teknologi adalah kenyataan ilusif paling berkuasa membentuk tatanan dunia. Bahkan, kemajuan teknologis yang dicapai sebuah negara menjadi replika peradabannya. Ia mempengaruhi segenap hadirat kehidupan bangsa dan negara berjuluk kemajuan. Sebuah kelompok dianggap maju dan kompetitif kalau pandai memanfaatkan berkah dan anugerah teknologi.

Yang saya hendak utarakan adalah janganlah kita diperbudak oleh produk teknologi. Jengah saya melihat fenomena “penyembahan” manusia kepada teknologi sehingga kehendaknya untuk melakukan perbaikan tatanan kehidupan dan kebudayaan dilingkupi oleh pandangan yang replikatif dan ideologis berdasar kemajuan teknologi. Setiap ruang tempat pergeseran peradaban memiliki dimensi sosial sendiri.

Politikus memiliki ruang kebijakan, sementara teknolog juga memiliki ruang sendiri mendukung kebijakan itu sesuai dengan harapan. Kesadaran posisi mutlak diperlukan untuk menjalin kerja berlatar kebersamaan, bukan justifikasi. Walikota Solo Jokowi adalah contoh terbaik. Dia memiliki sebuah kebijakan, yang tanpa dukungan ahli teknologi tidak akan berjalan baik. Dengan rendah hati dia meminta yang ahli untuk membantunya. Inilah yang saya sebut pemnafaatan fungsionalitas teknologi. Teknologi digunakan karena kita butuh, bukan karena terbujuk atau terhasut citra sebuah parade promosi.

Altar kebutuhan menggunakan teknologi itulah yang melahirkan replika teknologi bukan sebagai alienasi, namun sebagai sebuah adaptasi. Sebuah proses internalisasi “yang lain” kepada kesadaran diri sebagai manusia yang punya kehehttp://www.blogger.com/img/blank.gifndak. Yakni sebuah proses memanusiakan yang non-manusia ke dalam kedirian manusia yang punya harga diri dan martabat. Keluar dari dipermainkan oleh replika teknologi, tidak seperti kawan saya itu. Mungkin.

(Dimuat Suara Merdeka, Senin, 10 Januari 2011)

Gelisah, Lalu Menulis

2010-12-23T14:35:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Sebelum beranjak kepada strategi mengirim artikel atau tulisan lain ke media, sepantasanyalah ulasan strategi kreatif dikemuakan. Bahwa menulis itu bukan sekadar menuangkan gagasan atau ide. Lebih dari itu, menulis adalah seni meludahkan pikiran dalam bahasa tulis yang tertata dan berdata. Sebelumnya, keyakinan (iman) harus kita punyai sebelum melewati proses kreatif menulis. Tanpa keyakinan, tulisan kita tak akan berbentuk dan bervisi.

Apa yang ingin kita tulis dan tujuannya apa dalam kepenulisan itu, demikian itulah yang saya sebut keyakinan. Kebenaran, kejujuran dan kepedulian, barangkali jadi hal yang bisa membantu kita untuk merampungkan sebuah tulisan yang baik, yakni “tulisan yang sudah jadi”.

Banyak diantara kita yang ingin mau mulai menulis, tapi tak tahu harus mulai dari kata apa dan seterusnya bagaimana. Macet. Saya sering ditanya: aku mau manulis tentang ini dan itu, apa yang harus saya tulis di depan komputer. Dengan enteng saya menjawab: “lha kamu yang pengen nulis mengapa harus tanyakan keinginan itu kepada saya.” Diantara sidang pembaca, adik-adik kelasku sekalian, pasti banyak yang mengalami hal serupa. Ketahuilah, bahwa kemacetan menulis seperti kejadian di atas adalah karena kita belum punya kayakinan tentang apa yang akan kita tulis itu.

Hamil kegelisahan, seperti kata Budayawan Ahmad Thohari, adalah titik dimulainya kita mudah meludahkan kata. Gelisah saja tidak pernah, saya jamin, tak akan punya keberanian kreatif menuangkan ide dalam karya tulis. Ya, selain keyakinan, hal terlanjut yang harus kita tumbuhkan adalah hamil kegelisahan. Gelisah tentang apa saja. Tentang lingkungan kita, teman kita, guru kita, orang tua kita, kepemilikan kita, hak-hak kita, kewajiban kita, kesalahan kita, akidah kita, perilaku kita, pemikiran kita, bahkan tentang Tuhan.

Semua, kalau kita punya kayakinan dan mengalami kegelisahan, pikiran kita akan menuntun kepada kemudahan mengungkapkan gagasan dalam kata, dengan tinta. Ibaratnya begini; di sebuah kelas yang sedang melangsungkan ujian, tiba-tiba saja ada seorang teman yang melapor kepada pengawas kalau kamu dituduh menyontek. Padahal, nyatanya tidak demikian. Sekonyong-konyong, tiba-tiba kamu berani lantang melancarkan protes dan melawan karena merasa difitnah. Tutur kata kasar, emosional, membantah, membela diri, begitu lancar keluar dari dua bibir mulia-mu.

Tahu apa sebab bisa demikian? Barangkali, ketika itu kamu sedang memuncak keimanan kamu, yakni keimanan bahwa kamu sebetulnya tidak pernah melakukan “dosa menyontek” tersebut. Keimanan kamu “tergoncang” setelah difitnah. Lalu dengan sendirinya, tubuh dan pikiran kamu membela diri, karena gelisah.

Menulis juga seperti itu. Ketika kita punya kayakinan (entah moral, pemahaman, idealitas atau kepercayaan diri) terkoyak oleh sebuah keadaan, gangguan luar, atau faktor lain di luar dirimu, kamu akan bergerak dengan mudahnya melakukan interupsi besar-besaran. Demikian itulah, ternyata menulis adalah bagian dari interupsi juga. Tentang apapun yang kita gelisahkan dan tentang apapun yang membuat kita tidak puas.

Lalu, masalah keterampilan menulis bagaimana? Ah, itu faktor kesekian yang tidak perlu dirisaukan. Keterampilan menulis itu bak seorang cewek yang belum mengerti tentang cinta tapi dipaksa nikah, dijodohkan oleh orang tuanya. Bagi orang tua, cinta bagi gadis yang belum tahu soal rasa, akan mudah dilahirkan setelah pernikahan. Maksudnya, seiring perjalanan waktu, keterampilan menulis kita, lambat laun akan terasah secara bertahap. Yang penting dilakukan terlebih dulu adalah memenuhi pengetahuan kita tentang pelbagai hal. Tradisi iqra’ harus diterapkan sebelum tradisi menulis (kitabah) kita jalankan. Itu.

Kita mungkin tidak, atau jarang mengalami kehamilan kegelisahan karena pengetahuan kita akan banyak hal terlalu sedikit. Kita sering ditipu oleh orang lain, oleh keadaan, atau situasi yang tak terkontrol karena kita masih jahil (bodoh) tentang apa yang perlu diketahui untuk menghadapinya. Orang yang bodoh kan mudah dibodohi, dan dia mau dibodohi. Itulah yang disebut sebagai jahil murakkab, yaitu, orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, tapi tak mau ingin tahu.

Kalangan penulis adalah kelompok yang tercerahkan. Karena setiap penulis, dan pada umumnya manusia, memiliki satu sifat yang sama: ingin tahu, meskipun karakter keingintahuannya berbeda-beda. Ingin tahu karena gelisah, cemas, kecewa, kurang puas atau apa pun namanya yang membuat pikiran kita bergerak untuk segera melakukan interupsi. Percayalah, tanpa iman (keyakinan), kegelisahan, dan tradisi iqra’, menulis jadi sulit.

Malas Kok Mau Bisa
Mau menembus media? Gampang caranya: nulis, lalu kirim. Tapi jangan asal kirim. Kita harus tahu media mana yang akan kita kirimi karya kita itu, bagimana karakternya, berapa panjang tulisan yang dibutuhkan dan beberapa syarat lainnya. Kamu tak akan tahu semua itu kalau kebiasaan kamu tidak produktif: tidur, jagongan tak mutu, malas membaca, malas beli koran, tak suka diskusi, semangat kalau bertikai dengan kawan, bangga terhadap pengetahuan sendiri, tidak mau berbagi ilmu, nongkrong di warung tanpa tujuan, dan seterusnya.

Kalau upaya pengembangan diri tidak ditempuh dengan baik dan sadar, dan kamu ingin menulis, yang terjadi mungkin adalah demikian: kamu sudah punya tulisan tentang pendidikan sekolah Islam, tapi media yang kamu kirimi Majalah Bobo. Sampai kiamat pun, tulisanmu akan dikoleksi redaktur Bobo, alias tidak dimuat. Majalah anak-anak, harusnya ya nulis tentang cerita anak, cerita dongeng, atau tips-tips menjadi anak yang baik, misalnya. Itulah gunanya kita membaca.

Perpustakaan akal dan pikiran kamu itulah yang nantinya akan menjadikan tulisan kamu semakin berkembang. Sekarang ini, kalau saya membaca tulisan saya yang pernah dimuat Majalah At-Thullab, kala masih jadi kru redaksi, seringkali ketawa. Karena corak dan pikiran yang saya tulis jauh berbeda dengan yang saya rasakan sekarang. Dengan pede saya menyatakan: tulisan saya kini lebih bagus daripada dulu. Tapi tak usah kita sesali, karena toh kita paham, bahwa semuanya bermula dari yang namanya proses.

Tak usahlah menggebu menulis untuk media kalau tabiat malas membaca dan berpikir tentang kegelisahan, masih mengendap dalam diri kita. Jadilah diri yang kreatif dulu, yakin, setelah itu, kamu akan memiliki jiwa dan karya kreatif. Kreatif dapat kita pahami sebagai “kere” dan “aktif”. Orang yang tak punya uang alias kere, biasanya akan aktif melakukan berbagai hal untuk mendapatkan uang, entah mengemis, bekerja atau berusaha. Menulis tak akan aktif kalau kita “kere” kegelisahan.

(Disampaikan pada Pelatihan Dasar Jurnalisitik Madrasah TBS Kudus, Senin, 20 Desember 2010)

Menakar Taji Para Pendekar Hukum

2010-12-19T14:29:00.000+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Dalam rentang waktu sebulan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mendapatkan tiga pendekar hukum. Jenderal Timur Pradopo menggantikan posisi Bambang Hendarso Danuri sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Basrief Arief ditunjuk SBY menahkodai Kejaksaan Agung (Kejagung). Setelah itu, Busyro Muqaddas tampil sebagai algojo koruptor setelah terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka telah dilantik. Artinya, harapan besar penegakan hukum di negeri ini ada di tangan mereka. SBY pun mempunyai impian, antara Polri, Kejagung dan KPK bisa bersinergi memberantas tindakan yang melawan hukum, terutama dalam institusinya masing-masing, demi nama baik lembaga negara juga.

Pertanyaannya, apakah janji-janji penegakan hukum itu akan menjelma dalam realitas? Apakah mampu para pendekar hukum itu mencegah pembusukan hukum di institusinya sendiri dalam masa jabatan aktifnya? Kita memang mengharapkan ada penegakan hukum yang tegas dari para pendekar itu atas praktek penyimpangan dan pembalikan fakta hukum yang terjadi dalam negeri, seperti kasus Gayus P Tambunan dan kasus-kasus lain yang sempat mewarnai media kita. Namun satu hal yang perlu diperhatikan, untuk “menghunuskan pedang”, para pendekar hukum harus saling bekerja bersama, bukan kerja-sama.

Sinergi menyiratkan adanya energi, bukan kompromi. Sulit mengharapkan energi baru kalau dalam setiap pengambilan keputusan dibahas dalam ruang yang sama, karena disana rentan menumbuhkan jiwa ewuh pakewuh, tepa selira, yang akhirnya menuju pada sikap yang kompromis dan saling menjaga harmoni antar pribadi.

Kita lihat pada era Orde Baru dulu. Waktu itu, ada bentuk kerjasama antar institusi penegak hukum: Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian, disingkat menjadi Mahkejakpol. Tapi sinergi ketiganya justru kontraproduktif dengan tujuan luhur penegakan hukum. Yang ada, mereka justru melakukan gerakan kompromis saling bekerja bareng menutupi kebobrokan “perselingkuhan” hukum antara aktor penegak hukum (yudikator) dan pemerintah sebagai pelaksana eksekutif kebijakan negara.

Harusnya, dalam proses pencarian kebenaran dan keadilan, profesionalitas dijadikan prinsip. Caranya, penegak hukum hendaknya tidak terlibat dalam perkara yang ditangani. Penegak hukum, agar tegas, dia harus siap terasing dan dicaci oleh dua pihak yang berseberangan. Ini sebagai konsekuensi logis agar hukum tetap dijalankan secara adil. Hakim, tidak boleh bicara dengan yang tersidang, kecuali dalam ruang sidang.

Para pendekar hukum tersebut tidak akan bertaring dan bertaji bila praktek kinerjanya berhenti secara ideologis dalam makna kompromi, sebagaiman kultur Jawa menjunjung tinggi itu. Kompromi, dalam konteks budaya Jawa amat bijak diterapkan bila konflik yang terjadi bisa diatasi secara kultural. Namun, bila masalahnya adalah kepercayaan publik, kompromi adalah ironi dan janji ilusi hukum bisa ditegakkan. Para pendekar itu adalah hulu penegakan hukum. Bila hulunya saja belum bisa profesional, bagaimana dengan sikap penegak hukum yang ada di hilir-hilir itu.

Pertaruhan
Taji para pendekar hukum kini diuji dalam kasus Gayus yang sungguh luar biasa pengaruhnya terhadap citra dan cita-cita kehidupan hukum kita. KPK, sebagai penegak hukum korupsi, didesak untuk mengambil alih kasus Gayus dari Kepolisian setelah adanya ketidakjelasan waktu, sikap dan eksekusi sanksi hukum. Namun, tampaknya, hal itu sulit diwujudkan karena SBY sendiri pernah menyatakan bahwa ia “masih percaya” kepada polisi. Di sisi lain, Busyro Muqaddas, dalam beberapa hal, dianggap kurang tegas seperti pendahulunya, Antasari Azhar.

Polemik ini menjadi pertaruhan harga diri masing-masing institusi. Dalam pemberantasan korupsi, masyarakat lebih yakin bila ditangani oleh KPK daripada Polri. KPK selama ini citranya masih lebih bersih daripada Polri. Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Indonesian Police Watch (IPW) ternyata masih berharap banyak kepada KPK dalam kasus Gayus. Namun, tampaknya harapan kepada KPK juga masih disangsikan mengingat masa jabatan ketuanya sekarang amat pendek, satu tahun. Waktu sependek itu, untuk menyelesaikan kasus Gayus yang maha daya “sihir”-nya jelas tidaklah cukup. KPK setelah Antasari hanya ber-taji menjebloskan para kepala daerah yang korup. Selebihnya, masih belum tertangani. KPK terkesan tebang pilih.

Berharap kepada kepolisian dan kehakiman? Tunda dulu-lah mimpi kita itu sebelum para mafia hukum dan mafia pajak yang melibatkan oknum polisi dan hakim diangkat ke pengadilan. Barangkali tujuan SBY menunjuk Timur Pradopo sebagai Kapolri tepat untuk meminimalisir konflik internal Polri di masa Danuri dulu, mengingat Timur bukan orang dalam, waktu itu. Namun, dalam ketegasan, Timur masih diragukan oleh karena dalam sejarah karir kepolisiannya selama ini sedikit sekali menorehkan berprestasi gemilang. Yakin, Kapolri tetap ewuh ‘menujuk hidung’ bila seniornya yang dulu menjabat terbukti melanggar hukum.

Hal yang sama juga bisa kita lihat dalam track record Basrief Arief. Dia yang pernah menjadi pejabat di Kejaksaan Agung tidak bisa berbuat apa-apa kala rekan-rekannya disinyalir melakukan rangkaian agenda “penyelewengan” hukum. Gagasan strategis juga belum muncul sebagai gerakan counter politic hegemony atas kedodoran-nya Kejagung dalam mekanisme penegakan hukum, terutama sekali yang berkaitan langsung dengan oknum internal yang bermasalah.

KPK yang kerdil masa jabatannnya dan tebang pilih kasus, Kapolri yang dianggap kurang tegas, serta Kejagung yang masih kabur strategi penegakan hukumnya, membuat Gayus dan orang-orang yang berkepentingan besar dengannya, hingga masa abdi para pendekar hukum itu habis, akan tetaplah ia melenggang ria dan berpelesiran sesuka-suka. Apalagi sinyalemen SBY agar masing-masing bersinergi hanya dimaknai dalam kerangka kompromi.

Meskipun mereka menghunus pedang masing-masing untuk menangkap musuh-musuh hukum, tak akanlah pernah berakhir pada penebasan dan “eksekusi mati”. Kalau SBY ingin menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum, harusnya dia langsung terjun untuk memberikan instruksi penanganan secara cepat terhadap kasus Gayus, secepat dia mendapatkan ketiga pendekar hukum. Kalau tidak, hukum hanya untuk orang-orang yang “mengambil” kakau, yang dieksekusi secara kilat dengan hukuman yang maha tidak masuk akal. Taji pendekar hukum ditantang di negeri yang nihil nurani ini.

(Dimuat Koran Sore Wawasan, Sabtu, 18 Desember 2010)

Perempuan, Eufemisme, dan Estetika Bahasa

2010-12-19T14:16:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Pada mula pemahaman, bahasa adalah alat komunikasi. Tak lebih hanya sebagai medium menyampaikan pesan komunikator kepada komunikan. Setelah didekonstruksi, bahasa ternyata menjelma juga sebagai alat kuasa. Jurgen Habermas (1967) mengatakan: language is also a medium of domination and power/bahasa juga sarana dominasi dan kekuasaan.

Ironisnya, bahasa dalam kultur patriarkhi cenderung mengarah kepada penempatan perempuan sebagai objek, karena bahasa dikuasai orde laki-laki. Segala kepentingan disetting agar sesuai dengan kehendak dominasi patriarkhi. Ayu Utami, Maria Hartiningsih dan Gadis Arivia barangkali adalah sedikit diantara orang-orang yang berusaha membebaskan bahasa dari belenggu kuasa laki-laki. Bahasa kemudian diproyeksikan dengan aras kesetaraan gender. Bahwa bahasa yang peka terhadap gender adalah yang tidak menggunakan letupan kekerasan dan eufemisme.

Ayu Utami misalnya, dalam novel Saman dan Larung, ia menolak menggunakan eufemisme. Apa yang dikatakan sebagai "titit" ia tulis dengan "titit", bukan "alat vital". Bagi Utami, ini bukan semata perspektif kesetaraan gender, namun lebih karena ingin membebaskan bahasa Indonesia dari eufemisme berlebihan. Penggunaan kata "alat vital" justru terkesan erotis dan hegemonik. Pilihan diksi "titit" adalah ekspresi penggambaran atas lampahan sebuah penghinaan. Tidak ada unsur erotis di sana.

Begitu pula ketika Utami menceritakan kisah penyebutan Adam terhadap organ-organ tubuhnya. Ia menggunakan diksi "puting yang dihisap". Orang lain barangkali menyebutnya sebagai bahasa yang seronok dan tidak layak dihidangkan dalam bahasa tulis, tapi bagi Utami, diksi itu lebih mengutarakan penguasaan perempuan terhadap dirinya sendiri daripada harus diterjemahkan dengan bahasa konotatif berdalih eufemisme ala patriarkhi.

Taufik Ismail menyebut karya sastra yang menolak eufemisme semacam itu sebagai sastra madzhab "selangkangan". Keterbukaan bahasa dan vulgaritas makna dianggap tak sesuai dengan kultur Nusantara yang mengedepankan etika komunikasi yang lebih "santun". Habiburrahman el-Syirazy justru secara terang menyebut karya itu sebagai karya yang tak punya nilai estetika bahasa.

Jelaslah, perdebatan di atas muncul karena latar perspektif yang digunakan masing-masing berbeda. Sementara Utami tidak mau terikat oleh norma apapun untuk melakukan humanisasi bahasa; baik dari maskulinitas, feminimitas maupun agama. Intinya, dia ingin mengembalikan bahasa sesuai fitrah asalnya. Karena eufemisme bahasa yang seksis sarat kepentingan jenis kelamin tertentu. Bahasa tidak netral. Karenanya, harus dibebaskan.

Menolak

Motif menolak eufemisme adalah menguliti kepentingan-kepentingan seksisme bahasa dan membongkar substansi yang disembunyikan. Ia mengajak untuk keluar dari kesembunyian diri dan keterbukaan kata hati. Makanya, secara normatif, pilihan diksi kata eufemisme cenderung disebut vulgar, bebas, sarkastik dan tidak halus. Ini yang menjadi titik tekan erosi etika dan estetika bahasa dalam eufemisme.

Padahal, etika juga perlu digunakan dalam kultur komunikasi massa. Dalam sejarah Islam misalnya, orang sekelas Michael H Hart menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh di rangking pertama yang paling berpengaruh sepanjang peradaban manusia. Bukan karena keberhasilan sejarah Nabi melakukan ekspansi misionaris agama yang sukses dalam waktu singkat (23 tahun) semata, tapi karena strategi yang digunakan memang menarik. Termasuk membangun kesetaraan perempuan yang di kala itu tak pernah mendapatkan tempat terhormat di mata masyarakat.

Toh demikian, cara yang digunakan dalam kerangka membangun kesetaraan gender Nabi tetap menggunakan etika dan estetika bahasa. Ini menjadi tuntutan profesionalitas sebagai Nabi karena estetika bahasa ketika itu sudah menjadi gaya hidup. Status kehormatan seseorang di masyarakat sukuisme Arab ditentukan sejauh mana ia mampu menciptakan karya estetik dalam bentuk puisi syair dan pantun.

Ketika menyebut alat kelamin (baik perempuan maupun laki-laki), Nabi menggunakan eufemisme bahasa. Ukuran sekarang, mungkin lebih halus daripada eufemisme normatif. Bukan alat vital (Arab: dzakar/farji) yang dipilih untuk mengungkapkan jenis kelamin. Lebih eufimis Nabi menyebutnya dengan ma wara al izar: yang dibalik sarung/rok/jarik.

Bagi saya, ini lebih etis, estetis dan mengena. Menjelaskan fungsionalitas alat fital, orang tak perlu diterangkan secara gamblang. Hanya dengan simbol, kerja pikir setiap orang akan serta merta secara naluriah memiliki pemahaman sendiri. Ini hanya sebagai tamsil saja. Bahwa membebaskan bahasa untuk dikembalikan kepada fitrah makna asalnya agaknya memang perlu estetika. Komunikan juga punya hak menerima pesan seksis yang etis. Itu saja.

(Dimuat Rubrik Budaya, Harian Suara Karya, edisi Sabtu, 18 Desember 2010)

Pemberdayaan Perpustakaan

2010-12-13T14:47:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Judul : The Art of Library
Penulis : Endang Fatmawati, S.S, S.Sos., M.S.i
Editor : Agus M Irkham
Penerbit : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Tahun : I, November 2010
Tebal : xxii + 316 halaman

Bila buku adalah jendela dunia, maka perpustakaan adalah pusatnya. Buku berjudul The Art of Library ini menyebut perpustakaan sebagai ibu dari peradaban, karena dari sana bisa tumbuh masyarakat pembelajar. Ia memainkan peran sebagai rumah belajar masyarakat, bukan sekadar ruang berkumpulnya macam-macam buku.

Meski perpustakaan menjamur di pelbagai tempat, baik yang didirikan oleh pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi maupun rintisan swadaya masyarakat, perpustakaan hingga kini belum dijadikan tempat kunjungan favorit. Pusat literasi itu belum jadi kebutuhan (need) masyarakat informasi kita, kecuali keinginan saja (just want).

Padahal, perpustakan sebagai sumber belajar dapat berfungsi untuk proses edukatif, penelitian, mendapatkan informasi bahkan hiburan (hlm. 17). Kritik yang dilancarkan penulis untuk mereposisi perpustakaan dalam tantangan ledakan informasi global adalah krisis orientasi pemberdayaan yang kurang jadi perhatian.

Perpustakaan kita masih menempatkan masyarakat sebagai objek literasi, bukan subjek informasi yang berperan penting dalam lanskap sosio-kultural. Akibatnya, media pembelajaran bernama perpustakaan itu seolah-olah seperti tidak ada, tidak diperlukan. Ia tidak menyentuh persoalan yang dihadapi masyarakat sekitarnya. Stategi untuk menjadikan perpustakan sebagai medium informasi yang dibutuhkan masyarakat adalah dengan penyediaan literatur-literatur yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar.

Bila masyarakat setempat kebanyakan berprofesi sebagai petani, hendaknya-lah buku-buku dan teks pustaka yang ada di sana berkaitan dengan profesi itu. Tentu, hal ini akan jadi pusat pemberdayaan manakala kesadaran “mau membaca” juga dikembangkan dengan sistem sosialisasi yang menarik orang datang ke perpus; mengagendakan secara rutin acara seminar, dialog, parade seni lokal, kunjungan pengelola perpustakaan melihat langsung masalah yang dihadapi masyarakat dan menyerap langsung kebutuhan literasi masyarakat setempat.

Strategi lainnya adalah menumbuhkan kultur entrepreneurship pustakawan. Di tengah kepungan informasi, petugas perpustakaan laik dibekali soft skill ihwal literasi informasi: menulis. Dia tidak hanya bertugas meminjamkan buku kepada peminjam, namun mampu menyerap kebutuhan literasinya juga. Kultur pustakawan kita masih kaku, dan bekerja berdasar mood.

Buku ini mensyaratkan bahwa untuk menjalani profesi sebagai pustakawan, haruslah pandai berkomunikasi secara asertif, yakni kultur komunikasi yang menyejajarkan antara yang diajak berkomunikasi (peminjam) dengan komunikator (pustakawan), bukan yang pasif (banyak diam) atau agresif (cenderung emosional).

Caranya, pustakawan berkepribadian gaul (mudah diajak bicara) dan trendi (stylish). Sekali-kali, usul penulis, pakaian dinas yang dikenakan sebagai seragam, misal seragam PNS yang terkesan formal dan kaku itu, diganti dengan pakaian santai (kaos dan jins), agar pengunjung merasakan kedekatan. Dan, perpustakaan, akan jadi pusat literasi serta pemberdayaan.

(Dimuat Koran Jakarta, 13 Desember 2010)

Membaca Yang Belum Ter-Eja

2010-12-09T11:02:00.003+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Judul : 111 Konspirasi Yang Menghebohkan Dunia
Penulis : Jamie King
Penerbit : Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)
Tahun : I, 2010
Tebal : 336 halaman
Harga : Rp49.000,-

Buku ini membuat saya merekonstruksi keyakinan, minimal meragukan kepercayaan atas beberapa tragedi yang pernah menyedot perhatian dunia. Sederet peristiwa yang pernah menggemparkan dunia diulas Jamie King dalam buku ini. Dia menyebut, tatanan dunia sekarang ini penuh rekayasa konspirasi untuk menjadikan pihak-pihak tertentu bisa dikendalikan secara politis; demi reputasi, eksploitasi ekonomi, hegemoni budaya dan politik.

Namun, se-logis apapun penjelasan dan se-rasional apapun argumentasi yang dihantarkan, konspirasi tetaplah misteri. Ia tidak bisa dibuktikan secara nyata serta tidak diakui kredibilitasnya kecuali hanya sebatas yakin dan percaya. Anda tidak wajib mengamini apa yang tertulis dalam buku 111 Konspirasi Menghebohkan Dunia ini.

Misalnya, misteri kematian Lady Diana. Banyak orang percaya kalau pewaris takhta kerajaan Inggris itu tidak meninggal karena kecelakaan. Kematiannya dikaitkan dengan hubungan cinta Putri Diana dengan pria keturunan Arab, Dodi Al-Fayed, yang beragama Islam. Tidak mungkin kerajaan Inggris diwariskan kepada keturunan Arab. Maka, dia harus disingkirkan. Tenggelamnya kapal Titanic juga dipertanyakan.

Bila masyarakat luas mengatakan kapal tercanggih pada zamannya itu tenggelam akibat terbentur gunung es di dasar laut, Jamie King menunjukkan bahwa kapal tersebut sebetulnya tertembak terpedo kapal selam milisi Jerman. Menabrak gunung es hanya alasan untuk menutupi dosa militer itu. Soal tsunami Aceh juga tak luput dari 111 konspirasi yang dibahas.

Sumber resmi mengatakan bencana yang menelan 200 ribu jiwa itu murni kejadian alam. Tapi, penulis buku ini memaparkan tragedi tsunami itu direkayasa. Amerika disinyalir meledakkan bom nuklir di dasar laut Aceh untuk meluluhlantakkan serambi Mekah agar kelak dapat menguasai kekayaan sumber daya alamnya. Seorang pria yang kini tak diketahui rimbanya, pernah menemukan adanya bahan uranium pascabencana.

Bukti lain yang menguatkan argumentasi penulis adalah segera diterjunkannya 2000 tentara Amerika ke Aceh untuk merehabilitasi kehidupan pascabencana. Apa para serdadu sebesar itu mukim di Aceh tanpa misi? Peristiwa pendaratan manusia di bulan juga konspiratif. Kalau memang benar kejadian itu fakta, mengapa kini tidak ada lagi manusia yang “melancong” wisata ke sana. Diduga juga, Michael Jackson hingga kini masih hidup.

Kematiannya direkayasa agar Jacko bebas dari lilitan utang dan beban pajak yang mencapai miliaran dolar AS. Beberapa orang melihat Jacko segar bugar pada hari kematiannya. Kita pun tidak pernah melihat tayangan mayat di media kalau memang tubuh Jacko telah jadi mayat. Percaya atau tidak, itu pilihan Anda. Buku ini hanya membaca yang belum ter-eja.

(Dimuat Koran Jakarta, 9 Desember 2010)

Stigma Kafir Koruptor

2010-11-29T14:38:00.003+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Identitas Buku:
Judul : Koruptor Itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
Penyunting : Hardiansyah Suteja
Editor : Dr. Bambang Widjoyanto, Abdul Malik Gimsar , Ph.D dan Laode M. Syarif, Ph.D
Penerbit : Mizan, Bandung
Tahun : Cetakan I, September 2010
Tebal : ii + 194 halaman
ISBN : 978-602-96864-2-5

Istilah kafir selama ini hanya ditujukan kepada orang yang tidak beragama, menghina ajaran agama atau yang mengingkari anugerah kenikmatan dari Tuhan (kafir nikmat). Koruptor, meskipun beragama, tidak disebut kafir. Padahal, secara subtansial, praktek korupsi bukan hanya menodai agama, ia telah menodai nilai-nilai luhur kemanusiaan, moral, ajaran agama, tata politik, sosial, ekonomi, adat, budaya dan imajinasi masa depan yang lebih sejahtera dan bermartabat.

Bagi ormas Islam terbesar di Indonesia , Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’ (NU), korupsi adalah perbuatan dosa besar (jinayat al-kubra) dan hukumnya jelas haram. Pelakunya bukan hanya jahat secara sosial, lebih jauh, ia adalah penghianat agama yang layak mendapatkan hukuman berat di dunia dan akhirat. Pandangan seperti itu ada dan terekam dalam buku “Koruptor Itu Kafir: Tela’ah Fiqih Muhammadiyah dan NU” garapan penyunting Hardiansyah Suteja ini.

Muhammadiyah mengawali diskursus identifiktif korupsi dari uraian prinsip dasar Islam dalam kehidupan sosial. Pandangan Muhamamdiyah yang banyak mengikuti pemikiran modernis Muhammad Abduh menyatakan bahwa sistem relasi sosial dalam Islam didasari pada sikap amanah (dapat dipercaya), ‘adalah (keadilan) dan amar ma’ruf nahi mungkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Bila ketiga prinsip tersebut dipegang teguh, hubungan antar manusia akan menjadi harmonis dan beradab. Ketiga faktor itu menjadi kunci meningkatkan hubungan manusia dengan sesama, alam dan Tuhan.

NU membahas korupsi dari problem eksistensial manusia bertugas di bumi; sebagai khalifah (wakil Tuhan) dan ‘abdun (hamba Tuhan). Bukan perkara gampang menjalankan kedua tugas tersebut. Sebagai khalifah, manusia turut menentukan keberlangsungan alam hidupnya dan karena itu bertanggungjawab atas kerusakan ekosistem dan kehidupan manusia secara keseluruhan (hlm. 92). Sedangkan sebagai hamba, manusia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Tuhan, kelak.

Inti, segala perbuatan yang membawa kerusakan bagi diri dan lingkungan sekitar, dilarang tegas oleh Islam. Lima prinsip kemaslahatan (al-kulliyat al-khamsah) yang jadi tujuan syariat Islam adalah menjaga agama (Hifzd al-Din), menjaga kehidupan jiwa raga (Hifzh al-Nafs), menjaga keturunan (Hifzh al-Nasl), menjaga harta benda yang halal (Hifzh al-Mal) dan menjaga akal (Hifzh al-‘Aql). Manusia sebagai khalifah dan hamba haruslah melestarikan prinsip-prinsip kemaslahatan itu.

Tak diampuni
Tidak ada kemaslahatan sama sekali dalam korupsi. Koruptor tidak memiliki kualitas hubungan luhur dengan sesama dan Tuhan. Tugasnya sebagai wakil Tuhan dan hamba yang taat, hilang oleh semangat menghamba kepada keserakahan dan kehinaan harta yang diraih dengan cara tidak benar. Dalam pandangan Muhammadiyah maupun NU, koruptor tergolong manusia tidak beriman. Orang beriman tidak akan melakukan korupsi.

Korupsi menjelma fakta dan realitas kejahatan yang multikompleks dan ironis. Dampak negatifnya, korupsi lebih dari segala bentuk kejahatan yang ada. Buku ini menjelaskan banyak unsur kejahatan kriminal yang menyatu dalam korupsi. Dari aspek kepemimpinan, korupsi dekat dengan suap (risywah). Dari praktek, korupsi dekat dengan pencurian (sariqah). Sementara dari segi penggelapan, ia lebih dekat dekat kepada ghulul (merampas harta rampasan perang atau baitul mal). Kerusakan yang ditimbulkan lebih luas daripada kerusakan para pelaku kejahatan perampokan (hirabah). (hlm. 127-133).

Korupsi juga mengandung unsur merampas harta dengan jalan memaksa (mukabarah atau ghasab), menjambret (intikhab ), mencopet atau mengutil (ikltilash) dan merupakan tindakan mengambil sesuatu secara tidak sah dalam berbagai aspeknya (aklu suht). (hlm. 29)

Segenap unsur kandungan korupsi itulah yang membuat NU dan Muhamamdiyah dengan tegas menyatakan para koruptor adalah kafir. Dosa besar korupsi tidak bisa diampuni, sama dengan dosa syirik (menyekutukan Tuhan). Kerusakan yang ditimbulkan adalah efek dari kejahatan yang berhubungan dengan hak antar manusia. Tuhan tidak ikut campur tangan dalam dosa antar manusia. Tak bisa menghapus.

Meski koruptor bisa bertobat dengan mengembalikan semua yang telah diambil dan menjalani sanksi hukum di dunia, dosanya belum bisa terhapus, kecuali dia harus meminta maaf dan maafnya diterima. Dalam pengantar buku ini, KH. Hasyim Muzadi dengan terang menyatakan, seyogyanya umat Islam tidak menyalatkan jenazah mantan koruptor kalau harta yang telah dikorup itu tidak ada jaminan dikembalikan kepada negara oleh ahli warisnya. (hlm. xii)

Walhasil, buku berjudul provokatif ini hadir untuk mendekontruksi budaya korupsi yang telah mengurat saraf dalam segala lini kehidupan kita. Baik NU maupun Muhammadiyah sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dampak kerugiannya. Korupsi harus dilawan dalam arus budaya massa : melalui jalur pendidikan, keagamaan, sosio-kultural, hukum dan politik, debirokratisasi, keteladanan kepemimpinan dan sanksi-sanksi tegas secara hukum dan sosial.

(Dumuat Jawa Pos, Minggu, 28 November 2010)

Demokrasi dan Pemimpin Berkarakter

2010-11-29T14:37:00.001+07:00

Oleh Junaidi Abdul Munif

TULISAN M Abdullah Badri, “Kampus dan Traktat Demokrasi Tanpa Nurani” (Suara Merdeka, 13/11), menarik dari beberapa sudut pandang, tetapi menyesatkan dari sudut pandang lain. Dalam prolog tulisan, Badri menyebut ada diskusi bertema pendidikan. Namun berikutnya justru berkutat pada “kegeraman” terhadap sistem politik, demokrasi, dan demonstrasi.

Saya mengembalikan khittah dan berupaya menangkap tujuan utama tulisan itu. Titik pijak yang saya lihat dari tulisan Badri adalah seberapa jauh sistem politik dan demokrasi berpengaruh terhadap ranah kehidupan yang lain, termasuk pendidikan. Bukan rahasia lagi jika pendidikan masih jadi anak tiri kebijakan nasional. Anggaran yang belum sepenuhnya 20% dan ganti-ganti kurikulum jadi lahan basah para politikus. Jadi, apakah pendidikan melahirkan demokrasi amburadul atau demokrasi yang melahirkan kebijakan pendidikan yang ngawur?

Demokrasi di negeri ini lebih berkutat pada seremoni pergantian pemimpin. Masih berada di tataran demokrasi prosedural, yakni pemilihan umum. Demokrasi seperti itulah yang menelan banyak energi, material, dan keretakan simpul sosial. Aristoteles sebenarnya skeptis dengan demokrasi; sistem itu buruk, tetapi paling mungkin dilakukan. Sistem itu buruk karena didasari suara terbanyak. Asal mendapat banyak suara berarti telah sesuai dengan proses demokrasi.

Pendapat asal banyak belum tentu baik. Apalagi sekarang untuk mencapai asal banyak yang lebih berperan adalah bagaimana membangun pencitraan publik dan janji-janji gombal peserta demokrasi (pemilihan umum). Demokrasi berbasis pencitraan itulah yang membangun gurita kekuasaan dan kartel politik-pengusaha-media yang merampok aset negara dan mengkhianati amanat rakyat.

Badri secara eksplisit “menyalahkan” institusi kampus, yang mesti bertanggung jawab secara tak langsung atas hilangnya demokrasi berhati nurani. Kampus dihuni mahasiswa yang jahil murakkab society. Tentu saja jahil murakkab society tak lahir begitu saja, tetapi berjalin-berkelindan dengan lingkup sosial-politik-ekonomi-budaya yang mengitari kehidupan mahasiswa. Bukan kampus an sich yang memunculkan jahil murakkab society.

Jangan-jangan, dari jahil murakkab society-lah para politikus yang kini mengisi ruang politik dan pemerintahan lahir dan berkembang. Para politikus adalah mantan mahasiswa, mantan aktivis kampus yang tahu seluk-beluk intrik politik sejak jadi aktivis mahasiswa. Sering kita dengar, dalam “belajar demokrasi”, para politikus sebetulnya sudah melenyapkan nurani sejak mahasiswa. Demi menjadi ketua organisasi mahasiswa, cara-cara anarkis lazim mereka lakukan. Artinya, demokrasi membawa dosa bawaan amburadul sejak dari kampus.
Demokrasi dan Demonstrasi Dalam tulisan Badri, yang merupakan “resume” hasil diskusi dia dan kawan-kawannya, menyoroti bagaimana demokrasi hari ini hanya menciptakan “pelacur kekuasaan”. Aktor-aktor demokrasi dilahirkan dari rahim sejarah yang konsumtif, berpikir untung-rugi (materi), apatis terhadap nasib rakyat, paranoid dengan kritik, serta politikus loncat pagar.

Jika mengandaikan aktor demokrasi adalah pemimpin, berarti kita kehilangan figur pemimpin yang berkarakter, visioner, dan konfrontatif. Krisis kepemimpinan jadi kata kunci dalam silang-sengkarut demokrasi yang chaos ini.

Badri menyodorkan dua kata kunci: “revolusi politik” dan “kudeta kekuasaan”, meski hanya “alibi” karena pendapat itu adalah ide sang teman. Revolusi politik, kudeta kekuasaan, demo yang anarkis hanya cara untuk melakukan dan menuntut perubahan. Mau pakai revolusi, kudeta, demonstrasi masif-anarkis, jika hanya menghasilkan peralihan kepemimpinan, sama saja omong kosong. Sejarah akan tetap sama, aktornya saja yang berbeda. Itu yang terjadi sampai hari ini.

Jangan sampai seperti Soe Hok Gie, yang memilih hidup dalam keterasingan daripada menyerah pada kemunafikan. Terma “menyerah” bisa dicurigai hanya apologi, karena suksesi kepemimpinan dari Angkatan 66 sebetulnya tak memiliki figur berkarakter yang layak tampil jadi pemimpin. Sama dengan Angkatan 98 yang bisa menggulingkan Soeharto, tetapi belum siap dengan calon pemimpin yang lebih baik.
Dosa Pendidikan Dari dua contoh suksesi demonstrasi masif-anarkis Angkatan 66 dan 98 yang belum berhasil mengangkat pemimpin berkarakter, berarti sumbu dari silang-sengkarut politik-demokrasi-pendidikan yang amburadul itu adalah absennya misi melahirkan pemimpin berkarakter. Artinya, pendidikan jadi penanggung jawab utama trilogi krisis itu.

Sejak awal pendidikan kita tak pernah menyiapkan pemimpin berkarakter. Sejak SD sampai mahasiswa, sistem pendidikan dibuat untuk menciptakan alienasi subjektif, memisahkan potensi diri, berubah jadi robot yang dibentuk sistem. Anak-anak dikondisikan sebagai objek pendidikan dan kelinci percobaan sistem pendidikan yang terus berganti.

Anak-anak ditempatkan dalam kotak bernama lembaga pendidikan serta karung kurikulum yang membatasi ruang gerak kreatif-imajinatif peserta didik. Pada saat itu, anak yang menonjolkan subjektivitas (potensi diri) akan dianggap “siswa haram”, yang tak patuh pada kurikulum dan sistem klasikal.

Di sinilah sesungguhnya benih karakter itu dikebiri. Keberanian siswa ditumpulkan. Itu terbawa terus sampai ke bangku kuliah, tempat yang (sebetulnya) paling mungkin membawa manusia keluar dari zaman kegelapan ke zaman pencerahan. Para aktor politik berkedok demokrasi adalah generasi yang dilahirkan dari rezim pendidikan seperti itu.

Lantas, di mana peran kampus dalam menumbuhkan demokrasi yang berhati nurani? Kampus dan lembaga pendidikan lain adalah perumus, pelaku, dan aktor perubahan yang mengembalikan pendidikan ke roh yang asli, yakni institusi pendidikan yang merawat kemanusiaan agar lebih beradab. Pendidikan yang membebaskan dan menguatkan karakter kepemimpinan. Mahasiswa yang sadar atas kebobrokan itu tetapi tak berubah adalah mahasiswa yang lemah iman. (51)

Junaidi Abdul Munif, peneliti el-Wahid Center, Universitas Wahid Hasyim Semarang

(Dimuat Suara Merdeka, 27 November 2010)

Gempa gempita budaya korupsi

2010-11-22T13:11:00.001+07:00

Oleh M Abdullah Badri

KORUPSI telah berjalan lama sebagai budaya yang merugikan citra bangsa. Imajinasi masa depan lenyap ditelan kekhawatiran karena strategi menilap harta yang bukan hak semakin cerdas dilakukan seiring dengan progresifitas keserakahan, kepentingan kelompok, konsumerisme personal dan masyarakat yang kian permisif dengan semua modus operandinya. Pesimisme pemberantasan korupsi semakin kuat karena penegakan hukum dan sanksi tegas korupsi acapkali mendapatkan ganjalan kepentingan pihak-pihak yang dirugikan.

Di Indonesia, belum ada tersangka korupsi yang mendapatkan vonis hukuman mati seperti para teroris. Padahal, dilihat dari efeknya, korupsi lebih dahsyat menimbulkan kerusakan daripada yang ditimbulkan dalam aksi peledakan bom teror.

Hanya mantan Jaksa Tri Urip Gunawan yang mendapatkan hukuman penjara terpanjang dalam sejarah pemberantasan korupsi dalam negeri, 20 tahun. Selebihnya, koruptor justru dimuliakan dengan kebebasan, kemerdekaan dari jeratan hukum, bahkan bisa diberikan fasilitas khusus termewah di penjara dan remisi yang tak tanggung-tanggung murahnya. Koruptor mendapat - kan kasih sayang dari berbagai pihak karena satu faktor: sudah mengakar sebagai tradisi dalam praktik kebudayaan masyarakat kita, dan ”dimaafkan”.

Dalam korupsi, disadari atau tidak, ada banyak unsur tindak kriminal yang berlipat-lipat. Praktiknya satu, namun aspek kriminal dan efek yang ditimbulkan darinya melebihi para pelaku dosa besar agama dan sosial. Sederhana saja, korupsi bukan hanya berkaitan dengan individu saja. Ada amanat publik yang diselewengkan di sana.

Berbagai aspek
Dilihat dari cara pengambilan, korupsi dekat sekali dengan pencurian. Bedanya, pencurian dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, sementara korupsi bisa dilakukan secara berjama’ah dan tanpa tedeng aling-aling (malu). Bedanya lagi, barang curian biasanya adalah milik personal, sementara hasil korupsi adalah milik banyak orang, publik luas.

Karena itulah, dilihat dari aspek kepemimpinan, korupsi sangat erat dengan penghianatan amanat publik. Para petinggi negeri ini (kepala daerah), dalam audit semester awal tahun ini dari Mendagri Gamawan Fauzi, telah ada catatan rapor merah; 125 kepala dari 524 kepala daerah terjerat korupsi. Mereka adalah pemangku jabatan publik yang telah melakukan penghianatan publik.

Sementara, dipandang dari praktik penggelapan keuangan, korupsi tidak jauh dengan penipuan dan penyelundupan. Kalau penipuan atau penyelundupan disebut sebagai korupsi, mungkin para penipu ulung yang tersebar dalam lingkungan sosial kita tidak akan mendapatkan sanksi sosial, hukum dan agama. Alasannya, korupsi sudah dianggap budaya, berbeda dengan penipuan. Dari akibat yang dilahirkan, koruptor lebih dari para penjahat rampok.

Mungkin saja para perampok membunuh calon korban untuk kemudian mengambil barang rampokan itu, lalu lari, dan selesailah aksi. Tapi dalam korupsi, episodeepisode kerusakannya bisa berlanjut hingga tujuh turunan. Bukan hanya tata hukum dan kepemimpinan yang dicederai, tatanan moral, sosial, politik, ekonomi, ajaran agama, adat dan lainnya terkena imbas pula. Orang-orang yang tak berdosa juga menanggung akibatnya.

Walhasil, gegap gempita korupsi telah melahirkan bencana kemanusiaan yang amat dahsyat. Gempa bencana akibat korupsi tak bisa selesai dengan hanya menjerat para pelaku korupsi. Hukuman yang divoniskan kepada koruptor hanya bersifat sementara untuk membuat jera calon pelaku lain. Karena para pelaku korupsi, dekat dengan akses kekuasaan, modal, jaringan sosial dan cerdas bermain strategi menciptakan zona aman aksi dan posisinya.

Latar kebudayaan
Karena sudah jadi budaya yang mengakar dalam ”cipta”, ”rasa” dan ”karsa”, korupsi harus dide- ekskalasi. Kalau kita mengamini pendapat Al- Ghazali yang menyatakan bahwa tabiat dasar manusia itu berbuat baik kepada sesama, kita akan menemukan apriori positif bahwa korupsi jadi praktik karena lingkungan budaya sekitar kita cenderung mendukung. Tanpa sadar, kalau lingkungan budaya kita mendorong tindak pidana korupsi, kita akan tetap mengikuti.

Berangkat dari pemahaman itu, ada yang perlu didekontruksi dalam latar kebudayaan kita, selain sanksi tegas hukum, sosial dan politik tentunya. Pertama, kultur paternalisme dalam kepemimpinan publik (karir dan politik) harus dilunturkan. Budaya paternalisme selama ini cenderung menciptakan sikap ewuhpakewuh dan sungkan mengingatkan pelanggaran yang terjadi di depan mata. Hati nurani mungkin membisikkan kebenaran, tapi tangan, lisan dan pikiran tak mampu menyuarakan lantang karena alasan posisi, jasa, akibat lanjutan atau memang tak punya dukungan.

Kedua, mengubah budaya amplopisasi (memberikan hadiah) dengan profesionalisasi. Merasa berhutang jasa karena telah melancarkan urusan, memenangkan pertarungan politik atau memberikan keuntungan material, membuat budaya amplop menjelma sebagai kelaziman sikap saling pengertian. Karena dianggap berjasa, dosa akan ditutupi dan bersatu dalam diam kala ada penyimpangan.

Ketiga, menghindarkan keberlanjutan ketergantungan berbasis komunalisme. Ketika masih di partai politik, ya, dia adalah kader partai.Namun setelah jadi pemimpin publik, ia adalah milik publik yang diamanati mengelola harta publik untuk kepentingan publik juga. Bergantung dengan komunitas membuat latar kepemimpinan publik bersempatan dikhianati. Seakan, semua tindakan yang dilakukan harus mencerminkan dan menjadi bagian dari praktik komunalnya.

Keempat, budaya instan, permisif, konsumeris, hedonis, meski bersifat personal, harus pula dilenyapkan. Sikap-sikap itulah yang membuat koruptor memenuhi hasrat keserakahan, keinginan tak terbatas, memotong prosedur, cari enaknya saja dan bersifat ”lempar batu sembunyi tangan”. Tak ada jiwa progresif, kreatif, estetis, etis dalam korupsi. Mendekonstruksi budaya korupsi adalah sama arti dengan menghindarkan masyarakat dari bencana gempa kemanusiaan berkelanjutan.

(Dimuat Koran Sore Wawasan,22 November 2010)

Kampus dan Traktat Demokrasi Tanpa Nurani

2010-11-14T20:47:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

DALAM sebuah diskusi panjang bertema pendidikan, seorang kawan menyatakan Indonesia tak akan mencapai kemajuan siginifikan dalam berbagai aspek, tanpa perubahan sistem politik yang sejak merdeka hanya berubah kostum. Problem kependidikan yang ketika itu dibicarakan hanya seonggok kecil masalah yang akan rampung diselesaikan jika sistem politik berubah. Bagi dia, sistem politik demokrasi liberal Indonesia mustahil melahirkan tokoh pemimpin sekaliber Fidel Castro, Hugo Caves, atau Ahmadinejad. Padahal, pemimpin adalah hulu dari semua hilir perubahan.

Dalam satu segi, saya sepakat dengan cita-cita kelahiran pemimpin pembaru yang brilian, dipercaya rakyat, dan memihak keadilan. Saya sepakat, tanpa perubahan sistem politik demokrasi, selamanya jargon perubahan hanya lipstik politik yang menggairahkan kegirangan kekuasaan. Banyak penguasa dilahirkan, tetapi tanpa visi kepemimpinan yang jelas dan revolusioner. Demokrasi boleh dikata hanya melahirkan “bandit-bandit” yang punya kuasa, tetapi nihil rasa, pejabat tanpa traktat keadilan dan visi masa depan yang jelas.

Para aktivis mahasiswa di lingkungan Semarang yang mengikuti diskusi waktu itu bersepakat dalam diam (ijmaí sukuti) bahwa sistem politik Indonesia telah memperpendek sumbu demokrasi. Demokrasi yang sejatinya berakhir pada pemenuhan hajat hidup banyak orang berhenti pada pemenuhan keinginan pihak tertentu. Akhirnya, rakyat kian pragmatis untuk sekadar menitipkan harapan ke para wakil mereka kelak.

Bukti sederhana, saat pemilu, masyarakat menuntut para calon pejabat yang akan bersaing memberikan uang sebagai imbalan jasa memilih. Ya, makna demokrasi dipahami pada manfaat uang. Sementara episode kekuasaan yang justru lebih dahsyat secara implikatif dalam menyumbang perubahan radikal dalam segala lini, tak jadi soal. Setelah berkuasa, rakyat tak tahu akan dikhianati, dikibuli dan dicuri hak-hak sipilnya.

Wajar begitu, mengingat sistem politik kita masih memiliki ketergantungan secara kolektif pada komunitas yang telah membantu mengorbitkan sebagai penguasa/pejabat (bukan pemimpin). Semua yang dilakukan seakan dan harus mencerminkan visi kelompok kolektif, termasuk soal simbol dan bahasa verbal yang digunakan (Hardiansyah Suteja: 2010). Ironisnya, dalam kerapuhan politik itu, mahasiswa sebagai kelompok pemuda yang dianggap progresif, hilang dari panggung kegelisahan abadi.

Mengikuti istilah al-Ghazali, mahasiswa sekarang identik dengan jahil murakkab society (kelompok pembodoh kuadrat), yakni orang yang tak tahu bahwa sebenarnya dia tidak tahu, tetapi tak ingin mau tahu. Dia hanya peduli dengan nasib dan masa depan, tanpa melirik secara politis bagaimana memberikan kontribusi besar perubahan pada bangsanya.

Kebun Pembenihan
Melihat krisis pemuda sedemikian akut, kawan saya berujar: tak ada banyak waktu lagi untuk melahirkan pemimpin besar yang mampu membawa perubahan besar, kecuali dengan dua cara; revolusi politik atau kudeta kekuasaan. Paradigmanya, demonstrasi wajib ricuh, tindakan berpikir harus radikal, dan metode yang digunakan harus anarkis. Menurut pendapat dia, tak ada lagi para penguasa yang memedulikan nasib rakyat jika tidak “digertak”. Demokrasi yang diterapkan di tengah kondisi rakyat yang bodoh, miskin, dan tertindas hanya melahirkan para “pelacur kekuasaan”.

Diam-diam saya membenarkan ujaran itu. Namun dalam diam itu, terbersit tanda tanya besar: jika pemuda sekarang tak bisa diharapkan mengguncang dunia, seperti kata Bung Karno, apa lalu yang ditempuh adalah jalan machiavellis, yang dalam politik menihilkan moral dan etika, kecuali kekuasaan? Machiavellisme radikal yang meniscayakan korban politik hanya menyisakan ketidakadilan dan dendam kesumat berkelanjutan.

Gerakan mahasiswa sekarang belum bisa diandalkan untuk mewujudkan revolusi besar karena tak memiliki musuh bersama, kecuali ketidakadilan. Saya pikir, ketidakadilan mahasiswa bukan hanya musuh mahasiswa. Semua umat manusia yang tercerahkan harus “beramar makruf nahi munkar” melawan ketidakadilan. Jika hanya ketidakadilan yang “dipaksa” agar menjadi adil, gerakan mahasiswa akan tetap sporadis. Padahal, dalam revolusi, sistemlah yang jadi lawan, orang yang dilawan, bukan nilai semata.

Kudeta politik juga menyisakan dilema etis masa depan politik demokrasi di tengah ketiadaan musuh bersama. Dan, itu bukan pilihan terbaik. Sebab, jika itu berhasil dimotori pemuda/mahasiswa, dendam politik akan tercipta dan berkepanjangan. Ia akan menguras energi besar anak bangsa seperti di Thailand dan Filipina.

Demokrasi, dan juga aksi demonstrasi, harus dibarengi iman (keyakinan/visi politik masa depan) dan takwa (etika politik bertanggung jawab). Demokrasi tanpa iman dan takwa adalah demokrasi yang menihilkan nurani.

(Dimuat Suara Merdeka, 13 November 2010)

Kearifan Sosial Ritual Qurban

2010-11-14T20:45:00.003+07:00

Oleh M Abdullah Badri

DARI akar kata Bahasa Arab qaruba (dekat), kurban masih tak kehilangan makna; dekat. Yakni dekat secara sempurna, baik horizontal maupun vertikal. Secara vertikal, makna kedekatan dalam qurban memerintahkan umat Islam untuk menambah intensitas komunikasinya dengan Tuhan. Dilihat secara filosofis-historis, pesan horizontal dalam ritual qurban mengajarkan kita bahwa dalam setiap ungkapan cinta, harus diikuti dengan pengorbanan.

Nabi Ibrahim AS secara simbolik telah dijadikan referensi sepanjang zaman akan makna qurban. Ibrahim diuji karena kecintaannya kepada anaknya yang besar yang berlebihan, ia seakan melalaikan Tuhan. Dalam wahyu, Ibrahim dapat perintah untuk menyembelih putra yang paling dicintai, Ismail. Ibrahim berhasil menunaikan perintah akan menyembelih putranya itu. Tapi Ismail kemudian tak jadi tewas terbunuh karena diganti seekor kambing jantan.

Ismail tak jadi korban ”wahyu” dari ayahnya karena Ismail hanya sarana menguji keimanan Ibrahim. Intinya, yang dituju dalam momentum qurban adalah bagaimana menunjukkan ketauhidan kita secara teologis dan sosial; vertikal dan horizontal.

Secara tegas dinyatakan dalam Alquran (al-Hajj: 37) bahwa Allah tidak membutuhkan daging-daging binatang qurban, melainkan ketaqwaan. Disinilah kemudian taqwa dalam spirit qurban tebaca dan ter-eja secara filosofis dalam upaya kita menyembelih nafsu-nasfsu kebinatangan, sebagaimana binatang disembelih dalam ritual paling tua di dunia itu.

Kontekstualisasi taqwa dalam qurban terletak pada sejauh mana umat Islam bisa mengajak kepada saudaranya yang kurang untuk merasakan kenikmataan daging binatang ternak yang mungkin saja belum tentu bisa dirasakannya setiap saat kecuali dalam momen-momen bahagia saja. Berbeda dengan puasa yang meng - ajak setiap kita merasakan dahaga kelaparan saudara-saudara kita yang kurang mampu.

Pada saat yang sama, golongan umat Islam yang mampu menunaikan haji juga diajak untuk menghayati spiritualitas qurban kala ia melaksanakan tahapan lempar jumrah aqabah.

Pesan melempar jumrah tak berhenti pada formalitas ritual haji belaka, bahwa di sana para haji diajak untuk melempar musuh-musuh mereka (setan) agar tak terlalu membelenggu upaya diri menuju kecerdasan spiritual dan sosial.

Kecerdasan sosial dan spiritual sungguh kita harapkan muncul sebagai kesadaran massal di tengah kondisi ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan yang ”tak terlerai” dari luapan masalah.

Apalagi beberapa waktu lalu banyak saudara-saudara kita di Wasior, Mentawai, dan Merapi mendapatkan musibah bencana tak terperi. Tanpa kesadaran dan kecerdasan spiritual dan sosial, manusia akan jadi angkuh dan mementingkan diri sendiri.

Ritual qurban hadir untuk memberikan semangat yang mungkin saja akan luntur dalam lanskap kehidupan kita yang egois, individualis dan serakah. Baik yang ada di tanah air maupun yang sedang menjalankan ibadah haji. Kita diajak untuk memberi sesuatu yang kita punya dan kita cintai kepada orang lain yang membutuhkan.

Haji dan spirit qurban
Betul juga kata Ali Syari’ati dalam bukunya Hajj, bahwa dalam ibadah haji ada dimensi sosiologis- humanis, yang salah satu bentuknya adalah bersamaannya waktu haji dengan qurban. Haji dan qurban saling berhubungan dalam spirit, dan, saling menyempurnakan. Buktinya, haji yang kurang sempurna rukunnya, hanya bisa ditebus dengan hewan sembelihan qurban.

Dimensi sosio-humniora tak bisa dilepaskan dalam qurban. Haji yang terlepas dari spirittualitas qurban akan menyisakan tragedi dan ironi sosial. Ada sebuah cerita menarik dalam buku klasik Durratun Nashihin yang patut dijadikan cermin.

Seorang kaya raya bernama Ibnul Mubarok melakukan haji sunnah, yakni haji yang dilakukan bukan pertama kali. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang anak perempuan kurus mengambil seekor burung yang sudah mati (bangkai). Ibnul Mubarok bertanya ihwal kejadikan aneh itu. Dia bertanya mengapa mengambil burung yang sudah mati, apa tujuannya.

Anak perempuan itu menjawab kalau dia sudah tiga hari tidak makan dan adik-adiknya di rumah kelaparan. Burung bangkai itu akan ia jadikan santapan gratis karena tak mampu membeli kebutuhan makanan.

Tersentuh, Ibnul Mubarok membatalkan hajinya dan memberikan ongkos naik hajinya untuk keluarga anak malang itu. Itulah yang namanya qurban dalam pengertian spirit. Haji yang sifatnya formal dibatalkan untuk melakukan korban amal kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti tamsil anak perempuan itu.

Oleh karena itulah, haji yang sekadar untuk menaikkan gengsi sosial dan status spiritual tidak akan menjadikan mabrur (baik) dan mabruk (berkah) kalau spirit kepedualian sosial, sebagaimana dalam qurban, tak menyatu dalam penghayatan filosofis kita.

Dalam masyarakat kita, terjadi salah kaprah berpikir, bahwa kalau orang sudah berqurban dianggap sudah memberikan kontribusi besar kepada agama dan masyarakat. Begitu juga, kalau orang sudah haji, rukun Islam dianggap sudah sempurna dan dosa-dosanya tertebus sewaktu masih di Makkah dan Madinah.

Qurban hanya sarana menjalin komunikasi secara vertikal dan horizontal saja. Karena Tuhan tidak membutuhkan daging, status, dan pahala kita. Allah tidak membutuhkan Ibrahim dan Ismail. Kita yang membutuhkan cinta kepedulian sesama.

Dengan demikian, ada harapan kita akan semakin dekat dengan Allah dan dengan sesama. Tak kehilangan makna ”qaruba” itu.

(Dimuat Koran Sore Wawasan 10 November 2010)

Badri

2010-11-07T01:48:00.000+07:00

Oleh Gunawan Muhammad

Setitik air menetes ke kepalanya, dan sejak saat itu Badri seakan-akan dilahirkan kembali. Ia jadi seseorang yang baru.

Kisahnya saya baca dalam Kompas 19 Januari yang lalu. Kisah itu membuat saya percaya bahwa jangan-jangan ada mukjizat, kata lain dari sesuatu yang menakjubkan. Mukjizat dalam versi ini tak datang ke dunia secara spektakular. Ia menyusup dalam berkas-berkas kecil.

Badri tinggal di sebuah kampung yang merupakan bagian dari Desa Tugu Utara, di Kecamatan Cisarua, Bogor. Bertahun-tahun lamanya, lelaki yang kini berumur 60 tahun itu jadi tukang babat hutan. Bersama beberapa temannya, ia ke luar masuk kawasan Puncak yang waktu itu rimbun dan sejuk. Dengan gergaji dan parang mereka tebangi pohon-pohon untuk dipotong-potong dan dijual sebagai kayu bakar. Empat tahun lamanya, sejak tahun 1975, sejak ia berumur 36 tahun, Badri mendapatkan nafkahnya dengan merusak hutan.

Tapi sesuatu terjadi di sebuah hari di bulan Oktober tahun 1979.

Siang itu ia tak pergi bersembahyang Jum’at. Sejak pagi ia terus saja menebangi pohon. Di tengah hari, ketika siang jadi terik, ia beristirahat sejurus. Ia duduk. Mendadak, katanya, seperti dikutip Kompas, setetes air jatuh ke kepalanya.

“Hanya setetes,” katanya, “tetapi membuat badan saya segar. Keletihan saya menebang pohon dan memikul kayu langsung hilang.”

Ia pun melihat ke sekeliling, mencari dari mana tetes air itu datang. Ternyata, butir bening yang sejuk itu jatuh dari pokok yang baru ditebangnya. “Saya terkejut”, kata Badri. “Saya duduk terdiam, merenungkan tetes air itu.”

Sejak hari itu – ia ingat tanggalnya dengan persis, 6 Oktober 1979 – ia gundah. Ia kembali masuk ke luar hutan, tapi kali ini tidak untuk menebang, melainkan untuk membuktikan bahwa pohon-pohon memang menyimpan air di tubuh mereka, di akar mereka yang masuk ke tanah. Setelah ia menemukan kenyataan itu sendiri, ia pun yakin. Ia pun bertekad. “Sejak tahun itu pula saya berjanji tidak lagi menebang pohon”, tuturnya. Bahkan ia bersumpah akan terus menanam sampai akhir hidupnya.

Maka hampir tiap hari ia membawa coredan, alat pembuat lobang kecil di tanah tempat akan dipendamnya bibit. Hampir tiap hari, dengan tubuhnya yang tua, kurus tapi liat, dilapisi kulit yang hitam legam terbakar matahari, Badri mengembalikan ke bukit-bukit di Puncak daun dan dahan dan akar hutan tropis. Ia menebus. Ia memulihkan. Ia tak mau lelah. Kakek itu menampik sakit.

Janji itu tak mudah. Ia kehilangan sumber nafkahnya: sang pencuri kini jadi sang pemberi. Isterinya marah. Hidupnya sendiri tak selamanya aman. Badri menciptakan musuh. Beberapa kali ia ditangkap dan dianiaya para spekulan tanah dan petugas keamanan villa-villa di kawasan Cisarua. Sebab ia tak ragu untuk menanam pohon apa saja di tanah kosong mana saja – yang tak jarang kepunyaan orang tapi dibiarkan terlantar atau sedang dibidik untuk diperjual-belikan.

Ia melakukan itu sejak 1979. Sampai sekarang: sebuah kesetiaan non-institusional. Yang mengarahkannya bukanlah satu program, satu lembaga, atau ajaran, melainkan sebuah “kejadian”.

Kata “jadi” – sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang tak mudah diterjemahkan — menggambarkan perubahan yang-potensial ke dalam yang-aktual, yang-belum ke dalam yang-sudah. “Kejadian” juga mensugestikan sesuatu yang tak rutin dan terkadang menakjubkan. Jika yang dialami Badri dan yang membuat dirinya berubah kita sebut sebuah mukjizat itu karena semuanya berlangsung di sebuah masa ketika hal demikian sungguh tak lazim. Inilah masa ketika orang berbuat segala sesuatu konon dipacu oleh kepentingan-diri.

Kita bayangkan Badri: tetesan air itu membuatnya terguncang, tapi dengan segera jadi sebuah tekad, pada 6 Oktober 1979 itu. Dengan itu Badri tak merasa perlu bertanya untuk siapa dia menanam pohon tiap hari selama tiga dasawarsa.

Ia seorang militan. Tapi seorang militan lain mungkin akan mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang tertutup, misalnya kaum atau pihaknya sendiri. Militansi Badri tidak demikian: ia bekerja untuk sesuatu yang tak berpuak. Ia menjangkau sesuatu yang secara universal terbuka. Pohon-pohon itu tumbuh dan hutan itu akan kembali rimbun untuk siapa saja, bahkan untuk manusia dalam geografi dan generasi yang tak akan ia kenal.

Mungkin orang akan mencemooh Badri: ia naif. Ia tak berpikir bahwa bila Puncak jadi hijau kembali, bila hutan tumbuh dan menyimpan air, yang akan menikmatinya terutama orang yang berduit dan berkuasa. Pendeknya, niat untuk menjangkau sesuatu yang universal itu bodoh, melupakan bahwa “sesama” tak pernah “sama”, kecuali sebagai angka statistik.

Tapi saya tak akan mencemooh Badri. Ia mungkin tahu tapi mungkin juga tidak bahwa orang-orang kaya di Jakarta adalah perusak hutan yang lebih buas ketimbang para pencuri batang pohon seperti dia sebelum 1979. Orang-orang berduit dan berkuasa membangun vila dan membedah lereng, memakai mobil dengan karbon dioksida yang paling ganas, dan mengkonsumsi sandang-pangan dengan rakus hingga segala yang alami dikorbankan. Tapi salahkah Badri bila ia terus menanam pohon di bukit itu?

Saya kira kita perlu melihat bahwa kisah orang ini, yang bernama lengkap Badri Ismaya (dan “Ismaya” adalah Semar dalam wayang, jelata yang juga dewata), adalah sebuah cerita penebusan yang mendasar: di zaman yang dibentuk oleh keserakahan manusia, Badri jadi sebuah antidot. Ia menangkal kerakusan. Ia tak mengambil. Ia menyumbang.

Agaknya ia tak ingin kita membunuh diri dengan saling menghancurkan, setelah putus asa melihat diri sendiri sebagai unsur yang keji di planet bumi. Agaknya ia ingin manusia seperti pohon hutan: makhluk yang luka tapi memberi tetes air dan keajaiban.

~Majalah Tempo Edisi 26 Januari 2009~

Menjaring Fakta (dalam) Identitas

2010-11-06T04:09:00.002+07:00

Oleh Ali Mubarok Sayunji

TULISAN M Abdurahman, “Mahasiswa, Kalian Bisa Apa?” (Suara Merdeka, 9/10) yang sebenarnya memberikan pembenaran apologis terhadap tulisan M Abdullah Badri,“Empat Dosa Mahasiswa” (Suara Merdeka, 25/9), menarik didiskusikan lebih lanjut ketika M Abdul Rohim menanggapi dengan judul cukup represif: “Menihilkan Peran Agen Perubahan” (Suara Merdeka, 23/10).

Dalam tulisan itu, Rohim menggugat kecerobohan Rahman yang seakan meniadakan takdir kultural mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa disebut tak bisa apa-apa. Mahasiswa, kata Rahman, tak memiliki kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial.

Rohim menganggap sikap apatis Rahman sebagai penghinaan, caci-maki, sekaligus penihilan peran mahasiswa. Polemik problem identitas sebetulnya tak bisa dilepaskan dari tulisan sarkastis Badri. Dalam tulisannya, Badri ingin memberikan penyadaran eksistensial bahwa mahasiswa punya empat kewajiban (membaca, diskusi, sosialisasi, dan menulis). Kalau tidak dilaksanakan, mahasiswa melakukan dosa besar secara etis.

Rahman menanggapi dengan sisnisme apatis. Lalu dibantah Rohim karena terlalu berlebihan menilai mahasiswa seakan “tak punya harga”. Bagi saya, apa yang diungkapkan Badri dan Rahman tak terlalu berlebihan.

Secara sosiologis, fenomena mahasiswa kehilangan identitas kultural (agent of change) sudah menjadi wabah “kudis akademik” yang menjamur dalam kehidupan akademik kampus. Fakta itu, kalau mau ada perubahan di masa depan, harus disampaikan apa adanya.

Fungsi Kritis
Penyampaian fakta secara gamblang adalah manifestasi dari fungsi kritis mahasiswa. Dalam kebohongan selalu ada “besar pasang daripada tiang”. Sebagai kaum akademik, siapa pun tak mau disodori kebohongan. Badri dan Rahman telah menyampaikan fakta “kudisan” itu.

Namun, menurut hemat saya, cara untuk menyampaikan kegelisahan kedua penulis itu berkesan sarkastis dan anarkis. Pesan dari tulisan Badri adalah dekonstruktif, sedangkan Rahman lebih kritis dan apatis. Barangkali itu yang membuat Rohim meradang dalam segepok dendam wacana.

Padahal, jika saya baca secara utuh, gagasan Rohim terlihat “ceroboh” menanggapi Rahman. Dalam tulisannya, Rahman tidak menihilkan peran mahasiswa. Dalam bagian akhir, Rahman mengimani “aktivitas menyumbangkan ide dan tenaga dari para mahasiswa dalam mengubah kondisi sosial” sebagai kewajiban.

Menuju Evaluasi
Rahman dan Rohim sebenarnya sedang melakukan dialog kritis seputar krisis identitas mahasiswa. Upaya berpikir kritis untuk mencari kebenaran harus dilakukan agar tercapai tahapan evaluasi, setelah serangkaian aktivitas analisis, sintesis, dan pelibatan daya rasional tinggi digunakan (Angelo, 1995: 8).

Identitas mahasiswa sebagai agen perubahan akan lenyap dalam “bangkai” peradaban, kalau tidak dievaluasi secara kritis-evaluatif. Yang terjadi kelak adalah romantisme nostalgis yang naif. Setiap rakyat kampus semua tahu dan paham mahasiswa menyandang amanat takdir agen perubahan. Namun siapa yakin dan percaya bila artikulasi itu masih dianggap layak hingga sekarang?

Langkah Proaktif
Karena itulah, di tengah kemalasan global mahasiswa, mempertanyakan idealitas eksistensial akan identitas mahasiswa adalah langkah proaktif menemukan kembali citra positif yang kadung melekat sejak lama itu. Ketika mahasiswa didefinisikan sendiri oleh mahasiswa dalam kerangka dialogis seperti dilakukan Badri, Rahman, dan Rohim, ada harapan untuk keluar dari bias subjektivitas versus objektivitas.

Mahasiswa akan menjadi fa’il (pelaku), bukan maf’ul (objek). Mereka menafsirkan sendiri, mengidentifikasi permasalahan, merumuskan masalah, serta membatasinya untuk mencari kesimpulan solutif di kelak kemudian hari (Beyer, 1995: 12-15).

Ketika mahasiswa gelisah dengan dirinya, mempertanyakan identitas dan karakter perubahannya, saat itulah mereka sedang melakukan refleksi teologis-kontemplatif. Skeptisisme dalam wacana kritis akan memunculkan gairah keyakinan. Tanpa keraguan, menjaring fakta dalam identitas tetap dalam kebimbangan. Badri, Rahman, dan Rohim telah melakukan kerja kultural menafsirkan identitas mereka. Mereka telah melakukan pertobatan eksitensial ñ itu merujuk istilah Badri. (51)

- Ali Mubarok Sayunji, mantan aktivis mahasiswa, kini bekerja di Sayung, Demak

Dekonstruksi Budaya Laten Korupsi

2010-11-03T09:35:00.000+07:00

Oleh M Abdullah Badri

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi gelisah dengan penemuan fenomena korupsi mengendap dalam wajah politik kepemimpinan negeri ini. Fakta menunjukkan, dari 524 kepala daerah, 125 antara lain terjerat kasus korupsi. Itu artinya, hampir seperempat para pemimpin negeri ini koruptor. Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan keprihatinan serupa. ICW melansir data kerugian negara akibat korupsi dengan modus utama penyalahgunaan anggaran di sektor keuangan daerah senilai Rp596,23 miliar.

Meski data dari latar kepemimpinan politik tetapi semua paham korupsi sudah menjadi virus endemik mengendap dalam alam bawah sadar manusia. Akibat korupsi, imajinasi tentang masa depan bangsa hangus dalam pesimisme dan keberantakan moral. Investor pun harus berpikir dua kali memasukkan modal karena khawatir tak akan selamat menggapai keberuntungan.

Bung Hatta sejak era 1970-an telah berulang kali mengingatkan satir laku korupsi yang sudah menjadi budaya. Artinya, secara antropologi, korupsi telah memiliki masyarakat sendiri dan diyakini sebagai suatu kebenaran eksklusif. Ia sudah menjadi bagian dari cipta, rasa dan karsa yang seolah-olah telah mendapatkan legitimasi hukum (rekayasa Undang-undang), birokrasi (dibenarkan secara administratif) dan politis (mendapatkan dukungan kuat).

Karena itulah, korupsi, meskipun aksi mengambil yang bukan hak, bisa secara terang-terangan dan berkomplot. Tidak seperti pencuri, pencopet, penipu kacangan, ketika beraksi, harus sembunyi-sembunyi. Hukuman juga tidak sebanding dengan para koruptor.

Di Indonesia, belum ada koruptor yang dihukum mati. Namun, betapa banyak para pencuri ayam di kampung-kampung dan gang-gang sempit penduduk miskin yang terpaksa mencuri karena terdesak kebutuhan, harus menahan sakit amukan massa dan bahkan berakhir kematian.

Sungguh miris melihat ketimpangan penegakan hukum koruptor dengan penjahat kriminal kelas teri lain. Padahal, jika melihat korupsi sebagai pidana kriminal, ia menyimpan tumpukan motif kejahatan lebih besar. Korupsi bukan hanya mencuri harta, juga merupakan tindakan penggelapan, perampokan, pengkhianatan dan disintegrasi nilai-nilai luhur kehidupan.

Dari aspek kepemimpinan, korupsi dekat dengan apa yang disebut pengkhianatan dan suap. Korupsi bisa lancar karena pelaku tidak dapat dipercaya dan bermental pengkhianat amanat publik. Selain itu, lenggang bebas para pelaku korupsi dari jeratan hukum karena tahu bagaimana cara menyuap kepada pihak-pihak tertentu dengan baik berlandaskan asas saling menguntungkan.

Dilihat dari aksi, korupsi dekat dengan tindak pencurian. Bedanya, kalau pencuri mengambil barang curian dari laci atau berangkas, korupsi bisa hanya mengubah aturan yang menguntungkan lolos aksi korupsi dari sanksi hukum. Ini tentu tidak bisa dilakukan bila jarak kepemimpinan publik dengan kekuasaan politik amat jauh. Atau paling tidak pelaku melek hukum untuk menghindari sanksi pidana korupsi kelak.

Dari aspek manipulasi, korupsi berdekatan dengan penggelapan amanat uang publik (APBD/APBN). Uang publik seharusnya digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemaslahatan umum ditilap demi kepentingan personal, kelompok dan politik yang merugikan. Namun, lebih dahsyat bila melihat korupsi dari aspek dampak. Bukan hanya negara yang menderita kerugian. Masyarakat yang sejatinya sang empunya uang publik dan diserahkan pengelolaan kepada pengemban amanat publik, dikhianati secara moral dan dirugikan secara politis, ekonomis dan sosial. Bila perampokan paling banter hanya memakan korban orang yang dirampok, korupsi lebih luas dari itu. Masyarakat yang tidak berdosa juga kena dampak. Karena itu, korupsi bisa dikatakan lebih kejam dari perampokan.

Dekonstruksi

Korupsi yang sedemikan jahat dan menyeramkan itu, tetap dilakukan oleh sebagian besar para kepala pemerintahan daerah dan corruption society (masyarakat pengiman korupsi). Karena sudah menjadi bagian laku dan tata nilai yang diamini bersama. Presiden SBY dalam setiap kesempatan juga selalu menjadikan korupsi sebagai garapan utama. Toh demikian, hingga kini, fenomena korupsi tetap menempati posisi utama dalam pelanggaran politik serta aturan UU yang digariskan. Saya yakin, kepala daerah yang terjerat kasus korupsi mengetahui tata hukum perundang-undangan. Justru, karena motif untuk korupsi itu mencapai tahap "kerelaan" psikologis yang tinggi dari pelaku, dia tak sungkan malapraktik hukum itu. Satu jawaban: karena korupsi sudah menjadi budaya politik para pemimpin negeri ini. Karena itulah, budaya korupsi harus didekonstruksi agar tak mengalami eskalasi (deeskalasi).

Pertama, harus dilakukan memberantas budaya kultus paternalisme di kalangan para pemangku jabatan publik. Dalam jabatan berbasis karier (berakhir pensiun) dan politik (terbatas masa abdi) yang melahirkan senioritas acap kali menimbulkan rasa sungkan dan perilaku ewuh pakewuh. Hingga, dialog saling mengingatkan, menegur dalam kebaikan bersama, tidak terbangun. Akhirnya, iklim permisif tak bisa dihindarkan. Itu dimaklumi bawahan lalu ditiru pada masa berikutnya serta seterusnya. Seterusnya...

Kedua, memberangus budaya hadiah atau "amplop". Korupsi bisa kian subur salah satu karena budaya memberi hadiah berkembang tak tertahan. Padahal, hadiah yang diberikan kepada orang yang memiliki wewenang publik telah mengalami reduksi makna. Demi lancarnya kepentingan dan menjaga saling pengertian. Ketiga, menghindari ketergantungan komunalisme. Sikap bergantung kepada "komunitas kolektif", entah partai politik, ormas atau kelompok telah membuat banyak pemangku kebijakan merasa berhutang jasa. Hingga, setiap keputusan yang dikeluarkan dalam wewenang tidak bisa mandiri dan merdeka. Jadi, praktik menyimpang yang dianggap sebagai bagian praktik komunal. Korupsi seakan tak apa dilakukan jika hal itu membuat banyak orang merasakan "keuntungan" dari wewenang.

Keempat, menghabisi sikap instan, permisif dan hedonis. Korupsi terjadi karena kesadaran nilai bekerja keras dan tepat kurang menjadi perhatian. Prosedur pun disunat untuk mencapai efektivitas hasil besar dengan usaha dan modal relatif kecil. Para koruptor adalah orang-orang yang tak memiliki jiwa wirausaha tinggi. Maunya banyak untung, tapi main "sunat-sunatan."

Budaya-budaya yang melestarikan praktik korupsi harus didekonstruksi melalui mekanisme politis, hukum, edukasi, sosial dan kultural. Dalam korupsi, ada banyak nilai kejahatan yang merugikan tata hukum, politik, masyarakat sosial, adat, moral, agama dan merugikan kepentingan publik. Ironisnya, dilakukan pejabat publik.

(Dimuat Harian Jurnal Nasional, 3 November 2010)

Balasan Akhir untuk Koruptor

2010-10-29T13:40:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Judul : Koruptor Itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama
Penyunting : Hardiansyah Suteja
Penerbit : Mizan, Bandung
Tahun : I, September 2010
Tebal : ii + 194 halaman
Harga : Rp39. 500,-

Korupsi di negeri ini sudah menjadi budaya yang mengendap dalam sikap permisifisme, koncoisme, dan imbalan jasa, seakan tak ada dosa dalam melakukannya. Kalau memang sumua urusan lancar dan dianggap tak melanggar aturan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah jalan alternatif yang layak dipilih.

Terang-terangan secara berjamaah korupsi diselenggarakan. Tidak perlu bersembunyi seperti maling kacangan. Buku Koruptor Itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama hasil olah garap penyunting Hardiansyah Suteja ini membedah korupsi dari perspektif fikih dan teologi agama muatan gabungan perbandingan pemikiran Ormas Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Meski banyak cara pemberantasan korupsi telah ditempuh oleh berbagai pihak, upacara korupsi tetap jadi tradisi yang merugikan banyak pihak. Buku ini hadir mengisi ruang aksi yang belum terisi itu. Dalam buku ini diterangkan bahwa korupsi tidak akan terjadi di tengah seseorang memiliki keimanan. Artinya, koruptor itu orang yang tidak beriman.

Pemikiran Muhammadiyah mengawalinya dari asas kepemimpinan, yaitu amanah (dapat dipercaya), keadilan, dan amar ma’ruf nahi munkar. Seorang pemimpin yang dapat dipercaya, tuntutan tentang keadilan tidak ada karena dia sudah dipercaya.

Kalau dia berbuat tidak adil, maka setiap orang harus melakukan amar ma’ruf nahi munkar, mencegahnya. Korupsi, dalam bingkai kepemimpinan, menempatkan asas terakhir kepemimpinan itu di tempat yang paling utama. Sementara NU mengawali pembahasan korupsi dari pola paradigmatik tentang eksistensi manusia.

Manusia diciptakan Tuhan memiliki tugas sebagai khalifah (menajer Tuhan di bumi), dan sekaligus abdun (hamba) yang menyembah Tuhan. Tugas manusia hanya menjadi hamba Tuhan. Dia tidak boleh menghamba kepada harta, takhta, apalagi wanita.

Koruptor adalah orang yang telah diperbudak oleh kehinaan harta. Dari segi kepemimpinan, NU memandang korupsi sebagai pelanggaran kepemimpinan publik dengan menggarong harta publik dan merugikan kepentingan publik. Sebagai hamba, manusia adalah pemimpin bagi dirinya. Kepemimpinannya di sini bersifat personal.

Namun, sebagai khalifah, manusia yang diamanati jabatan oleh banyak orang (amanat jabatan publik), harus mentasarrufkan harta publik (APBD/APBN) untuk kemaslahatan umum.

Dalam pandangan NU maupun Muhammadiyah, korupsi adalah perbuatan dosa besar yang tidak bisa diampuni. Sama dengan syirik (menyekutukan Tuhan). Karena itulah, koruptor disebut sebagai orang yang tidak beriman, alias kafir.

(Dimuat Koran Jakarta, 29 Oktober 2010)

Setop Bersikap Konsumtif

2010-10-25T09:23:00.001+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Era globalisasi sekarang ini menuntut setiap elemen bangsa menempa kompetensi dengan meningkatkan kreativitas dan produksi karya.

Kompetisi yang kian ketat tersebut seakan-akan meneguhkan slogan teori Darwinisme, yaitu the survival for the fittest (yang bertahan, yang paling kuat). Dan itu seakan-akan sudah menjadi hukum besi dalam demokrasi dan globalisasi.

Negara-negara Barat yang memegang kendali produksi menjadi bangsa yang siap dengan segala tantangan dan risiko global yang mengancam.

Sementara, negara ketiga yang sedang berkembang seperti Indonesia menjadi bangsa yang paling aman untuk diperas energinya, dipaksa mengonsumsi produk yang mereka buat. Kita menjadi bangsa yang tingkat konsumsinya paling tinggi di dunia.

Itu bisa dibuktikan dengan minat belanja masyarakat yang luar biasa kendati kadang tingkat ekonominya rendah.

Ketika mendapatkan gaji atau uang, misalnya, banyak yang lebih suka membelanjakannya untuk membeli bendabenda mati daripada digunakan untuk “mengangsur” kebutuhan masa depan. Bukan karena butuh kita membeli benda- benda itu, tapi karena nilai prestisenya. Betapa banyak dari kita yang hampir setiap bulan berganti telepon seluler hanya untuk mengikuti tren.

Wajar jika Indonesia dinyatakan sebagai negara konsumen telepon seluler terbesar di dunia (Anand Krishna: 2007).

Tempat-tempat perbelanjaan modern, seperti mal, mini market dan lainnya, semakin hari kian ramai dikunjungi masyarakat.

Saking konsumtifnya, tradisi belanja di mal semakin tidak mengenal ruang dan waktu (terutama pada hari libur).

Dalam kondisi krisis global seperti sekarang ini, misalnya, yang namanya mal tetap menjadi tempat favorit masyarakat menghabiskan rupiah. Bahkan ada kecenderungan, mal dijadikan alternatif tempat wisata keluarga, menggeser objek wisata pantai dan pegunungan.

Selain itu, alasan masyarakat memilih mal dan minimarket karena alat elektronik modern seperti telepon seluler, televisi, komputer, dan peralatan rumah tangga yang lebih canggih relatif mudah diperoleh di sana.

Bila dibandingan dengan pasar tradisional, jelas kondisi itu jauh berbeda. Selisih harganya yang tidak terlalu tinggi dengan pasar tradisional juga menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih mal.

Sayang, tingginya tingkat konsumsi masyarakat kita tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas ekonomi. Bolehlah kita mengatakan bahwa masyarakat Barat lebih konsumtif daripada kita, namun mereka mengimbanginya dengan peningkatan produksi .

Dalam satu waktu, Barat menjadi produsen sekaligus konsumen, sementara negeri ini tidak. Dampak yang lebih fatal akibat budaya konsumtif adalah terkikisnya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Budaya konsumtif yang tidak seimbang itu pada akhirnya akan menumpulkan daya kreativitas anak bangsa.

Mereka akan lebih suka menerima daripada memberi, lebih suka malas daripada bekerja. Lihatlah betapa masyarakat kita yang rela berdesak-desakan hanya untuk mengantre uang zakat. Nyawa jadi taruhan demi mendapatkan uang yang habis dibelanjakan satu kali saja itu.

Industri Kreatif Ada nada optimistis yang menyatakan bahwa meluasnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di dunia industri dalam negeri, akibat krisis global, akan memicu lahirnya industri kreatif masyarakat. Artinya, gairah perekonomian rakyat ada harapan akan tumbuh secara mandiri, tidak mengandalkan pengusaha.

Sebelum kena PHK, seseorang mungkin belum pernah berpikir bagaimana strategi untuk memasarkan produk ciptaannya atau bagaimana cara mempertahankan bisnisnya dari ketatnya persaingan pasar. Namun, setelah ia menyatakan diri menjadi bos usahanya sendiri, ia akan belajar banyak tentang hal itu.

Di sinilah kreativitas dalam bidang ekonomi, yang berdampak pada tumbuhnya produktivitas, diharapkan mulai terbangun.

Harapan itu semakin menemukan relevansinya mengingat pergerakan gelombang ekonomi dunia sekarang ini sedang menuju pada era keempat setelah ekonomi industri, teknologi, dan jasa. Negara yang sementara ini mendominasi pasar industri kreatif dunia adalah China.

Sebagai negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis, China mendistribusikan kekayaan ekonomi kepada seluruh warga negaranya tanpa membedakan status.

Negara benar-benar menjamin kebutuhan hidup rakyatnya. Namun, untuk menghadapi persaingan global, pemerintah setempat, mulai jam tujuh pagi hingga jam lima sore, mewajibkan seluruh warga negara untuk memproduksi ragam produk ekonomi yang layak dijual ke luar negeri..

Hasilnya, produk Negara Tirai Bambu itu, terutama dalam bidang tekstil, mampu membanjiri pasar dunia internasional.

Mengingat kesempatan yang terbuka lebar dalam pengembangan industri kreatif tersebut, banyak kalangan yang gencar menyosialisasikannya kepada masyarakat. Apalagi di tengah kelesuan ekonomi bangsa.

Kini, peluang untuk menjadi bos lebih besar daripada menjadi buruh. Menjadi buruh yang bekerja di sebuah perusahaan, selain harus melengkapi kebutuhan administratif sebagai syarat lamaran, harus siap bersaing dengan banyaknya pelamar lain.

Kendati terbuka luas, menjadi bos bagi usahanya sendiri bukan pilihan banyak orang. Ini membuktikan bahwa pola pikir masyarakat kita masih didominasi pola pikir buruh, yang hanya ingin bekerja, lalu menerima untuk kemudian dibelanjakan, tidak berusaha keras bermain strategi-spekulatif, sebagaimana laiknya para bos.

Wajar jika mental demikian mengakibatkan masyarakat kita berpola konsumtif tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi.

Aktivitas belanja tanpa diimbangi upaya peningkatan produksi hanya akan menguntungkan korporasi asing ketika produk lokal tak dapat mengimbanginya.

Jangan berbelanja sebelum Anda menemukan produk dalam negeri yang layak dikonsumsi.

(Di Muat Koran Jakarta, 25 Oktober 2010)

Guru Tanpa Buku

2010-10-10T17:40:00.000+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Guru sama eksis dengan laku, dan buku merupa pandu. Keduanya tak bisa dipisahkan. Peserta didik adalah cermin laku yang terpandu itu. Bagaimana kalau jarak guru dan buku kian kian jauh? Tak berarah, munkin begitu laku peserta didiknya. Saya pikir.
Jika kata tanya diajukan, lebih pandai mana, antara guru dan murid? Pandangan lazim menyatakan, guru lebih punya daya linuwih (pengetahuan dan pengalaman). Ditilik secara struktural, guru bisa demikian citranya karena ia punya sistem kuasa yang membuat murid atau siswanya itu tidak bisa mengejar daya linuwih guru dengan cepat.

Siswa kelas 4 SD semisal, lebih disibukkan dengan kurikulum kelas empat, dan tidak memiliki keleluasaan bercakrawala dengan kurikulum kelas 5 atau 6. Tidak dilarang, tapi kesempatan tak terbuka lebar bagi siswa di sana. Jelas, guru lebih berkuasa. Padahal, tak senyatanya guru lebih menguasai.

Dengan satir teman saya yang seorang guru mengatakan, selisih ilmu guru dengan muridnya itu hanya semalam. Barangkali. Guru belajar malam tadi untuk disampaikan di kelasnya, esok pagi. Transformasi ilmu sukses tertempuh secara pragmatis. “yang penting besok siswa paham yang saya ajarkan,” katanya. Besoknya lagi kalau siswa lupa ingat pelajaran yang disampaikan, harus siap dieksekusi dengan hukuman kelas.
Walhasil, siswa ketika masuk kelas hanya diperbolehkan menggunakan rujukan buku panduan kelas. Hanya itu. Kalau melintas, dianggap tidak pantas. Anggapan apriori, mungkin sang guru itu kurang sanggup menerima gagasan yang melebihi ilmunya semalam, merujuk statemen teman saya tadi.

Siswa yang cerdas, lebih suka berdiam di kelas, karena merasa jemu dan jenuh dengan ilmu yang terbatas di buku, khusus pelajaran kelas itu. Muhammad Itqon Alexander (6) dari Plamongan Semarang yang pada usia 5 tahun mendapatkan rekor Muri karena mampu menghafal dan mengetahui nama-nama negara di seluruh dunia, sejarah berdirinya beserta corak benderanya, sering bolos sekolah, kata ayahnya kepada saya, karena merasa kelas di sekolah dikuasai guru.

Bagi Alex, belajar di kelas tidak lebih mengasyikkan dengan belajar belajar bersama ayahnya. Learning by doing. Ya, Alex belajar dengan masuk ke latar masalah. Bukan hanya menghafal, tapi menyelaminya langsung; menggambar, menamai negara serta mewarnai benderanya. Menghafal bukan sebab, tapi akibat. Beda di kelas, menghafal merupakan sebab, akibatnya; lupa atau terkena hukuman.

Itu, bagi saya, karena daya linuwih guru kurang didorong keintiman dialektis dengan buku. Guru adalah guru, buku adalah buku. Keterpisahan keduanya diperpanjang oleh definisi siswa yang ia adalah kertas kosong yang harus diisi guru. Sekolah disebut sekolah kalau ada guru, siswa, sistem pembelajaran dan mamajemen pendidikan. Buku menjadi sekian unsur yang ada di belakang gedung megah sekolah, satpam, kantin serta kegiatan ekstra siswa. Perpustakaan tidak lebih diutamakan progresifitasnya daripada ruang praktikum fisika, biologi, kimia, bahasa dan olahraga.

Sekolah tanpa buku, guru kian berjarak dengan ilmu. Mereka sibuk mengajar tanpa penambahan keilmuan dan pengalaman. Sibuk pula membina kegiatan ekstra siswa (pramuka, PMR, OSIS, komputer serta les wajib sekolah) belum urusan keluarga. Guru lelah di sekolah. Akhirnya, sertifikasi guru menjadi jalan praktis-pragmatis menaikkan tunjangan dan gaji. Daya linuwih guru dihitung secara kuantitatif dari setumpuk sertifikat yang berhasil dikumpulkan, bukan berapa banyak buku yang dibaca dan karya yang dihasilkan.

Guru tanpa buku bukan berarti ia mengajar tanpa panduan. Tanpa buku maksud saya adalah tanpa menempuh jalan meditasi pengalaman pemikiran dan keilmuan yang membuatnya kaya perspektif, tidak lekas puas dengan hanya memberikan definisi-definisi dan kategori-kategori kepada siswanya di kelas.

Karena guru itu laku dan teladan, sepatutnyalah dia tidak hanya menguasai ilmu kelasnya. Sehingga, setiap mengajar dia tidak hanya mengisi, tapi juga diisi. Dengan buku tentunya. Perpustakaan tempatnya. Namun jarang ditemui ada perpustakaan buat guru. Perputakaan menjadi tempat siswa mengerjakan soal dari guru.

Siswa bertambah ilmu mungkin, namun guru hanya mengulang sub-mata ilmu yang diulang-ulang setiap tahun, dengan kepala kosong siswa-siswa yang berbeda, di kelas yang sama, puluhan tahun, hingga pensiun. Kendati dua puluh tahun mengajar, tapi kapasitasnya ilmunya tetap sama. Karena tanpa buku. Pengalaman mengajar, iya, diakui pemerintah. Tapi pengalaman belajar, belum tentu.

Coretan ini katakan saja sebagai refleksi, bukan orasi, apalagi justifikasi, bahwa selain buku, guru adalah denyut peradaban. Tanpa buku, guru tak akan merupa menjadi pandu peradaban dan moral. Tentu, selain kapasitas intelektual, dimensi moral guru harus pula dijadikan ukuran. Agar jalan peradaban tidak pincang, siswa tidak tawuran di jalan-jalan dan masyarakat percaya proses pendidikan. Guru telah menciptakan profesor, kendati profesor guru jarang ditemukan; guru yang intim bercengkerama dan berkarya dengan buku itu. Ah.

(Dimuat Radar Surabaya, 9 Oktober 2010)

Mahasiswa, Kalian Bisa Apa?

2010-10-09T13:17:00.002+07:00

Oleh M Abdurrahman

TERKADANG mahasiswa memunculkan egoisme yang cenderung menjadi takabur. Kehadiran rasa takabur berkait dengan status yang disandang. Merasa berstatus ìmahasiswaî, tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri mereka. Padahal, entah berhadapan dengan polisi, dosen, pemerintah, mereka dianggap sebagai anak kecil yang tak perlu ditakuti.

Kecenderungan itulah yang menyebabkan mahasiswa tak merasa perlu bertindak ’sopan’. Lebih ironis, jika mahasiswa merasa tak pernah salah, tetapi sering menyalahkan orang lain. Itulah yang saat ini telah menyebabkan mahasiswa sombong.

Mahasiswa bukan pangkat. Mahasiswa hanya status, yang tak berbeda dari yang lain. Mereka tak memiliki kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial. Namun kekuasaan mahasiswa seolah-olah melebihi kekuasaan pejabat di negeri ini. Segala yang merugikan publik akan menjadi sasaran empuk mahasiswa untuk menggunakan kekuasaan. Penolakan terhadap praktik korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, penggusuran, penolakan kenaikan bahan bakar minyak, pendidikan mahal sering jadi aktivitas rutin bagi mahasiswa.

Itu sah-sah saja, selagi aksi tersebut benar-benar murni untuk kepentingan publik. Adalah ironis bila aksi itu berjalan berdasar kepentingan materi (uang) dan terkadang tanpa mengetahui pokok permasalahan. Padahal, dalam aksi tak jarang mahasiswa memaki-maki.
Perubahan Sosial Salah satu jargon untuk melakukan aksi adalah agen perubahan sosial. Merasa pantas menyandang jargon itu, segala lini kehidupan yang berkait dengan kehidupan bermasyarakat tak pernah lepas dari kontrol mahasiswa. Problematika bangsa, dari politik, ekonomi, sosial, sampai agama adalah lahan perjuangan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik.

Tak sedikit yang salah dalam perjuangan atas nama publik itu. Kesalahan yang sering mereka lakukan itulah, sampai detik ini belum mereka akui sehingga terus berulang. Andai mau mengakui, mereka tentu akan mengubah cara perjuangan menjadi lebih santun dan harmonis.

Tengoklah ketika terjadi demonstrasi mahasiswa, sejumlah fasilitas publik tak jarang hancur dan ratusan orang kehilangan waktu gara-gara lalu lintas macet. Apakah perilaku itu dibenarkan bagi khalayak umum?

Belum lagi yang terkadang ada pemblokadean jalan dengan membakar ban di tengah jalan. Siapa yang merugi? Masyarakat bukan? Apakah perilaku itu pantas disandang mahasiswa?

M Abdullah Badri (Suara Merdeka, 25/9) menyatakan ada empat dosa yang tak disadari mahasiswa, yakni membaca, diskusi, menulis, dan sosialisasi. Keempat hal itu merupakan kebutuhan primer bagi mahasiswa yang tak bisa ditawar-tawar. Namun realitasnya, mahasiswa cenderung lebih banyak tidak melakukan keempat hal itu. Justru segala hal yang berkait dengan publik menjadi kebutuhan utama, mengalahkan kebutuhan diri sendiri.

Penyebab utama kegagalan perjuangan mahasiswa adalah kurang mengutamakan kepentingan pribadi. Bukankah membaca, diskusi, menulis, dan sosialisasi adalah kewajiban yang tak bisa ditinggalkan mahasiswa? Jika mengamalkan kewajiban itu, mereka akan menyadari perjuangan selama ini sangat tak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dari membaca, mereka akan tahu segala hal yang berkait dengan cara berjuang yang baik. Mereka akan mengerti dampak arus lalu lintas yang macet, kerusakan fasilitas publik, sehingga perlu perilaku santun dan harmonis kepada sesama.
Merusak fasilitas publik jangan dijadikan alat pembenar untuk memberantas kejahatan. Bayangkan, pembangunan fasilitas publik dibiayai dengan uang rakyat.

Dengan susah payah kita membayar ke pemerintah demi memperbaiki pembangunan, tetapi kita sendiri yang merusak dan menanggung akibatnya. Itu akibat ketidaktahuan mahasiswa tentang fungsi fasilitas dan pembangunan. Andai mereka tahu, perusakan barang publik tentu tidak bakal terjadi.

Memang kebijakan yang tak prorakyat dan perilaku kejahatan pejabat terhadap negara harus dilawan. Namun bukan berarti cara kekerasan adalah jalan utama. Dalam dunia akademik, tentu perlu mengedepankan sopan santun dan etika sebagai wujud implementasi keilmuan yang dipelajari. Berperang melawan kejahatan tidak harus berwajah preman. Etika dan moralitas merupakan cermin pribadi generasi terdidik seperti mahasiswa. Jadi memerangi kejahatan tidak harus mengorbankan fasilitas publik.
Bisa Apa? Setelah melepas status mahasiswa dengan gelar sarjana, problematika pun banyak bermunculan menghadang mereka. Dulu, ketika mahasiswa, mengubah nasib sosial adalah tujuan utama. Tak jarang mereka bentrok dengan polisi dalam setiap aksi sehingga upaya itu mencerminkan jiwa sosial yang benar-benar menghendaki perubahan kea rah lebih baik.

Entah mengapa, setelah jadi sarjana, arah peran sosial mahasiswa justru tidak jelas. Menghadapi kondisi riil masyarakat, seperti kemiskinan, kebodohan, krisis moral, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Dalam menghadapi kondisi seperti itu, agen perubahan sosial harus tetap melekat dalam diri sarjana. Perjuangan harus berlanjut hingga problematika sosial benar-benar hilang.

Sosok mahasiswa yang dulu dibangga-banggakan, ternyata tak bernyali di depan masyarakat sesungguhnya. Apa gunanya status itu jika setelah jadi sarjana tidak peduli lagi terhadap realitas sosial? Bahkan mengubah diri sendiri pun kesulitan.
Karena itu, jangan hanya bangga dengan status mahasiswa. Peran serta dalam menyumbangkan ide dan tenaga dalam mengubah kondisi sosial pun seharusnya jadi kewajiban bagi mahasiswa. Jangan ikut-ikutan, tanpa mengetahui pokok permasalahan yang dihadapi. (51)

- M Abdurrahman, pegiat Komunitas Rindu Alas IAIN Walisongo Semarang

(Dimuat Suara Merdeka, 8 Oktober 2010)

Empat Dosa Mahasiswa

2010-09-29T20:18:00.000+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Jangan dikira menjadi mahasiswa tak akan pernah salah. Adalah konyol menjadikan status mahasiswa sebagai tameng diri untuk berkelit dari kesalahan, ketidaktahuan dan kemalasan. Banyak kawan yang berpaham, tak apa salah, asal masih mahasiswa. Kalau sudah jadi pakar, baru kita harus benar.

Seloroh itu sering terdengar dalam lingkaran diskusi dan perkumpulan di berbagai tempat. Paradigma bebas salah membuat sebagian besar mahasiswa kita asal omong, asal aksi, asal gaya dan asal diperhatikan. Ini adalah laku dosa yang perlu “ditaubatkan”.

Perilaku asal dalam gerakan intelektual, sosial dan politik mahasiswa merupa cermin betapa mahasiswa sebetulnya punya peran tapi tak mau direpotkan beban. Maunya jadi sarjana, tapi belajar saja harus dipaksa. Maunya inggin berdemo tapi isunya asal-asalan. Demostrasi akan dilakoni kalau membuat gagah diri: bisa teriak di depan pejabat dan media.

Seorang kawan ada yang bercita-cita menjadi dosen. Tapi ironis, dia malas membuat makalah. Katanya, dia masih punya teman yang setia membuatkan makalah dan rental yang siap sedia jasa pembuatan makalah. Lho kok? Ini bagi saya adalah dosa besar mugholladloh (berat), yang perlu diratapi.

Dosa Besar
Setidaknya ada empat dosa besar mahasiswa yang harus ditaubati dalam bahasa peradaban. Pertama, tidak suka membaca. Mahasiswa akan kehilangan wajah peradaban (agent social of change), kalau membaca hanya ritus periodik yang terpaksa ditekuni kala mengerjakan tugas kuliah saja. Pandangan umum, mahasiswa adalah makhluk canggih yang paham segala apa dari siapa. Tapi karena membaca bukan tradisi baginya, ia tak ubahnya keledai yang membawa kertas-kertas bertumpuk ke manapun di pundaknya. Ia orang yang digadang sebagai pembaru, tapi awam sekali dengan gagasan pembaharuan, karena malas membaca.

Kedua, enggan berdiskusi. Mungkin saja seorang mahasiswa suka membaca. Mungkin pula dia tahu banyak hal yang dia baca. Namun, tanpa diskusi sebagai pelengkap wacana, apalagi dengan orang lain yang berseberang pemikiran, ia akan menjadi “kambing jantan” di kandang sendiri. Pemikirannya yang menumpuk, unek-uneknya yang seabrek, tak pernah terkena cuaca dan iklim luar. Pemikiran yang “dilemari eskan” akan membeku dalam pembenaran tanpa nalar, kekuasaan tanpa pelayanan. Maunya menang sendiri, karena diskusi dianggap mencemari pemikiran diri.

Ketiga, malas bersosialisasi. Sombong banget mahasiswa yang berpuas pada dirinya saja. Hanya. Dia tidak mau bergaul dengan selain komunitasnya. Ekslusifitas yang dibiasakan membuat ia tak mengenal lingkungan, apalagi dunia luar yang acapkali berbeda dari bayangan imajinasinya. Saya ingat betul petuah guru: kalau kamu kuliah, perbanyaklah teman, belajar hanya formalitas yang tak boleh ditinggalkan. Tanpa koneksi, produk pendidikan perguruan tinggi hanya akan menjadi “sampah”. Jengah saya melihat kawan-kawan mahasiswa yang semasa hidup di kampus punya prestasi tinggi, tapi setelah lulus, masih mengiba dan mengemis dengan ijazahnya dan tak kunjung diterima. Karena ia dulu malas bersosialisasi. Tak mau berorganisasi, berkoneksi.

Keempat, malas menulis. Tradisi ini yang nempaknya belum menjadi gejala akademik yang memuaskan. Banyak mahasiswa kita yang pandai bersilat lidah, tapi meludahkan pemikirannya dalam bahasa tulis kepayahan. Cara berkelitnya banyak; tidak berbakat, tak ada waktu, hingga berkata dengan percaya diri: hanya orang-orang tertentu saja yang diberkati hidayah menulis. Walhasil, para mahasiswa budiman yang suka membaca tapi tak punya karya, ia menjadi intelektual oral jalanan, yang suka bicara (berkhotbah) di mana-mana, punya pengikut banyak, tapi hanya di kandangnya sendiri. Begitu berhadapan dengan orang lain di luar sana, ia seperti mahasiswa semester awal yang baru saja melepas seragam OSPEK. Awam.

Pembersihan
Empat dosa besar mahasiswa itulah yang harus dibersihkan dari kultur akademik kampus kita yang suka membangun daripada membanggunkan mahasiswanya, yang suka prestasi dan promosi tapi lupa mendorong kreasi peserta didiknya. Pertobatan harus dilakukan secara massal agar tak diwarisi oleh generasinya. Agar dosa tak mengutuk identitas keturuanannya, adik kelas ke bawahnya.

Birokrasi kampus perlu digedor agar tak terlelap dalam gegap gempita pemenuhan tenaga kerja saja. Dosen agaknya juga menjadi elemen utama yang harus diperingatkan agar kalau memberikan tugas kuliah tidak asal main dan asal bisa dikerjakan. Diakui atau tidak, dosen kita tak banyak yang punya jiwa entrepreneurship dan leadership. Dia mau bekerja hanya di saat jam kerja, dan mengajar saat di kampus saja. Di luar itu dihitung jam lembur dan sulit ditemui oleh mahasiswanya. Kultur ini sedikit banyak ini yang membuat mahasiswa melakukan dosa besar penjiplakan dan potong arus birokrasi.

Kurikulum kuliah juga hendaknya tak mengajarkan mahasiswa saja. Akan lebih eksotis bila mahasiswa, dengan kurikulumnya, dibombong dan diberikan arahan. Pilihan tetap padanya. Birokrat dan dosen sejauh mungkin menjauhi hasrat inisiasi mahasiswa dalam berbagai karya. Biarkan mahasiswa memilih judul skripsinya, asal bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jangan dipaksa. Pengalaman menyatakan, beberapa kawan mahasiswa enggan membaca dan menulis salah satunya karena mata kuliah atau dosen pengampu dianggap tidak lebih pintar dan lebih mengusai materi. Lalu, siapa yang dosa? Ah.

(Dimuat Suara Merdeka, 25 September 2010)

Mengheningkan untuk Keseimbangan

2010-09-29T20:14:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Judul : Pencerahan dalam Perjalanan
Penulis : Gede Prama
Tebal : 310 halaman
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Tahun : I, Agustus 2010
Harga : Rp. 50.000

Kekuasaan, kerakusan, dan dendam adalah sifat-sifat manusia yang menciptakan kegelapan dunia dan dirinya. Karakter itulah yang membuat segenap potensi kebaikan tertutup kabut asap tebal.

Dengan demikian, di mana pun, manusia seperti ini akan menjadikan yang lain (the other) sebagai tempat menumpahkan angkara murka kekuasaan, kerakusan material, dan kesombongan diri.

Buku Gede Prama berjudul Pencerahan dalam Perjalanan inilah yang akan mencerahkan jalan-jalan terjal peradaban rendah manusia yang dipenuhi dengan uang, dendam, dan penyimpangan kekuasaan itu.

Berkalikali Gede Prama, dalam kumpulan esainya ini, bicara soal kekuasaan, kepemimpinan, kerakusan material, dan kedengkian yang mengarak jiwa manusiawi kita.

Penulis bukan menyalahkan orangorang yang sedang “tidak tercerahkan itu”. Dia hanya mengajak pembaca untuk bermeditasi, yoga, dan mengheningkan diri dalam cinta dan kasih sayang.

Gede Prama mengatakan akar permasalah kompleks negeri ini tiada lain adalah keakuan (ego) masih mengalahkan segalanya di luar diri. Sehingga, meskipun kaya, tak ada kedermawanan yang mengiringi.

Kepintaran tidak bersanding dengan kemajuan, justru kehancuran dan kesombongan.

Memimpin dijadikan tujuan, bukan sarana. Penulis mengajak untuk menyeimbangkan diri dalam keheningan dan kesolehan asketis (puasa, diam, meditasi, dan lain-lain).

Itulah yang dikatakan tetua Jawa sebagai suwung. Tidak ada keakuan, ketakutan, keinginan, apalagi kerakusan yang tersisa. Semuanya lenyap ditelan suwung. Seperti ruang yang memberi tempat bertumbuh apa saja dan siapa saja.

Kendati terlihat tidak ada apa-apa, ruang melimpahkan kasih sayang tak terbatas. Karena ada ruang, cahaya matahari bisa melaksanakan tugasnya, pohon bertumbuh, manusia menjadi dewasa (halaman 43).

Itulah makna mengheningkan diri, menyuwungkan diri. Dengan pengsosongan diri, penderitaan dan kesedihan yang sedang kita alami tidak akan menjadi benih-benih kemarahan, justru menjelma titik-titik kebeningan dan kebijaksanaan.

Ibarat air, dalam setiap alirannya, ia begitu lentur melewati setiap rintangan dan bebatuan. Pemimpin seperti air adalah yang memancarkan kebijaksanaan di mana pun berada.

Ke atas memancarkan cahaya pelayanan, ke samping menyebarkan persahabatan, dan ke bawah memberikan bimbingan.

Kekuasaan baginya bukan gerbang untuk melakukan dendam dan keangkuhan, namun dipahami sebagai pintu pembebasan dan pelayanan setinggi-tingginya dengan cinta dan kasih sayang karena tak ada orang yang tidak ingin bahagia. Tidak ada di antara kita yang mau menderita.

Para bijak memahami hal itu di kedalaman diri paling jernih. Perlu dicatat, buku yang memancarkan spiritualitas eksotis ini banyak memuat ulang esai penulis yang dimuat di media dan publikasi lainnya. Sayang, tidak disertakan dari mana sumbernya.

Bagi yang mengikuti tulisan Gede Prama, akan mengalami de javu pemikiran. Namun, akan tetap asyik karena pencerahannya begitu nyata dan perlu direnungkan untuk mencapai suwung diri.

(Dimuat Koran Jakarta, 17 September 2010)

E-book dan Pergeseran Kultur Aksara

2010-09-29T20:08:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

ERA baca keaksaraan dari kertas yang dimulai sejak 105 Masehi oleh Ts’ai Lun di China, diprediksi tergantikan kultur baca digital atas kehadiran teknologi electrohttp book (e-book) yang beberapa tahun terakhir kecenderungan dalam masyarakat baca. Kendati kultur baca masyarakat kita masih memprihatinkan, pelanggan teknologi e-book di dunia maya meningkat cukup menggembirakan. Peranti baca lunak, seperti rar, zip, pdf, tgz, dan chm di situs yang tersebar luas di internet menggeser eksistensi buku cetak yang dijual di toko buku konvensional.

Pergeseran bukan hanya terjadi dalam hijrah masyarakat informasi dari tradisi baca cetak ke digital, melainkan juga dalam dimensi dan orientasi ritual membaca. E-book telah menggugat ketidakadilan akses informasi yang selama ini dihegemoni buku cetak. Dulu, untuk mendapatkan informasi perlu membeli buku. Kini, dengan kantong tipis atau kosong, informasi yang sama dapat diakses dari internet dalam bentuk e-book, gratis. Juga tak perlu ruang luas dan lemari besar untuk menjadi kolektor buku berbobot.

Gaya Alternatif Kultur baca elektronik kini juga menampakkan dimensi perubahan dari kecenderungan pola free information service ke free information service. E-book bisa dimanfaatkan sebagai gaya alternatif penjualan informasi yang menjanjikan pundi-pundi rupiah. Yang berbayar tentu. Laba bisa berlipat kali karena berjualan e-book tak perlu repot keluar biaya promosi mahal dan ongkos distribusi. Soft file tulisan jadi yang sudah ada, tinggal diganti format baca ke zip, pdf, rar, atau yang lain, dan bisa langsung dijual. Harga ditentukan oleh seberapa menggoda judul e-book itu buat calon pembeli, bukan tebal halaman. Begitu pun e-book tak akan habis terjual, meski ratusan orang membeli setiap hari.

Untuk menarik pelanggan, toko buku biasanya menggelar bazar buku atau promosi resensi buku baru di media massa. Pembeli dijemput bola. E-book tidak demikian. Pembeli justru yang datang mencari bola; membeli. Partisipasi aktif pembaca tampak. Mereka menelusuri e-book di internet sesuai dengan selera dan kebutuhan serta tak perlu menyita waktu ke perpustakan umum. Klik, beli, lalu unduh dan bisa dibaca langsung di tempat atau disimpan dalam perpustakaan digital.

Jual Diri Karya E-book juga memunculkan kultur writer entrepreneurship. Penulis buku elektronik tidak hanya pemilik hak intelektual karya, tetapi juga distributor, pedagang buku sekaligus pustakawan yang cerdas; kolektor yang bukan hanya menata rapi buku, melainkan juga mengemas dan “menjual” informasi ke pelanggan. Makin banyak koleksi e-book kian luas pelanggan yang cinta. Pelanggan setia, kata Bill Marriot (pemilik Hotel Marriot), akan datang kembali bila dilayani dengan benar; disediakan e-book yang termutakhirkan itu (John C Maxell, 2003: 87).

Badiatul Muhlisin Asti, penulis asal Grobogan, menyebut jual diri karya pribadi itu sebagai penerbitan pribadi. Di kalangan penulis, kecenderungan itu kini menggeliat di tengah iklim penerbitan mesin cetak yang seret akibat krisis kertas dan sistem pembagian royalti yang kurang memuaskan. Dengan berdagang karya pribadi, penulis bebas menentukan harga dan besaran cetakan. Tentu disesuaikan dengan kemampuan modal.

Kabar baik e-book yang menjanjikan peningkatan taraf imajinatif dan daya kreasi dari masyarakat, seiring dengan peningkatan iklim baca yang kondusif, tak senyatanya menciptakan keadilan dalam akses informasi. Inovasi teknologi digital memang bertabiat bebas akses oleh konsumen pembaca dari kalangan mana pun. Namun tak semua orang mampu melakukan. Setidaknya, kata Sudaryatmo (2001: 10), dalam kecenderungan teknologi e-book, masih ada kategorisasi konsumen pembaca yang terinformasi (berpendidikan; menengah ke atas) dan yang tidak terinformasi (berpendidikan rendah; menengah ke bawah).

Kalangan terdidik jelas diuntung-kan dengan kecenderungan baca ala teknologi digital itu, karena mereka punya kemampuan akses dan alat. Namun bagi masyarakat yang kurang mampu, kecenderungan itu tak membawa perubahan apa-apa.

Selain masalah itu, semarak keaksaraan berbasis teknologi e-book juga belum mendapatkan “sertifikasi intelektual” dari kalangan akademisi. E-book belum bisa dijadikan rujukan referensial dalam penulisan karya ilmiah di kampus, karena belum menjamin kepemilikan sah hak cipta dan orisinalitas hak intelektual, kecuali jika sudah ada salinan cetak.

Karena itulah, di sebagian kalangan, e-book dijadikan sarana menjual kumpulan pengetahuan dan informasi yang kurang bisa dipertanggungjawabkan sumber asal aslinya. Penerbitan pribadi ada, tetapi kultur keberaksaraannya kurang menggiatkan ekspresi imajinatif dan sisi kreatif konsumen pembaca. Padahal, itu yang dibutuhkan bangsa kita di tengah kedangkalan menemukan kesejarahan peradaban yang mengarak. Semoga perubahan teknologi membawa kemajuan, kendati setiap perubahan tidak selalu membawa kemajuan. Ts’ai Lun pun harap-harap cemas.

(Dimuat Suara Merdeka, 6 September 2010)

Perempuan, E-Comerce, dan Kemandirian

2010-09-29T20:06:00.002+07:00

Oleh M Abdullah Badri

KRISIS yang menerpa bangsa ini membuat setiap individu untuk bisa mencari ketahanan ekonomi dan sosial. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa terjadi sewaktu-waktu bila sebuah perusahaan menganggap perlu demi efisiensi dan stabilisasi. Laki-laki (suami) yang menjadi tulang punggung keluarga dipulangkan dari tempat ia berkerja.

Keluarga jelas akan mengalami krisis kalau peran suami di sana tak segera diambil alih oleh istri. Karena satu dan lain hal, ketika suami meninggalkan rumah atau alpa kerja di-PHK, istri memang yang paling layak menggantikan demi kelangsungan hidup.

Di sini, perempuan dituntut untuk bisa mandiri. Sekarang ini di dunia maya sedang marak istilah wirausaha ibu rumah tangga. Beberapa situs internet menyediakan secara gratis bagaimana mengisi waktu luang di rumah agar bisa menghasilkan keuntungan material namun tetap bisa memantau perkembangan anak-anak mereka di rumah. Jadi, dia mengasuh anak tetapi mempunyai sampingan kerja di rumah.

E-Commerce menjadi bisnis pilihan para perempuan di rumah. Ibu rumah tangga yang punya banyak waktu di rumah dalam masa suami bekerja di luar tinggal duduk di layar datar menggelar dagangan di dunia maya. Tak perlu menyewa toko dan penjaga. Ia hanya memerlukan inovasi agar dagangan yang digelar membuat pengunjung situs tergerak menawar dan membeli.

Ketertarikan pelanggan dari dunia maya memiliki nilai sendiri. Kalau kebetulan barang yang dipasarkan di sana itu diminati seorang kolektor atau yang punya hobi tertentu, penawaran seperti lelang.

Harga yang dipasang bisa naik sesuai keinginan yang calon pembeli. Berlipat ganda malah. Inilah keuntungan tersendiri berbisnis lewat internet itu. Bahwa harga barang yang dipajang bukan sasaran, tapi sejauh mana barang yang ditampilkan dan hendak ditampilakan memikat pengunjung.

Tawar menawar harga tak perlu membutuhkan energi karena jenis barang, tabel harga, teknis pengiriman (delivery) dan cara pembayarannya pun diterangkan secara jelas (Muhammad Yusuf, 2009: 183). Kalau sepakat, call telp number, uang dikirim, barang akan segera diterima. Di sini, para ibu rumah tangga tak perlu repot menyediakan waktu untuk menunggu pelanggan. Justru pembeli datang atas keinginan sendiri.

Berdagang sambilan bagi perempuan ibu rumah tangga tidak memerlukan waktu, modal dan jasa yang begitu banyak untuk mengembangkan bisnisnya. (Ating Tedjasutisna, 2000: 10). Pun resiko kerugian amat kecil, kecuali bila terkena skandal penipuan.

Dengan begitu, perempuan bisa memiliki peran ganda. Selain menjadi ibu yang bertanggungjwab terhadap perkembangan anak-anaknya, dia juga bisa menambah pundi-pundi kekayaan tanpa harus memeras keringat. Kerja keras.
Kesempatan
Di tengah iklim kompetisi ekonomi yang sengit, yang dibutuhkan bukan hanya kerja keras. Justru yang lebih tangguh menghadapi tantangan adalah mereka yang berani mengambil kerja kreatif.

E-Commerce membuat orang tak lagi repot menyediakan tempat luas dan energi tinggi untuk menggelar dagangan. Namun, hasil yang didapatkan sangat cepat dan menguntungkan. Di salah satu situs internet dan jejaring sosial maya, seorang teman berseloroh Iklan barang daganganku tak perlu membayar pajak, katanya.

Namun kian hari pelanggannya terus tambah. Ya, dia punya situs sendiri, bebas memasang iklan barang semaunya. Seminggu sekali dia harus kulakan baju batik ke Pekalongan karena permintaan yang tak diduga banyaknya. Dia perempuan, muda, bisa dibilang mandiri, bahkan kaya. Tapi dia tak mempunyai toko kecuali di dunia datar, layar sosial berbasis jaringan.

Indonesia membutuhkan perempuan-perempuan yang mandiri. Kultur wirausaha adalah cara pembuktian diri bertahan dari kompetisi ekonomi. Ini jalan ekonomi kerakyatan. Kesempatan untuk menaklukkan kelemahan dengan kreativitas dan inovasi. Para ibu rumah tangga yang mengambil kesempatan ini tak perlu khawatir pengaruh negatif pergaulan dalam keluarga, karena anak dalam pantauannya.

Al-Zarnuji dalam Talim al-Mutaallim menyatakan, salah satu indikasi keberkahan seseorang dalam hidupnya adalah ketika dia punya sumber rizki yang diraih tidak jauh dari rumah. Zarnuji mengatakan demikian karena rumah yang ditempati keluarga adalah sumber inspirasi. Rumah menjadi goa yang sepi senyap gelap bila ia menjelma tragedi unit-unit keluarga.

Ketidakrukunan anggota keluarga yang berbuntut perceraian dan permusuhan adalah karena rumah hanya dijadikan singgahan tempat beristirahat belaka, saat malam tiba. Padahal, fungsinya lebih dari itu. Ia adalah tempat melahirkan imajinasi.

Anggota keluarga terutama ibu rumah tangga- akan menjadi pusat pembangunan kultur rumah yang cerah kalau ia mandiri dan berbagi peran dengan suami. Agar rumah menjadi surga. Baity Jannati/ rumahku surgaku, kata Nabi Muhammad saw.

(Dimuat Harian Umum PELITA, 18 Agustus 2010)

E-book dan Pergeseran Kultur Aksara

2010-09-08T10:00:00.000+07:00

Oleh M Abdullah Badri

ERA baca keaksaraan dari kertas yang dimulai sejak 105 Masehi oleh Ts’ai Lun di China, diprediksi tergantikan kultur baca digital atas kehadiran teknologi electronic book (e-book) yang beberapa tahun terakhir jadi kecenderungan dalam masyarakat baca. Kendati kultur baca masyarakat kita masih memprihatinkan, pelanggan teknologi e-book di dunia maya meningkat cukup menggembirakan. Peranti baca lunak, seperti rar, zip, pdf, tgz, dan chm di situs yang tersebar luas di internet menggeser eksistensi buku cetak yang dijual di toko buku konvensional.

Pergeseran bukan hanya terjadi dalam hijrah masyarakat informasi dari tradisi baca cetak ke digital, melainkan juga dalam dimensi dan orientasi ritual membaca. E-book telah menggugat ketidakadilan akses informasi yang selama ini dihegemoni buku cetak. Dulu, untuk mendapatkan informasi perlu membeli buku. Kini, dengan kantong tipis atau kosong, informasi yang sama dapat diakses dari internet dalam bentuk e-book, gratis. Juga tak perlu ruang luas dan lemari besar untuk menjadi kolektor buku berbobot.

Gaya Alternatif
Kultur baca elektronik kini juga menampakkan dimensi perubahan dari kecenderungan pola free information service ke free information service. E-book bisa dimanfaatkan sebagai gaya alternatif penjualan informasi yang menjanjikan pundi-pundi rupiah. Yang berbayar tentu. Laba bisa berlipat kali karena berjualan e-book tak perlu repot keluar biaya promosi mahal dan ongkos distribusi. Soft file tulisan jadi yang sudah ada, tinggal diganti format baca ke zip, pdf, rar, atau yang lain, dan bisa langsung dijual. Harga ditentukan oleh seberapa menggoda judul e-book itu buat calon pembeli, bukan tebal halaman. Begitu pun e-book tak akan habis terjual, meski ratusan orang membeli setiap hari.

Untuk menarik pelanggan, toko buku biasanya menggelar bazar buku atau promosi resensi buku baru di media massa. Pembeli dijemput bola. E-book tidak demikian. Pembeli justru yang datang mencari bola; membeli. Partisipasi aktif pembaca tampak. Mereka menelusuri e-book di internet sesuai dengan selera dan kebutuhan serta tak perlu menyita waktu ke perpustakan umum. Klik, beli, lalu unduh dan bisa dibaca langsung di tempat atau disimpan dalam perpustakaan digital.

Jual Diri Karya
E-book juga memunculkan kultur writer entrepreneurship. Penulis buku elektronik tidak hanya pemilik hak intelektual karya, tetapi juga distributor, pedagang buku sekaligus pustakawan yang cerdas; kolektor yang bukan hanya menata rapi buku, melainkan juga mengemas dan “menjual” informasi ke pelanggan. Makin banyak koleksi e-book kian luas pelanggan yang cinta. Pelanggan setia, kata Bill Marriot (pemilik Hotel Marriot), akan datang kembali bila dilayani dengan benar; disediakan e-book yang termutakhirkan itu (John C Maxell, 2003: 87).

Badiatul Muhlisin Asti, penulis asal Grobogan, menyebut jual diri karya pribadi itu sebagai penerbitan pribadi. Di kalangan penulis, kecenderungan itu kini menggeliat di tengah iklim penerbitan mesin cetak yang seret akibat krisis kertas dan sistem pembagian royalti yang kurang memuaskan. Dengan berdagang karya pribadi, penulis bebas menentukan harga dan besaran cetakan. Tentu disesuaikan dengan kemampuan modal.

Kabar baik e-book yang menjanjikan peningkatan taraf imajinatif dan daya kreasi dari masyarakat, seiring dengan peningkatan iklim baca yang kondusif, tak senyatanya menciptakan keadilan dalam akses informasi. Inovasi teknologi digital memang bertabiat bebas akses oleh konsumen pembaca dari kalangan mana pun. Namun tak semua orang mampu melakukan. Setidaknya, kata Sudaryatmo (2001: 10), dalam kecenderungan teknologi e-book, masih ada kategorisasi konsumen pembaca yang terinformasi (berpendidikan; menengah ke atas) dan yang tidak terinformasi (berpendidikan rendah; menengah ke bawah).

Kalangan terdidik jelas diuntung-kan dengan kecenderungan baca ala teknologi digital itu, karena mereka punya kemampuan akses dan alat. Namun bagi masyarakat yang kurang mampu, kecenderungan itu tak membawa perubahan apa-apa.

Selain masalah itu, semarak keaksaraan berbasis teknologi e-book juga belum mendapatkan “sertifikasi intelektual” dari kalangan akademisi. E-book belum bisa dijadikan rujukan referensial dalam penulisan karya ilmiah di kampus, karena belum menjamin kepemilikan sah hak cipta dan orisinalitas hak intelektual, kecuali jika sudah ada salinan cetak.

Karena itulah, di sebagian kalangan, e-book dijadikan sarana menjual kumpulan pengetahuan dan informasi yang kurang bisa dipertanggungjawabkan sumber asal aslinya. Penerbitan pribadi ada, tetapi kultur keberaksaraannya kurang menggiatkan ekspresi imajinatif dan sisi kreatif konsumen pembaca. Padahal, itu yang dibutuhkan bangsa kita di tengah kedangkalan menemukan kesejarahan peradaban yang mengarak. Semoga perubahan teknologi membawa kemajuan, kendati setiap perubahan tidak selalu membawa kemajuan. Ts’ai Lun pun harap-harap cemas.

(Dimuat Suara Merdeka, 6 September 2010)

Kemiskinan Yang “Menggembirakan”

2010-08-29T14:52:00.001+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Kepada seorang pengemis saya bertanya perihal pekerjaannya. Dia tidak meratapi kemiskinan, justru menjadikannya sebagai semangat bekerja untuk meningkatkan penghasilan. “Kalau mau jadi pengemis jangan tangung-tanggung, kerjakan dengan sepenuh hati,” katanya. Lho kok? Ya, dalam sebulan menggeluti profesi sebagai pengemis bisa meraup untung minimal satu juta. Menggembirakan, bukan?

Meski penghasilannya di atas gaji minimal buruh Semarang, mereka tetap setia menjadi salah seorang yang masuk dalam data statistik angka kemiskinan yang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 31, 02 jiwa atau 13,33% dari jumlah penduduk Indonesia (data Maret 2010).

Menjadi miskin satu kali adalah berkah. Mengantongi status sebagai golongan miskin dalam situasi ekonomi yang sulit malah seringkali dijadikan alasan mendapatkan “tunjangan hidup” yang disediakan pemerintah. Dengan status miskin, kemudahan berkerja secara konvesional tak perlu dilakukan. Proyek-proyek penanggulan kemiskinan dari pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin), kesehatan gratis (jamkesmas), anak mendapatkan dana oprasional sekolah (BOS) atau gratis sama sekali, hingga subsidi murah berlangganan listrik dan air, didapatkan dengan mudah dan barakah.

Dalam proyek-proyek tersebut setiap orang seperti mau saja dikatakan miskin. Ia rela antri berjam-jam untuk mendapatkan bantuan gratis meskipun emas, kalung atau gelang emas terpakai kokoh sebagai hiasan pada tubuh. Ketika itu, tak ada rasa malu menjadi miskin walapun daftar pengantre banyak yang mengendarai sepeda motor dan ponsel bermerek mahal.

Merekayasa Nasib
Karena itulah, dalam pandangan ekonomi tertentu, orang miskin tak mesti perlu dibantu. Mereka bukan orang yang gelisah dengan kemiskinannya. Kemiskinan dalam takaran ini justru diciptakan oleh dirinya sendiri. Nasib menjadi miskin adalah pilihan dari nasib hidup. Kalaupun dibantu bukanlah karena kemiskinannya, namun lebih karena unsur iba sebagai ekspresi sisi kemanusiaan individu.

Dalam permenungan meditatif, saya diam-diam menyetujui bahwa orang miskin memang kadang perlu dibebaskan dengan kemiskinan yang jadi profesinya. Tak perlu heroik menjadi orang kaya dihadapannya.

Pengemis yang datang ke rumah minta shodaqah, entah atas nama diri sendiri, lembaga atau institusi tertentu yang membutuhkan sumbangan dana, sekali proposal permohonan sumbangannya dikabulkan, dia akan kembali untuk kedua kali dan seterusnya. Saya sendiri sering menjumpai orang sama meminta (mengemis) berkali-kali di tempat yang sama.

Karena mengemis sudah dijadikan profesi yang menjanjikan penghasilan cukup tinggi, tak ubahnya ia seperti profesi jasa lainnya laik dokter, perawat, satpam, sopir, pegawai dan lainnya. Belum tentu yang memberi uang lebih kaya daripada yang meminta. Pengemis profesional lebih pintar menerapkan prinsip wirausaha secara strategis. Di kampus saya, ada jejaring pengemis yang keliaran meminta-minta iba kepada mahasiswa yang nongkrong di kantin atau yang sedang ngumpul bareng di sudut kampus.

Acap, ketika sedang asyik diskusi, tiba-tiba seorang pengemis datang menyambangi. Tentu, dari sekian orang yang ada, pasti ada yang mengeluarkan recehan yang jumlahnya bisa mencapai lima hingga sepuluh ribu. Ini sebuah strategi permintaan yang sangat canggih bagi saya. Dan, saya mengaguminya. Menggembirakan juga jadi pengemis.

Ringan Tangan
Para pengemis itu paham betul bahwa kultur budaya kita terhadap orang lemah adalah keihklasan memberi. Kemiskinan yang diidentifikasi sebagai representasi kaum lemah membuat kita ringan tangan memberikan bantuan. Secara moral, hal itu dianggap berpahala. Tetapi secara ideal, kultur ringan tangan dalam konteks meminta-minta (minta berkali-kali) sebagai profesi membuat angka kemiskinan tak akan pernah turun atau minimal terkurangi.

Agaknya, proyek pengentasan kemiskinan yang diagendakan pemeritah seperti BLT, Raskin dan sebagainya berangkat dari paradigma kultur ringan tangan itu. Akibatnya, yang miskin justru makin terus miskin karena status miskin telah “dijamin” sementara oleh negara. Kultur ringan tangan berbanding lurus dengan status quo kultur kemiskinan sebagai anugerah.

Karena kepada kemiskinan harus diulurkan bantuan, bukan diberdayakan, pemiskin akan tetap “gembira” dengan kemiskinanannya. Miskin secara kultural tidak dinyatakan sebagai problem erosi sosial yang perlu dibenahi. Dianggap kesempatan malah. Seakan, dalam adagium aku miskin, maka aku akan sejahtera.

Bantuan pemerintah hanya sesaat untuk menutupi kebutuhan orang tak berpunya. Belum mencapai pada dekonstruksi kultural bahwa miskin itu adalah penanda keterbelakangan peradaban. Pepatah agama yang menyatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah tidak berdampak pada praktik kerja dan etos kebudayaan yang tanggung. Kemiskinan masih menggembirakan dalam janji kultural.

(Dimuat Radar Surabaya, 29 Agustus 2010)

Perempuan Perempuan Samin

2010-08-29T14:49:00.001+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Perempuan biasanya lekat dengan dunia gosip. Psikologi perempuan selalu ingin diperhatikan, serta pula gemar memperhatikan orang lain. Wajar. Bukan sebuah kekurangan. Justru ketika itulah seorang perempuan sedang melakukan peran kontrol sosialnya. Perempuan pada umumnya sensitif terhadap ketidaknyamanan dan hal-hal yang menyimpang dari norma yang berlaku, sekalipun dalam bentuk yang sepele. Daya advokasi personal itulah yang membuat perempuan memiliki kelebihan tersendiri. Bagaimana dengan perempuan Samin?

Perempuan Samin bukan perempuan gossipers (tukang gosip). Mereka juga bukan orang yang senang mengumbar lidah dengan murah. Mereka adalah perempuan waskita yang melakukan segala hal dengan timbangan sosial dan kultural. Barangkali Anda tergolong kategori itu, meski bukan bagian dari komunitas sedulur sikep yang terkenal kearifan kosmosnya tersebut.

Sedulur sikep Samin yang tersebar di beberapa wilayah Jateng, antara lain di Blora, Pati, Kudus, Purwodadi, Rembang, Brebes dan beberapa kota di Jawa Timur, memiliki prinsip hidup tersendiri. Eksotisme sosio-kultural membuat orang Samin dikenal sebagai komunitas yang nyentrik, namun penuh dengan nuansa nilai-nilai kemanusiaan. Sebagian besar penganut ajaran Ki Samin Surosentiko (1858-1914) itu tidak menempuh studi formal sekolah. Toh demikian, mereka akrab dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka adalah pembelajar kehidupan, kendati tidak belajar banyak tentang teori kehidupan.

Mereka cukup menjadi petani yang mengelola sawah, asal tidak merugikan hak-hak orang lain serta kewajibannya sebagai hamba yang baik. Makanya, rutinitas kehidupan mereka sehari-hari dipenuhi dengan semangat membangun hubungan yang lebih baik, menyingkirkan jauh-jauh hal yang dianggap tidak layak (amar ma’ruf-nahi mungkar).
Perempuan di kampung Samin yang berperan sebagai manajer kehidupan domestik rumah tangga, harus pandai-pandai melakukan usaha penyeimbangan antara hak sebagai bagian dari keluarga dan hak sebagai bagian dari masyarakat sekitar. Karena intensitas pergaulan perempuan di sana cukup besar dibandingkan dengan laki-laki atau suami yang bekerja di ladang, mereka berperan sebagai penyambung peseduluran dengan tetangga.

Menjaga Harmoni
Keharmonisan hubungan antar keluarga di komunitas sedulur sikep Samin berada di tangan para perempuan. Kalau tidak pandai menjaga interaksi sosial, ada kekhawatiran guncangan keluarga akan terjadi. Makanya, dalam melangsungkan interaksi antar sesama, para perempuan Samin memiliki prinsip hidup wedi awake dewe (takut kepada diri sendiri). Karena perempuan Samin menjadi perlambang keharmonitas rukun antar tetangga, mereka harus saling menjaga kepercayaan secara personal. Rasa wedi berbuat tidak baik harus dimulai dari awake dewe, diri sendiri. Tidak perlu menunggu teguran orang lain.

Agar kontrol terhadap diri terus berlanjut, mereka punya prinsip setiti ing pundhi panggonane (waspada di manapun berada). Mereka melakukan reksa diri dengan tidak mudah terpengaruh situasi dan arus. Di manapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun. Mereka tidak gampang terpengaruh gosip murahan dari media massa, apalagi hasutan yang merugikan orang lain. Karena ia setiti.

Dalam memperteguh keharmonisan, mereka memiliki prinsip egalitarianisme, yakni podo patut karo sopo wae (berbuat baik kepada siapa saja). Perempuan-perempuan Samin tidak memilih siapa yang harus dihormati dan siapa yang harus dibenci. Karena menurutnya, semua manusia di mata Yang Kuasa adalah hamba yang harus diperlakukan sama, dihormati. Tidak ada hirarki bahasa keseharian dalam kehidupan mereka. Itu yang membuat mereka tidak mengenal struktur kuasa berbasis kolonial, yang pada akhirnya menciptakan kelas sosial dan ekonomi. Di komunitas Samin, hal itu terlarang secara kultur.

Perempuan Samin merupakan perempuan yang pandai menjaga hati dari lobang-lobang moral yang menganga. Dalam berprinsip, mereka memiliki unen-unen (kata bijak), yaitu aja drengki srei, tukar padu, dahpen kemeren (jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan suka iri hati dan hasud kepada milik orang lain). Penyakit psikologi moral itulah yang kadang menjangkiti kita. Namun, dalam falsafah Saminisme, hal itu jelas sebuah kenaifan. Perempuan yang kadang secara psikologis cenderung ingin menuntut lebih kepada suami, akan mendapatkan stigma matre dalam komunitas Samin. Mereka tidak gampang iri, tidak mudah sakit hati dan tidak suka bertengkar.

Karenanya, perempuan perempuan Samin adalah perempuan yang sederhana, namun tetap bijaksana dan kuat dalam memegang prinsip hidup. Mereka sensitif terhadap perasaan diri sendiri maupun orang lain. Namun tetap tegas mengamalkan prinsip. Merekalah bukan penggemar berita miring. Siap melakukan advokasi ketika terjadi penyimpangan. Saya pikir perempuan Samin begitu. Andakah ia?

(Dimuat Harian Umum Pelita, 27 Agustus 2010)

Internet Kotor, Siapa Punya?

2010-08-05T07:10:00.001+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Era informasi membuat orang harus mau membuka diri. Dalam kenyataan itu, internet sebagai medan pertukaran informasi menempati posisi strategis melakukan mobilisasi sosial. Ketinggalan internet artinya ketinggalan zaman. Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan pada 2015 pengguna internet di Indonesia diharapkan mencapai separuh jumlah penduduk, sekitar 120 juta pengguna dari keseluruhan penduduk jumlah penduduk, 240 juta jiwa. Sebanyak 45 juta diantaranya kini sudah menggunakan internet secara aktif.

Upaya menumbuhkan melek internet oleh Kominfo itu dilakukan agar akses warga negara Indonesia terhadap dunia yang disebut Thomas L. Friedmen (The World is Flat, 2006: 4) sebagai dunia yang kembali datar itu kian memadai untuk mengahadapi persaingan global. Bukan karena datar daratannya, tapi karena arus informasi yang begitu hebat membuat orang bisa mudah mengakses melalui layar datar.

Internet terus mengalami progresifitas yang menakjubkan, ia telah menjadi barang yang mudah disentuh oleh kalangan siapa saja di semua pelosok negeri. Melintas batas usia, status dan identitas primordial lainnya. Dengan memiliki jejaring sosial facebook misalnya, kita bisa menjadi teman maya para pejabat, wakil rakyat, hingga orang yang ada nan jauh di belahan dunia lainnya. Melalui jejaring facebook, teman saya yang berjualan roti pun bisa mengadu langsung kepada wakil rakyat yang pernah dipilih olehnya. Apalagi yang punya ponsel dengan fasilitas internet, kapan saja dia mau, dunia ada ada dalam genggamannya.

Total pengguna facebook di Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia setelah Amerika dan Inggris. Angkanya mencapai 20,775,320 (Maret 2010). Kalau jumlah sebesar ini tidak memanfaatkan dan menggunakan “rahmat” internet secara bijak, maka dunia maya akan tercemar secara nyata. Belum lagi jumlah pengguna Twitter, Foursquare, dan YouTube yang kian hari terus bertambah.

Dalam berbagai kesempatan, kita sering menemukan ketegangan-ketegangan sosial yang berawal dari facebook. Sudah menjadi hal yang lumrah ditemui dalam dinding pemilik akun fecebook yang menyatakan kebencian terhadap pihak lain, kata bernada kecaman, penyataan lain yang melanggar tata susila, perjudian, pelanggaran hak privasi, perendahan martabat hingga pelecehan seksual. Ada juga penculikan dan perampokan yang berawal dari pertemuan di dunia maya. Ya, internet telah jadi teman baru bagi manusia kini.

Saya sendiri ketika geram terhadap apapun dan siapapun, facebook atau blog kadang jadi ajang menumpahkan segenap kegerahan dan ketidaknyamanan yang cukup efektif “melegakan hati”. Lalu siapa yang salah, internetnya atau orangnya? Internet itu netral. Yang menggerakkan adalah penggunanya, manusianya. Kita yang mewarnai jarring internet dan facebook itu. Jadi, masalah bersih dan tidaknya dari unsur pelanggaran hak seseorang dan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, kedamaian dan lainnya itu tergantung bagaimana netiket (etika berinternet) kita pegangi dan laksanakan dengan baik.

Netiket Aristoteles
Berselancar dalam dunia maya dikatakan benar dan membawa kebenaran serta manfaat baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain atau tujuan pendidikan lainnya bila memiliki komitmen membangun hidup bersama untuk kesejahteraan publik. Aristoteles menyebutnya dengan “kebijaksanaan utama” atau dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai Arête. Untuk meraih itu, seseorang harus memiliki dua kebenaran. Pertama adalah kebenaran dalam cara dan tempuhan laku, dan kedua, kebenaran dalam tujuan. Itulah yang dikatakan Aristoteles dalam Nicomachean Ethic.

Dua kebenaran itu harusnya mendasari setiap aktivitas kita dalam dunia maya. Tujuan kita mungkin benar untuk menolong seseorang misalnya, tapi kalau cara yang digunakan melanggar aturan, norma dan nilai yang ada, sama hal melakukan perbuatan baik tapi tak berpahala.

Saya punya teman yang berniat baik menolong kawan membuat skripsi. Tapi karena sebagian besar isi skripsi itu diambil tanpa hak dari karya orang lain yang sudah ada di sebuah situs internet, skripsi jiplakan itu tidak disahkan dan tak jadilah ia diluluskan. Ini adalah contoh tragedi ketercemaran intelektual buah ketidakbijakan menggunakan internet.

Itu bagian dari etika diri. Bagaimana dengan etika publik? Sebagai bagian dari masyarakat publik, dalam memosting tulisan, membuat komentar pribadi di wall jejaring sosial atau menuangkan kreativitas lainnya kita juga harus punya etika publik. Bahwa di luar sana ada banyak orang yang membaca diri kita. Kalau tidak bijak dalam memegang etika publik, bukan hanya orang lain yang merugi, kita juga bisa jadi akan masuk bui. Karena itulah kebersihan internet hanya bisa dijamin dengan self filter (perlindungan diri). Bersihkan dulu cara dan tujuan kita sebelum berselancar di dunia maya. Itulah kebijaksanaan utama, arête itu. Itu saja

(Naskah dilombakan dalam KOMPETISI MENULIS ARTIKEL Online INTERNET SEHAT AMAN)

Tradisi Menulis, Ritual Pemberontakan

2010-08-04T18:05:00.000+07:00

Oleh M Abdullah Badri

Menulis dapat kita pahami sebagai bagian dari kegiatan komunikasi yang produktif dan ekspresif, yang disampaikan dengan bahasa literer. Secara fungsional, ia digunakan untuk menyampaikan gagasan, pesan, harapan, isi pikiran kepada orang lain untuk memberitahu, mempengaruhi, menguasasi, atau bahkan hanya sekadar untuk mencatat atau merekam peristiwa yang sedang terjadi. Karena itulah, menulis bisa dikatakan sebagai sebuah lampahan keyakinan tentang apa yang kita akui sebuah fakta, kebenaran dan kepercayaan.

Keyakinan menjadi titik kritis dalam proses kreatif lahirnya sebuah karya tulis. Di sini, menulis diindentifikasi sebagai aktivitas yang tidak pernah berdiri dalam ruang kemapanan dan dimensi pro status quo. Karena itulah, sensitifitas dan kesadaran kritis bagi seorang penulis merupakan keniscayaan yang harus dipunya. Sensitifitas atas sebuah masalah membuat penulis menemukan sebentuk kreativitas, yang orang lain tak merekamnya dalam bahasa kata dan makna mencerahkan.

Bisa jadi, sebuah kelaziman adalah memang tampak sebagai kelaziman dalam pandangan umum. Tapi, seorang penulis yang sensi, kelaziman itu dibaca sebagai ketidaklaziman. Contoh misalnya dalam kebiasaan makan. Bagi kebanyakan orang, aktivitas primer dalam hidup itu dipahami sebagai tindakan lazim untuk mengisi perut kosong. Padahal, bila dibaca dengan analisa antropologi, makan tak semata dan tidak selamanya berarti mengenyangkan perut. Ia sudah menjelma sebagai ritual hidup yang bisa berdimensi ekonomi, politik, budaya dan kuasa. Bagi kalangan politikus, tradisi makan bareng bersama kolega atau rekan di sebuah resto tak selesai hanya dibaca untuk mengenyangkan perut. Perjanjian makan di resto adalah ritual untuk membuka ruang-ruang keputusan politik dan ekonomi (bagi pengusaha) yang lebih luas dan lebih besar dampaknya. Sensitivitas inilah yang harus terus dipunyai. Sekali ia tenggelam dalam kemapanan, penulis akan hengkang dari tradisi penulisan kreatif. Intinya, penulis itu harus punya jiwa pemberontak.

Bagaimana menuangkan ekspresi pemberontakan tersebut dalam bahasa tulis yang efektif? Seringkali, kita sudah punya keyakinan, tapi di tengah giliran menuliskannya dalam bahasa tulis, kelabakan kita. Hanya untuk merampungkan satu gagasan saja kebingungan menreruskan kata lanjutan. Berbusa-busa ketika kita bicara, tapi untuk mendedahkannya dalam balutan bahasa tulis di depan mesin ketik komputer, mengalami kesulitan. Komputer atau mesin ketik menjadi musuh. Karena itulah, untuk meneruskan perjuangkan atas sebuah keyakinan yang kita anut, harus dengan mengalahkan komputer. Mutlak.

Tak usah banyak ba bi bu dan cing cong untuk membuat keputusan menulis. Sekali kita yakin bahwa yang kita tulis adalah sebuah gagasan dan harapan yang layak disampaikan kepada publik, seketika itu juga segala alasan yang menghalang menghantarkan kepada imajinasi kreatif sebisa mungkin dilenyapkan dengan gerakan jari-jari dan ketajaman mata menatap layar musuh kita, komputer itu.

Syndrome penulis biasanya adalah menunda untuk mentransformasikan gagasannya sebagai granat pemikiran bagi banyak orang. Ada yang menyebut, selain pengacara dan pengutang, yang paling banyak berdalih untuk menunda atau mengelak dari ritual yang harus dikerjakan adalah yang hendak menulis. Pengacara mengelak karena kalau dia berhasil, dalam kasus hukum yang menimpa kliennya, dia akan mendapatkan keuntungan honor profesional dan popularitas. Pengutang pandai bersilat lidah karena dia punya kepentingan untuk menunda jangka waktu pembayaran uang yang pernah pinjaman. Yang paling merugi adalah menunda menulis. Penunda menulis adalah penolak produktivitas. Artinya, salto jumpalitan bersilat ludah baginya tak menghasilkan apa-apa selain kesia-siaan. Tak ada keuntungan, kecuali dia mengingingkan potensi granat pemikirannya kian berkarat dan beku dalam kemalasan.

Sepintar apapun orang dan sesakti apapun dia akan dilupakan sejarah kalau tidak punya karya, termasuk karya tulis. Karena itulah, menuliskan keyakinan adalah kegiatan perenial untuk keabadian. Tulisan merupakan raga dari ide dan gagasan. Pemberontakan akan hidup menggema dalam karya tulis. Seorang guru bisa menghidupkan gagasan dengan mensenyawakannya kepada peserta didiknya dalam proses belajar mengajar di ruang kelas. Pewaris garis intelektualnya hanya akan bertahan selama beberapa generasi saja, selama murid atau siswanya masih hidup. Paling banter transformasi gagasannya sampai kepada cucu didik. Tapi penulis, gagasannya bisa melintas batas ruang dan generasi. Puluhan abad jasad penulis sudah menjadi abu tanah, tapi keyakinnya dalam tulisan dan karya, dianut oleh jutaan hingga milyaran orang di dunia. Dari masa ke masa. Dari dimensi ke dimensi lain.
Pada hakikatnya, menulis kemudian bisa dinyatakan sebagai kegiatan produktif dengan niatan menggelombangkan pemikiran dalam laut peradaban dan menerjang karang samudra keyakinan yang menerjang, dengan jiwa pemberontakan tentunya.

Redaktur Adil dan Abadi
Masalahnya, setelah penulis mengalahkan komputer, kadang dia kalah lagi dengan perseteruan dalam ruang media yang dijadikan sarana selebrasi pemikirannya. Dia capai dengan sengitnya pertarungan dengan penulis senior lain di ruang publik yang lebih luas. Baik pemula maupun pesohor. Acapkali, seorang penulis “mutung” tak mau lagi menulis karena tulisannya tidak layak tayang di lembaran media massa atau ditolak oleh penerbit. Kalau dia bermental petarung, yakin tidak akan melihat kesulitan yang dihadapi sebagai halangan, justru kesempatan.

Untuk bertarung dalam ruang bebas di media massa, agar tulisan kita dimuat, cara yang mungkin dapat dilakukan adalah menempa diri sebagai pembaca. Menulis tidak akan memiliki kekuatan spiritual kalau tidak dimulai dari tradisi membaca secara zigzag. Menulis adalah saudara kandung membaca. Ia merupakan efek dari kebaikan tradisi membaca. Ingat dalam Al-Qur’an Surat Al-Alaq. Perintah pertama dalam suci wahyu itu bukan menulis (uktub; bacalah), tetapi membaca (iqra’: bacalah). Jadi, untuk menjadi penulis, jadilah dulu sebagai pembaca. Dua hal itu setali tiga uang yang tak dapat dipisahkan.

Selain tidak berangkat dari tradisi membaca, kebanyakan artikel popular yang dikirimkan ke media tertunda nasibnya untuk dimuat karena beberapa hal. Pertama, mungkin tulisan itu dianggap redaktur tidak memberikan pencerahan baginya. Redaktur media adalah algojo bagi tulisan-tulisan yang dalam pikirannya dianggap tidak punya gagasan orisinil. Makanya, tulisan itu harus punya kekuatan “menyihir” atau “mengakali” redaktur. Mengirimkan tulisan ibarat “ci-luk-ba” gagasan dengan redaktur. Gairah keingintahuan redaktur dalam tulisan itulah yang membuat tulisan dianggap, sekali lagi, dianggap, oleh redaktur “berkualitas”. Tapi tak semua yang dimuat olehnya, bagi orang lain, juga dikatakan punya mutu. Rezim redaktur seringkali memenggal tulisan-tulisan yang berkulitas dari banyak penulis. Banyak penulis yang mengirim karyanya ke meja redaksi, tapi karena redaktur punya “keyakinan” pribadi sendiri, dia mengukur kualitas karya tulis orang lain sesuai perspektifnya. Makanya, tulisan-tulisan yang muncul hanya dari nama-nama penulis yang itu itu saja, yang sudah masuk dalam istana rezimnya. Redaktur seperti ini sulit dilawan kecuali dengan “adzab” atau memutuskan untuk bergabung sebagai “tentaranya”. Menulis memang kadang dianggap sebagai suatu yang gampang, yang sulit, adalah dimuat.

Kedua, artikel bisa mental dari meja redaktur karena dianggap “murtad” dari karakter dan visi-misi ideologis media. Setiap media punya karakter memuat tulisan. Mengenal karakter menjadi kemestian. Mungkin saja tulisan kita bagus, tapi karena bertentangan dengan karakter media, tak jadilah tulisan itu tertayang. Tulisan kita punya nyawa sendiri. Dia akan mencari ruang penghidupannya sendiri. Jadikanlah dia subjek yang bebas, bukan objek gagasan an sich. Hari ini mungkin tulisan kita “ditalaq” oleh media, tapi lain hari mungkin tulisan itu akan dipersunting oleh media lain, dimuat. Tugas kita hanya mencarikan “jodoh” media lainnya yang paling cocok dengan karakternya. Percayalah, tak ada tulisan yang “ditalaq tiga” oleh penulisnya. Kalau tidak dimuat oleh media mana pun, paling tidak dia akan terus hidup dalam folder komputer.

Ketiga, artikel tak dapat dimuat karena tak berdialektika. Tulisan tidak punya nasib karena disimpan untuk dijadikan artefak pribadi, tidak pernah dibaca orang lain. Tulisan yang di “lemari es” tidak pernah ikhyilath dengan cuaca luar. Sehingga tidak bisa berkembang. Bacakanlah tulisan itu kepada orang lain. Pamer karya untuk dibaca adalah kegiatan untuk menciptakan kembali atau menciptakan sesuatu yang terarah. Tulisan tak jadi terarah karena tidak diberanikan penulisnya untuk dibaca. Banyak diantara kita punya karya, tapi tak percaya diri memperkarakannya dengan orang lain. Intinya, tulisan yang seperti ini adalah karya yang meskipun baik, tapi belum punya kekuatan spiritual.

Karena itulah, takut kepada kritik orang lain adalah tindakan naif bagi jiwa pemberontak penulis. Penulis harus berani bertarung dengan orang lain, adu tinju dengan redaktur. Jangan pula capai menciptakan karya, meskipun belum bisa dipilih redaktur. Pepatah arab mengatakan: likulli saqithah, laqithah/ setiap yang jatuh pasti ada yang memulung. Tak dimuat di media ini, kirim saja ke media lain, siapa tahu ada yang “berbaik hati”. Tak kunjung tayang, jangan bunuh diri, kita masih punya redaktur yang paling pandai menilai karya kita, Allah Subhanahu Wata’ala. Dialah Yang Maha Adil dan Abadi menyeleksi tulisan. Asalkan menulis terus menjadi tradisi kita, ritual pemberontakan diri. Sekian.

(Narasi ini disampaikan dalam Sarasehan Temu Penulis Media Massa IAIN Walisongo Semarang di Ruang Sidang Gedung Rektorat IAIN Walisongo Semarang, Selasa, 3 Agustus 2010)

Teknologi Masuk Desa?

2010-07-26T12:37:00.000+07:00

Oleh M Abdullah Badri

BEBERAPA waktu lalu, saya mengamati sebuah gambar iklan yang lucu, serius, tetapi menarik. Sekelompok orang berwajah lugu duduk di bawah sebuah pohon besar dengan fokus pandangan mata mengarah ke satu titik. Seorang lelaki (mungkin tetua suku) duduk bersila dengan tangan bak mengetik di kibor. Di belakangnya, ada mata-mata lain mengamati serius aktivitas leaki itu.

Ya, barang yang mereka lihat adalah laptop bermerek. Yang menarik, pakaian kaum lelaki di gambar itu hanya menutupi alat vital dan para perempuan tak berpenutup dada. Namun mereka seperti paham dan bisa menggunakan produk teknologi tersebut. Itu adalah bagian dari provokasi citra teknologi yang semua orang tak bisa menampik manfaat besarnya untuk memperlancar mobilisasi hidup dan peningkatan kesejahteraan, sebagaimana kaum pedalaman pada iklan itu.

Atas nama pembangunan dan mengatasi ketertinggalan, tahun ini pemerintah menargetkan semua desa di Indonesia terhubung dengan infrastruktur informatika, telepon, dan internet. Komitmen itu sejalan dengan visi World Summit on Information Society yang memandatkan ke semua negara bahwa sebelum tahun 2015 separuh penduduk dunia harus memiliki akses langsung ke internet.

Tak tanggung-tanggung, untuk mewujudkan niat itu, pemerintah mengalokasikan dana persiapan Rp 1,4 triliun. Dana itu untuk menciptakan desa “berdering” dan desa “pintar” dengan kelengkapan jaringan telekomunikasi seluler dan internet. Sebanyak 5.700 kecamatan dan 31.000 desa di seluruh Indonesia akan dijadikan lahan garap agar dari jendela rumah, orang-orang desa bisa melihat taman pekarangan rumah orang lain di belahan dunia yang belum pernah mereka lihat dengan mata dan tak terimajinasi dalam benak.

Netralitas
Sifat netral menjadi keabsahan praksis untuk melakukan ekspansi produk teknologi hingga ke seluruh daerah pedalaman terjauh; di gunung, hutan, dan pesisir lautan. Melihat perkembangan dunia pada era informasi seperti sekarang, mengabaikan produk teknologi adalah sia-sia. Membuang produk teknologi dengan pesimisme apriori bahwa ia memorak-porandakan kultur lokal dan mengacaukan sistem social tidak akan menyisakan apa pun, kecuali keterbelakangan.

Karena itulah, pada setiap kesempatan Menkominfo Tifatul Sembiring selalu mengingatkan bahwa yang dibutuhkan seseorang agar produk teknologi memiliki domain ekses positif terhadap pemberdayaan masyarakat adalah self filter, penyaringan nilai secara individu atau pengendalian diri. Secara aksiologis diakui, perubahan sistem sosial akibat perkembangan produk teknologi informasi komunikasi — dari silaturahim ke chatting, dari kirim surat ke email, dan dari transaksi uang ke e-banking dan mobile banking — telah membawa berkah. Namun pada waktu yang sama, laknat teknologi juga bisa mengancam sewaktu-waktu, seperti cyber crime, cyber sex, penipuan maya, perampokan dengan modus internet. Di sinilah, manajeman personal mutlak dibutuhkan. Dua sisi dampak tak terbantahkan itu terang menjelaskan bahwa yang mengarahkan nilai guna produk teknologi adalah manusia.

Teknologi Terapan
Bagaimana dengan orang desa? Barangkali jika niat baik “memperadabkan” manusia diterapkan di pusat-pusat pembelajaran akan melahirkan pengayaan pengetahuan, seperti di kampus atau sekolah. Lebih efektif dan efisien bila sistem belajar mereka ditunjang sarana memadai untuk menelusuri sumber pengetahuan luas laiknya di berbagai situs web di internet. Sarana pendidikan yang ditunjang alat teknologi akan menjadikannya sebagai tempat pembelajaran (Seels dan Richey, 1994).

Beda efek kala produk teknologi seperti internet masuk ke desa. Taraf pendidikan dan pemahaman orang desa yang kurang memadai sulit beradaptasi dengan teknis teknologi yang rumit, meski sebetulnya tak terlalu rumit. Faktanya, jasa warung internet (warnet) yang kini merebak di desa hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang telah mengenyam pendidikan memadai di kota. Warnet di desa, tetapi untuk orang kota yang pulang ke desa atau yang pernah belajar di kota.

Intinya, kehadiran teknologi internet di desa belum memberikan suasana kultural yang membangun. Terkadang justru dianggap mengganggu sitem sosial desa. Sejak warnet hadir, banyak anak menghabiskan waktu untuk main game online di internet, bahkan mengakses situs-situs yang kurang layak. Fanomena itu membuktikan teknologi internet, meski baik, belum mampu memberdayakan masyarakat desa dan membantu kesejahteraan ekonomi mereka. Sebab, orang desa memang tak begitu membutuhkan pelayanan komunikasi-informasi berbasis internet.

Inovasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat desa adalah yang mampu membantu mereka memberdayakan sumber penghasilan setiap hari, yakni teknologi dengan desain produk yang bisa dimanafatkan secara langsung oleh mereka (sort utilization technology), yang rata-rata berprofesi sebagai petani, peternak, nelayan, dan buruh. Misalnya, petani butuh teknologi pengolahan pupuk, pembuatan benih, dan inovasi agroteknologi lain.

Nelayan butuh teknologi penjaringan untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan. Peternak juga tak butuh internet untuk mengembangkan hewan ternak agar cepat berkembang. Yang mereka butuhkan adalah cara mengembangbiakkan ternak sehingga bisa melipatgandakan penghasilan.

Internet dimanfaatkan oleh insinyur dan sarjana yang hidup di desa atau mendampingi proyek pengembangan desa “berdering” atau desa “pintar”.
Orang desa lebih melirik apa yang dikatakan televisi untuk memenuhi hasrat pengetahuan mereka. Tanpa perlu klik dan baca situs yang memusingkan kepala.

Iklan laptop merek terkenal berlatar belakang orang pedalaman adalah rayuan gombal konsumtivisme yang tak tepat sasaran. Teknologi yang tepat masuk desa adalah teknologi terapan, bukan resapan yang membutuhkan permenungan intelektual tinggi. Iklan itu membujuk untuk membeli, bukan memanfaatkan. Akhirnya, banyak orang desa yang kaya membeli laptop. Namun, laptop itu dianggurkan termakan karat. Tidak digunakan.

(Dimuat Suara Merdeka, 26 Juli 2010)

Semarang Kota Profetik

2010-07-23T13:44:00.000+07:00

Oleh M ABDULLAH BADRI

Apakah Kota Semarang bisa bebas banjir dan rob? Bisa, asal komitmen dan niat warganya terintegrasi dalam prioritas kebijakan pemimpin pemerintahan. Kota Paris, Perancis saja kini bisa melewati krisis banjir tahunan dan bebas rob, setelah 200 tahun lalu, disebut sebagai kota tergenang akibat “ketidakberuntungan” menampung kapasitas aliran air setempat. Prioritas penanganan banjir dan rob adalah langkah pencegahan terhadap dampak eskalatif dari berbagai sektor kehidupan di Kota Semarang. Ibarat penyakit, pencegahan lebih utama daripada pengobatan.

Bajir Kota Semarang seringkali menggenangi wilayah vital seperti di pelabuhan Tanjung Mas, Stasiun Kereta Api Tawang dan Bandara Ahmad Yani, atau rob yang tiap kali datang antara April-Mei di kawasan pasar Johar, Terminal Terboyo dan Tanjung Mas, banyak keluhan muncul akibat sirkulasi kegiatan ekonomi dan sosial yang terhambat.

Sebagai tempat pertarungan kekuatan, baik kekuatan ekonomi, politik maupun daya inovasi teknologi di Jawa Tengah, Kota Semarang memang telah mengalami kejenuhan. Pusat perbelanjaan modern dan bangunan pencakar langit yang berdiri ratusan atau bahkan hingga ribuan, membuat penghuninya “berebut nafas”. Akan ironis manakala kejenuhan itu ditambahi dengan ketidakberuntungan kota karena menjadi langganan banjir dan rob. Apalagi ruang publik di kota berpenduduk 1.716.325 ini sangat minim. Kejenuhan menjadi petaka.

Kota menjadi beruntung kalau di sana ada kebaikan-kebaikan. Semarang yang ketika kemarau panasnya tinggi terasa, dan ketika musim penghujan datang banjir menghadang, membuat psikologi kota mengalami ketidakjelasan dan ketidakstabilan. Sehingga, untuk menjadi kota yang metropolis, dimana pembangunan ekonomi dan kualitas penyelenggaraan kehidupan masyarakat kota berjalan seimbang dan dinamis, dipertanyakan.

Dengan bebasnya kota dari banjir dan rob, dua orientasi sebagai kota metropolis itu akan terealisasi. Area vital yang menjadi pusat pertarungan tiga kekuatan di kota tidak akan terganggu aktivitasnya. Bongkar muat di pelabuhan, mobilisasi massa di terminal, pengiriman barang di stasiun dan transaksi ekonomi berskala makro di bandara, bila lancar, efeknya adalah meningkatnya daya saing serta menurunnya angka kemiskinan Kota Semarang yang mencapai 28 persen serta pengangguran yang hingga kini angkanya masih 32,44 persen (Koran Sindo, 19/04/2010).

Apakah penanggulangan angka kemiskinan dan pengangguran bukan perkara mendesak? Kalau jawabannya tidak, adalah sebuah kenaifan, karena Semarang adalah pusat kota Jateng. Akan terlihat keangkuhannya dan menjadi pusat “angkara sosial” dan anarki kapital bila kemiskinan naik berbarengan dengan meningkatnya pembangunan kota.
Saya memimpikan Kota Semarang yang bukan hanya metropolis, namun juga profetik. Yakni sebuah kota yang memenuhi tiga unsur pembangunan: humanis, liberatif dan transenden (Kuntowijoyo: 2001). Humanis (manusiawi) karena pembangunan ekonominya tidak membuat warganya terkungkung dalam syndrome masyarakat urban yang diburu waktu, sehingga beringas dan individualis, terasing. Liberatif (membebaskan) di sini diartikan sebagai terbebaskannya kaum marginal kota dari akses ekonomi dan pendidikan. Sementara transenden (orisinalitas) mengarah pada bagaimana proses pembangunan kota seharusmungkin tidak berdampak pada perusakan situs-situs kebudayaan yang menjadi identitas kota.

Ini menjadi garapan Wali Kota terpilih, Soemarmo-Hendi, yang pada 19 Juli 2010 dilantik oleh Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Impian Semarang sebagai kota profetik semakin mendesak direalisasikan dalam masa pemerintahan wali kota terpilih karena janji mereka saat kampanye adalah “Terwujudnya Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera.” Kota perdagangan dan jasa adalah terjemahan metropolis dan humanis, berbudaya adalah transenden, sementara masyarakat sejahtera adalah liberatif. Tiga unsur itu ada dalam visi pemimpin terpilih. Bebaskan dulu Semarang dari rob dan banjir, baru bicara kualitas.

(Dimuat Harian Semarang (Harsem), edisi 23 Juli 2010)

Perangkap Politik Pejabat Negara

2010-07-20T15:50:00.000+07:00

Oleh M Abdullah Badri

DOSA politik tak pernah hilang dari ingatan publik. Soeharto, misal, meskipun sudah “memajukan” bangsa selama 32 tahun, tapi memori rakyat Indonesia pascalengser tetap menempatkannya sebagai mantan presiden otoriter yang disegani sebagai pemimpin politik pada zamannya. Gelagat politik memanfaatkan keabadian dosa sebagai alat untuk menaklukkan dan menjatuhkan nama para petinggi musuh politik.

Banyak para mantan pejabat negara hingga masa jabatan berakhir, laris manis dipuja publik karena dianggap berhasil mengemban amanat rakyat--bila tidak menyebut amanat jabatan--dengan baik. Namun, setelah lengser keprabon dan taring kuasa tak lagi ada, banyak dosa-dosa terungkap kepada masyarakat. Itulah yang tampaknya dialami mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra.

Setelah Yusril tidak menjabat menteri, dia kena “damprat” hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) karena dijadikan tersangka dalam kasus Sisminbakum yang merugikan negara hingga Rp420 miliar. Bersama Hartono Tanoesoedibjo, pada 24 Juni lalu, Yusril ditetapkan sebagai tersangka resmi oleh Kejagung. Merasa disalahkan, Yuzril menanggapi balik atas kasus yang menimpa itu. Namun, bukan dengan “melawan,” Yuzril melakukan pembelaan.

Secara reaktif, ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) ini malah memerkarakan status Hendarman Supandji sebagai Ketua Kejagung yang dianggap ilegal. Yuzril mengatakan, Hendarman tidak memiliki kewenangan apa pun berkaitan langkah hukum karena status sebagai jaksa agung tidak sah. Sebab, belum ada SK Presiden yang memperpanjang masa jabatan habis sejak akhir 2009.

Yuzril mengibaratkan keabsahan dalam jabatan seperti akad dalam pernikahan. Jika nikah tanpa ijab dan kabul, selamanya akan dianggap sebagai zina. (Wawasan, 6/7). Yuzril yang bisa dikatakan mengemban tugas dengan “husnulkhatimah” akhirnya terperangkap juga dengan dugaan penyelewengan kekuasaan semasa dia menjabat.

Konflik Pejabat

Perselisihan antarmantan petinggi atau pejabat negara yang masih aktif bukan kali ini saja terjadi. Lihat kasus-kasus sebelumnya, banyak luapan emosi dan reaksi lebay dari mereka ketika borok laku semasa masih punya posisi sebagai pejabat dikuak luas oleh media massa, dibongkar habis oleh publik.

Semasa berkuasa, pejabat yang melakukan praktik korupsi dan tindakan lain merugikan negara mungkin bisa ditutupi, giliran orang lain menjabat, apalagi berasal dari mantan rival politik, bau busuk perbuatan segera diketahui publik.

Yuzril misal, dia berdalih keberanian Kejagung “mengadili” karena dia tidak lagi menjabat menteri negara dan partai tidak memperoleh kursi di DPR. Seandainya dia masih berkuasa, Hendarman, tidak berani memerkarakan kasus Sisminbakum itu. Pendapat Yuzril jelas menunjukkan arogansi kuasa dan terkesan reaktif. Jika memang berada di pihak benar, dia tidak perlu melakukan tindakan sereaktif itu. Kasus yang dipersoalkan, praktik korupsi Sisminbakum, namun pembelaan yang dilakukan malah memerkarakan legalitas. Seperti ada yang tidak kongruen antara reaksi Yuzril dan aksi Kejagung. Harusnya, Yuzril menunjukkan kejantanan hukum dengan menantang pihak-pihak yang memerkarakan kasus dengan pengumpulan alat bukti yang meyakinkan.

Tiadanya keselarasan sebab dan akibat dalam aksi-reaksi Yuzril adalah indikasi sangat kuat bahwa dia memang sedang berjuang menutupi sangat rapat dosa-dosa masa lalu yang pernah dilakukan. Dia terperangkap hukum oleh tindakan sendiri.

Dosa Kuasa

Bukan hanya Yuzril, banyak nama-nama mantan pejabat negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, terseret ke penjara akibat “kecerobohan” wewenang saat masih berkuasa, dosa kuasa. Di media massa, banyak menemui mantan anggota DPR 2004-2009 yang kasusnya baru terbongkar sekarang.

Jika boleh menyebutkan nama, ada lusinan, bahkan ratusan, mantan pejabat terperangkap dosa masa lalu (dipenjarakan karena bersalah) setelah lengser dari kursi kekuasaan. Contoh paling mencolok mantan Menteri Agama (Menag) Said Agil Munawar. Nama lain mantan anggota DPR Al-Amin Nasution, Mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh, Mantan Mensos Bachtiar Hamzah (baru diduga dan belum ada kelanjutan), dan lainnya.

Konflik kepentingan politik antarelite tidak hanya terjadi ketika sudah tidak menjabat. Saat mereka akan naik peringkat ke tingkatan lebih tinggi dari jabatan yang diemban sekarang. Antarelite juga saling menjatuhkan musuh-musuh politik dengan membeberkan dosa-dosa masa lalu, baik borok dalam keluarga, ideologi, moral, loyalitas kepada negara hingga masalah-masalah lain yang bisa diperkaya dengan lipstik berita media massa.

Dulu, di tengah pencalonan SBY sebagai capres, isu poligami yang konon pernah dilakukan beredar luas di masyarakat. Begitu pula Boediono, anutan ideologi neolib santer dibicarakan dalam masyarakat saat mendampingi SBY sebagai cawapres. Semua bagian dari black campaign dari musuh-musuh politik. Untungnya, SBY dan Boediono bisa meredam isu-isu “borok “ itu karena masih punya kuasa dan wewenang mengambil kebijakan.

Itu juga tampaknya terjadi pada Abu Rizal Bakri ketika kasus penunggakan pajak beberapa perusahaan diungkapkan Mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati kepada publik. Bakri “selamat” karena masih mampu meredam isu pajak, bahkan kuasa “menyingkirkan” Sri Mulyani dari jabatan. Orang banyak menyebut, Sri Mulyani dalam kasus penunggakan pajak adalah korban, meskipun ditunjuk sebagai salah satu direktur di Bank Dunia.

(Dimuat Jurnal Nasional, 20 Juli 2010)

SEMIOTIKA PANCASILA: MENCARI NARASI BUDAYA DALAM AL-QUR’AN

2010-07-17T16:56:00.000+07:00

OLEH M ABDULLAH BADRI

Pancasila Sebagai Dasar Negara
Sebagai dasar falsafah negara, way of life, weltanschauung atau lebensanschaun, Pancasila tentu mengandung semangat kebudayaan yang tinggi untuk menatap masa depan Indonesia. Kelima Sila Pancasila, yaitu [1] Ketuhanan Yang Maha Esa, [2] Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, [3] Persatuan Indonesia, [4] Kemusyawaratan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Perwakilan dan [5] Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kemudian menjadi cermin yang menggambarkan watak dan karakter bangsa Indonesia.

Secara ideal, melihat kepribadian bangsa Indonesia harus dimulai dengan membaca pesan budaya Pancasila, karena di sana, semesta budaya (cultural universal) –meminjam istilah Cluckorn- yang terdiri atas enam nilai budaya, yaitu solidaritas, agama, seni, kuasa, ilmu dan ekonomi, menemukan asas kemanusiaannya. Nilai-nilai budaya tersebut menjadi pendorong menuju perubahan yang lebih baik. Sejauh mana bangsa tersebut merefleksikan konstruksi kebudayaannya dalam sikap dan laku, maka sejauh itu pula perubahan yang akan dituai.

Mulanya, pada masa-masa awal kemerdekaan, bukanlah perkara mudah untuk menemukan dasar negara multi bangsa bernama Indonesia yang menurut Benedict Anderson disebut sebagai “negara dengan banyak bangsa”, tidak negara bangsa (nation-state), karena kekayaan budayanya. Makanya, membutuhkan strategi politik serta kecerdasan intelektual tinggi dari founding fathers untuk menemukan simpul-simpul ragam kebudayaan, yang dihayati oleh lebih dari 500 suku bangsa di Tanah Air dan diekspresikan melalui lebih dari 512 bahasa, agar menjadi kekuatan, bukan bibit perpecahan, dalam rangka mengubah natur yang sudah tertanam ratusan tahun, menjadi kultur yang bisa menyatukan kekuatan secara nasional.

Dalam sejarahnya, kelahiran Pancasila sebagai dasar falsafah negara hingga disahkan pada tanggal 18 agustus 1945 diwarnai dengan sengketa politik antara kelompok muslim (diwakili oleh KH. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Moezakir, Abikoesno Tjokrosoejoso dan Haji Agus Salim) dan kalangan nasionalis (Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Maramis dan Mr. Soebardjo).

Bung Karno, Bung Hatta, Supomo dkk. yang berkeinginan membentuk ideologi negara dengan keyakinan masing-masing, antara negara dengan basis agama tertentu dan negara persatuan nasional. Untuk memecahkan masalah tersebut, kompromi politik dilakukan untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan bersama, demi mengakomodasi kepentingan masing-masing kelompok tanpa merugikan yang lain. Pancasila akhirnya diterima sebagai falsafah negara. Kelompok muslim yang pada awalnya ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara, dengan alasan mayoritas berpenduduk muslim, secara legowo dan lapang dada menerima Pancasila. Secara eksplisit, dari sini kita bisa memahami penerimaan mereka itu sebagai bentuk tiadanya kontradiksi antara nilai-nilai Pancasila dengan Islam, atau lebih konkritnya Al-Qur’an.

Meski Pancasila telah diterima sebagai asas kebudayaan bangsa yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur’an hingga puluhan tahun lamanya, namun wacana tentang hubungan antara Islam dan Negara, yang direpresentasikan dengan Pancasila, dipertanyakan kembali oleh kelompok politik ideologis tertentu. Di sinilah perlunya kita mempertegas kembali nilai filosofis Pancasila untuk kemudian mengorelasikannya dengan nilai-nilai universal kitab suci umat Islam, Al-Qur’an. Kita terpaksa membahas ulang hubungan negara dan agama akibat maraknya wacana mengguncang ideologi bangsa. Mengangkat wacana budaya Pancasila juga ditujukan untuk merevitalisasi karakter bangsa yang sepertinya semakin mengalami proses reduksi dan degradasi moral. Dibuktikan dengan banyaknya korupsi, hilangnya budaya saling menghormati dan minimnya kejujuran dalam praktik politik elite negeri.

Dalam karya sederhana ini, penulis akan mencoba mengkaji nilai-nilai budaya yang ada dalam Pancasila untuk kemudian dicarikan relevansinya dengan nilai-nilai universal yang ada dalam Al-Qur’an. Untuk memudahkan penelusuran nilai-nilai tersebut, penulis merujuk pada karya para mufassir Indonesia, yaitu Prof. Dr. Hamka dengan karya tafsirnya Al-Azhar, An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddiqy dan Al-Misbah karangan M. Quraish Syihab. Pertimbangan penulis memilih ketiga tokoh tersebut adalah selain karya mereka itu berbahasa Indonesia (sehingga tidak susah payah menerjemahkan), mereka juga anak bangsa yang hidup dalam lanskap kebudayaan Indonesia, mengenal sila-sila Pancasila. Artinya, mengambil karya mereka untuk dijadikan sebagai bahan analisis adalah untuk meminimalisir jarak antara teks dan konteks. Dalam upaya menggali nilai filosofis kebudayaan dalam Pancasila, penulis menggunakan metode semiotika, yakni menafsirkan teks dengan menganalisa sistem tanda. Pendekatan ini dipilih karena menurut penulis Al-Qur’an itu terdiri dari huruf, kata, kalimat, perintah, ancaman, kisah-kisah dan seterusnya yang merupakan bagian dari tanda. Jadi, dalam Al-Qur’an telah berserakan banyak tanda yang menisbatkan adanya beragam makna. Selain itu, pendekatan secara semiotik belum begitu banyak digunakan oleh para mufassir dan peneliti Al-Qur’an, kendati semiotika tidak bisa dijadikan sebagai pendekatan utama, melainkan hanya pendukung.

Orientasi Kebudayaan Pancasila
Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa melepaskan diri dari unsur kebudayaan. Nilai-nilai kemanusiaan dalam unsur kebudayaan itu menjadi bagian intrinsik yang tak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia. Ia menjadi elemen yang menunjukkan secara paradigmatik tentang moral, etika (Islam: akhlaq) dan etiket dari komunitas masyarakat budaya tertentu. Nilai-nilai itulah yang menjadi titik awal mengenali jalan pikir, semangat, cita-cita dan jalan hidup masyarakat tersebut.

Secara filosofis, kebudayaan menempatkan dirinya pada bagaimana menempatkan aras kehidupan ini pada nilai-nilai kemanusiaan. Meski kebudayaan tidak secara langsung mengarahkan bagaimana cara manusia hidup (way of live), namun ia menempatkan secara ontologis bagaimana agar inti kehidupan, jiwa dan hakikat kemanusiaan dapat diorientasikan sepenuhnya untuk kemanusiaan itu sendiri. Alam kemudian ditempatkan sebagai ruang pemanusiaan manusia, menjadi causa materialis kebudayaan. Sementara cipta budi (daya intelektualitas) menjelma causa formalis. Hal itu disebabkan karena manusia adalah “man humanizes him self in humanizing the world around him” (manusia yang memanusiakan dirinya di lingkungan kemanusiaannya).

Secara etimologis, kebudayaan tersusun dari dua kata, buddha dan daya. Budha artinya pencerahan, hasil derivasi dari kata budhi yang bermakna akal terdalam, lubb atau intelek. Sementara daya artinya adalah kekuatan. Jadi, makna dari kebudayaan adalah kekuatan pencerahan. Di Barat, kebudayaan diterjemahkan dengan culture, berasal dari bahasa Latin (cultura dan cultus) yang berarti pelatihan, pengolahan atau pemujaan. Contoh: agri cultura artinya adalah pengolahan tanah agar menjadi subur. Dalam bahasa Arab, kata yang biasa digunakan untuk mengartikan kata kebudayaan adalah al-hadlarah, hasil derivasi dari hadlara (hadir). Penggunaan makna hadir dalam bahasa Arab mengindikasikan bahwa dalam kebudayaan nilai budaya yang dituju adalah harapan akan masa depan, bukan melihat kembali ke belakang.

Dari sini, nilai menjadi aspek formal kebudayaan, hasil olahan dari fakta, realita, situasi dan peristiwa yang telah ditransformasikan menjadi kebaikan ideal berupa spiritualitas, keadilan, kesejahteraan, supremasi hukum dan seterusnya. Nilai menjadi begitu penting dalam takaran martabat kebudayaan. Tanpa nilai, praktek hidup budaya akan keluar dari arah kehidupan itu sendiri. Kebudayaan kemudian dipahami sebagai penciptaan, penertiban, dan pengolahan nilai-nilai insani, yang merujuk pada penyempurnaan rasa-karsa dan karya. (JWM. Bakker, 1984). Dalam memahami kebudayaan, ST. Alisjahbana melihatnya sebagai aktivitas, kegiatan dan bahkan sebagai perjuangan. Menurutnya, kebudayaanlah yang membentuk manusia, bukan manusia yang membentuk kebudayaan. Ia memandang kebudayaan sebagai kegiatan dan keaktifan mencipta berdasarkan kekuatan akal budi. Makanya, kebudayaan tidak dijelaskan dengan teori-teori empiris, namun lebih berdasarkan pada teori nilai.

Dalam kebudayaan, ada empat subsistem yang bermain. [1] subsistem gagasan yang berisi tentang pandangan hidup dan nilai budaya. [2] subsistem normatif yang meliputi norma-norma moral, adat, hukum dan aturan-aturan khusus. [3] subsistem kelakuan yang meliputi sikap, tingkah laku dan keputusan tindakan. [4] subsistem hasil kebudayaan. Dari sini kita bisa memahami bahwa kebudayaan itu bersifat dinamis, tidak statis. Kebudayaan bukan “kata benda”, namun “kata kerja”. Van Peursen mengatakan kebudayaan, dalam arti kata sebagai “kata kerja” tidak bisa diidentikkan sebagai koleksi barang-barang kebudayaan, seperti karya-karya kesenian, buku-buku, alat-alat, gedung-gedung dll, namun ia adalah kegiatan manusia dari waktu ke waktu. Barang-barang peninggalan dari hasil kreasi manusia dalam wujud benda disebut dengan peradaban. Jadi, kalau kebudayaan itu aktivitas abstraksi manusia, peradaban adalah ekspresi empiris manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan, teknologi, gedung-gedung, buku-buku dll. yang pada dasarnya diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan materi manusia, gejala yang dibuat. Dalam ungkapan ringkas dikatakan bahwa kebudayaan itu adalah apa yang kita rindukan, sementara peradaban adalah apa yang kita butuhkan. Kebudayaan lebih bersifat spiritual, sementara peradaban bersifat material.

Dalam perjalanannya, praktik kebudayaan mengalami evolusi. Dari konsep kebudayaan yang sederhana menuju konsep kebudayaan yang lebih komplek. Dulu, masyarakat Indonesia yang paling sederhana, hanya didukung oleh tiga nilai yang saling berinteraksi tapi menyatu menjadi satu pola, yakni solidaritas, agama dan seni. Tiga nilai itu membentuk pola budaya ekspresif. Dengan datangnya budaya dan agama Asia Selatan, yang di kawasan itu membentuk sistem kasta, maka lahir nilai budaya baru, yaitu budaya kuasa yang ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan besar yang didukung oleh nilai sub budaya, yaitu hukum, administrasi dan militer, yang secara keseluruhan membentuk pola budaya organisasi. Pola budaya organisasi ini tentu lebih kompleks daripada budaya ekspresif, karena ia menuntut adanya konstitusionalisasi budaya dalam sistem politik yang lebih luas. Dalam hal ini, menurut Dawam Raharjo, Pancasila merupakan bentuk dari ekspresi nilai budaya organisasional dalam konteks perpolitikan Indonesia menuju kemerdekaan dan kebebasan yang sesungguhnya. Jadi, nilai budaya Pancasila ada pada semangat beraktivitas dan berkegiatan dengan akal budi untuk membangun peradaban bangsa yang maju, berorientasi masa depan, sebagaimana ditunjukkan dalam kata al-hadlarah (hadir-kekinian-keesokan), padanan kata kebudayaan dalam bahasa Arab.

Semiotika Pancasila
Kata Semiotika berasal dari kata Yunani: semeion, yang berarti tanda. Dalam pandangan Piliang, penjelajahan semiotika sebagai metode kajian ke dalam berbagai cabang keilmuan ini dimungkinkan karena ada kecenderungan untuk memandang berbagai wacana sosial sebagai fenomena bahasa. Dengan kata lain, bahasa dijadikan model dalam berbagai wacana sosial.

Sebagai ilmu, Semiotika (dalam linguistik Arab hampir sama dengan ilmu balaghoh) disebut sebagai disiplin khusus yang mempelajari tentang tanda (sign), berfungsi tanda, dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif. Ia mampu menggantikan sesuatu yang lain yang dapat dipikirkan atau dibayangkan. Dalam pandangan Zoest, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda. “Everything is sign”. Karena itu, tanda tidaklah terbatas pada benda. Sebuah bendera kecil, sebuah isyarat tangan, sebuah kata, suatu keheningan, suatu kebiasaan makan, dan seterusnya adalah tanda.

Sebuah tanda (berwujud kata atau lainnya) mempunyai dua aspek yang ditangkap oleh indra kita yang disebut dengan signifier, bidang penanda atau bentuk dan aspek lainnya yang disebut signified, bidang petanda atau konsep atau makna. Aspek kedua terkandung di dalam aspek pertama. Jadi petanda merupakan konsep atau apa yang dipresentasikan oleh aspek pertama, penanda. Penanda terletak pada tingkatan ungkapan (level of expression) dan mempunyai wujud atau merupakan bagian fisik seperti bunyi, huruf, kata, gambar, warna, obyek, dan sebagainya. Sementara Petanda terletak pada level of content (tingkatan isi atau gagasan) dari apa yang diungkapkan.

Tanda dapat berfungsi bila diinterpretarikan dalam benak penerima tanda melalui interpretant, yaitu pemahaman makna yang muncul dalam diri penerima tanda. Artinya, tanda baru dapat berfungsi sebagai tanda bila dapat ditangkap dan pemahaman terjadi berkat ground, yaitu pengetahuan tentang sistem tanda dalam suatu masyarakat.
Tanda, dalam hubungan dengan acuannya, dibedakan menjadi tanda yang disebut dengan ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang antara tanda dengan acuannya ada hubungan kemiripan, biasa disebut metafora. Contohnya adalah potret. Bila ada hubungan kedekatan eksistensi, tanda yang demikian dinamakan indeks, biasa disebut metonimi. Contoh indeks adalah tanda panah petunjuk arah bahwa di sekitar tempat itu ada bangunan tertentu. Simbol adalah tanda yang diakui keberadaannya berdasarkan hukum konvensi. Contoh simbol adalah bahasa tulisan.

Konsep dasar semiotika Pancasila dalam tulisan ini merujuk pada pengungkapan makna secara simbolik dengan acuannya. Sifat kebudayaan yang dinamis dan bersifat kultural membuatnya harus didekati secara simbolik, bukan dengan ikon dan indeks. Dengan pendekatan itu, hukum konvensi dan kesepakatan bersama dari sistem penandaan Pancasila ditekankan pada pencarian pesan dan maksud yang ingin disampaikan.

(Uraian Lengkap dari Pendahuluan ini ada di Jurnal Fikra Volume I, Nomor I, halaman 38-55, edisi Januari-Juni 2010)

Matriarkhi yang Patriarkhal

2010-07-17T11:38:00.000+07:00

Oleh M Abdullah Badri

MATRIARKHI adalah sistem sosial yang melihat garis keturunan ibu lebih tinggi daripada garis keturunan ayah, laki-laki. Marga yang digunakan oleh anak dalam sistem sosial tersebut adalah garis keturunan ibu, berbeda dalam sistem patriarkhi yang menggunakan penamaan seorang dengan nama keluarga besar dari ayah.

Beberapa waktu lalu, saya sempat berbincang dengan kawan dari Padang, Sumatera Barat, bermarga Tanjung. Marga yang digunakan itu ternyata adalah garis keturunan ibu. Demikian pula dengan marga Sihombing dan sebagainya. Warga keturunan Minang Padang membanggakan keluarga besar ibu, perempuan. Lalu, apakah dalam sistem matriarkhi perempuan mendapatkan keuntungan sosial berlebih?

Matriarkhi ternyata diciptakan sebagai sistem yang diharapakan dapat memberdayakan perempuan. Dalam sistem waris misalnya, dimana perempuan mendapatkan dua bagian lebih besar daripada laki-laki, ternyata, difungsikan untuk melindungi perempuan.
Ketika perempuan ditinggal oleh suaminya, entah karena carai atau wafat, sementara ia tidak memiliki sumber penghidupan yang layak, maka pembagian warisan yang lebih banyak kepada perempuan akan membantu melangsungkan kehidupannya di kemudian hari.

Meskipun begitu, yang memegang kuasa rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, tetap laki-laki. Sebagaimana dalam sistem patriarkhi, perempuan berposisi sebagai pelaku kebijakan kuasa rumah tangga dari laki-laki, ayah.

Karena matriarkhi dirangkai dalam perlindungan kepada perempuan, maka anak laki-laki di Minang, Padang, dilatih untuk mandiri sedini mungkin. Dari sejak kecil mereka diajak oleh orang tua untuk melancong keluar daerah.
Ketika malam tiba, mereka juga dibiasakan tidur di luar rumah agar terbiasa dengan kemandirian. Karena itulah, di pelbagai pelosok negeri, kita gampang menjumpai orang Padang, dengan ragam profesi yang ada.

Kemandiran dalam sistem matriarkhi ternyata justru terbangun sejak dini. Rasa tanggungjawab laki-laki kepada perempuan sungguh tinggi. Meskipun bekerja jauh di luar daerah, mereka tetap tidak melupakan keluarga.
Dominasi Ideologi Eksternal

Dalam sistem matriarkhi, ibu memiliki peran sentral dalam menentukan kebijakan masa depan anaknya. Ayah berperan sebagai penyangga kebutuhan. Tetapi, tetap memiliki peran strategis. Laki-laki tetap yang menentukan berapa banyaknya dana yang harus dikeluarkan untuk kehidupan rumahtangga dan anak-anaknya itu.

Matriarkhi membebaskan perempuan untuk berkarir, namun karena kuasa ideologi berbasis agama dan ekonomi kapitalisme lebih dominan, perempuan tetap masih terbelenggu dalam jeratan kehendak laki-laki, meskipun secara tidak langsung.
Dalam situasi demikian, emansipasi berbasis gender ternodai oleh faktor eksternal yang bersifat ideologis. Logikanya, adat telah memberikan hak lebih kepada perempuan dalam soal warisan, namun karena faktor agama kian mendominasi---yang menyatakan bahwa perempuan hanya mendapatkan satu bagian saja ( lanang sepikulan, wadon segendongan, bhs Jawa)---maka matriarkhi tetap berbatas patriarkhal.

Ada konteks yang terkesan dihilangkan dari latar terbentuknya sistem matriarkhi dari kuasa agama dan liberalnya kapitalisme. Wanita karir yang sudah meraih kesuksesan tidak lagi mendapatkan legitimasi kultural untuk mendapatkan bagian warisan yang lebih dari laki-laki. Itu adalah bagian dari fenomena pergeseran kultural matriarkhi akibat kapitalisme yang meniscayakan adanya wanita karir.

Matriarkhi kontemporer ternyata cenderung menguntungkan laki-laki. Bagaimana tidak, sistem yang sejatinya diupayakan untuk melindungi perempuan ternyata sudah berbalut kuasa ideologi agama dan praktek kapitalisme yang jelas lebih patriarkhal, lepas dari historisitas kultural yang ada.

Ada benarnya kata Fricof Capra (2002), agama paling rasional di dunia adalah agama ketimuran berikut kebijaksanaannya. Mengapa? Karena formalitas yang menjadi idealitas ajarannya selalu beranjak dari konteks sosial terdekat, tidak melangit dan bervisi verikal sentris seperti agama-agama abrahamik.

Matriarkhi diciptakan tentu berangkat dari persoalan riil masyarakat ketika itu. Jadi, kalau ada pergeseran, yang kemudian cenderung patriarkhal, harus ada rekulturisasi atau retradisionalisasi dengan melibatkan tangan-tangan kebudayaan dan mental egaliter yang emansipatoris.

Bila tidak demikian, matriarkhi tetaplah patriarkhal. Ternyata dalam matriarkhi yang lebih menguntungkan perempuan masih saja terdapat unsur patriarkhi yang jelas lebih memihak hegemoni laki-laki.

(Dimuat Harian Umum Pelita, Sabtu, 17 Juli 2010)

Kelanjutan Kampung Teknologi Jepara

2010-07-15T11:27:00.000+07:00

Oleh M Abdullah Badri

ADA titik terang di Jepara. Kabupaten di wilayah pantura Jateng yang juga dikenal dengan sebutan Kota Ukir sekarang dibicarakan sekolompok orang karena di daerah itu ada kampung teknologi. Jangan membayangkan kampung itu laiknya kota yang ada gedung pencakar langitnya dan mesin-mesin otomatis yang bekerja sendiri seperti dalam film futuristik rekaan Hollywood. Namanya juga kampung, jadi aroma naturalnya tetap terjaga dengan baik.

Suwawal, tepatnya Suwawal Timur, Kecamatan Pakis Aji, adalah desa yang diproyeksikan Pemerintah Kabupaten Pemkab) Jepara sebagai kampung masa depan berbasis teknologi dengan nilai investasi Rp 247,9 miliar. Dengan menggandeng Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Pemkab hendak menjadikan kampung seluas 110 hektare itu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat desa dalam bidang pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan pendidikan berbasis teknologi (Kompas, 09/07).

Jika sebelumnya warga kampung meminjam sapi jantan tetangga untuk membuat sapi betinanya hamil, dengan dikawinkan, kini, sejak teknologi peternakan dikembangkan di sana, kini mereka hanya perlu menyuntikkan cairan khusus (semen, mani beku-Red) ke sapi betina. Tanpa kawin, tak lama lagi sapi itu akan hamil.

Warga kampung teknologi tersebut kini juga sudah bisa memaksimalkan lahan tanah yang dulu dibiarkan tidak produktif. Dengan penyuluhan, pendampingan dan praktik langsung, tanah tandus sekarang bisa ditanami aneka tanaman. Tanaman yang untuk sementara sudah diberdayakan adalah kacang tanah. Semua dilakukan berkat proyeksi sebagai kampung teknologi.

Selain memberdayakan, warga kampung teknologi juga diharapkan bisa mendayagunakan hasil tanaman dan olahannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari agar hasil panenan tanaman dan ternaknya bisa dijual layak dengan harga yang menguntungkan. Berkat pembangunan jaringan sosial yang berjalan, petani kampung teknologi itu kini bisa menjual hasil jerih payahnya kepada beberapa perusahaan yang telah komitmen dan bekerjasama membeli hasil tanaman mereka.

Untuk tanaman kacang, PT Garudafood Pati telah berbaik hati bersedia pasti membeli hasil tanaman kacang dari Suwawal, sekaligus memberikan benih kacang organik itu untuk ditanam. Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta juga telah diminta komitmennya meningkatkan kualitas kacang tanah dari petani dengan penyediaan oven pengering berbahan gas atau batu bara. Dengan alat teknologi itu, petani tak perlu menjemur kacang di jalan raya atau di halaman rumah.

Berkah Tersendiri Warga kampung teknologi Jepara telah menemukan kemudahan-kemudahan operasional kerja bertani dan beternak. Selain penggemukan sapi dan penanaman kacang organik secara teknologis, program pemberdayaan yang sudah berjalan sementara ini seperti dinyatakan oleh pengelola utamanya, Imam Chanafi, adalah pembuatan pupuk dari kotoran dan air seni kambing. Sifat teknologi yang praktis, mudah, cepat dan efektif telah membuat warga Suwawal Timur mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Ini merupakan berkah tersendiri yang harus terus ditingkatkan.

Yang menjadikan gelisah adalah bagaimana kalau kampung teknologi itu tidak mampu bertahan lama? Belum adanya sekolah khusus berbasis teknologi pertanian dan peternakan di Jepara menjadi problem tersendiri terhadap eksistensi kampung teknologi. Warga kampung teknologi itu bisa jadi hanya akan ’’diperas’’ tenaganya oleh perusahaan yang membutuhkan hasil tanamannya.

Karena itulah, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kampung teknologi, Pemkab hendaknya juga mengirimkan putra daerahnya ke perguruan tinggi yang komitmen terhadap eksistensi kampung teknologi, untuk belajar sains dan ilmu pengetahuan. Kontraknya, setelah lulus dia mau membangun kampung itu lebih lanjut.

Atau, akan lebih baik jika punya sekolah berbasis pendidikan teknologi sendiri sebagaimana STM khusus ukir yang sudah ada. Ini akan lebih baik mengingat kampung teknologi itu ke depan diproyeksikan dalam bidang yang lebih luas, yakni agrotechnopark, ecopark, dan technopark.

Petani-petani jangan hanya di-wulang bagaimana cara menanam dan beternak hewan dengan baik. Mereka juga harus dirangsang secara inovatif agar muncul kreasi baru. Jika hal ini dapat dilakukan, kampung teknologi akan bisa bertahan dengan kaki sendiri, tanpa tergantung dengan unsur luar, nantinya.

(Dimuat Suara Merdeka, Edisi Online 14 Juli, Cetak 15 Juli 2010)

Superteknologi dan Humanisme

2010-06-29T14:26:00.000+07:00

Oleh M Abdullah Badri

MANUSIA mampu mengolah sumber daya alam menjadi sarana, alat dan sistem untuk mempermudah kehidupan. Dan, dengan itu manusia menyatakan diri sebagai makhluk hidup yang canggih secara teknologis. Tentu sesuai dengan kebutuhan zaman.

Arit dan cangkul pada masa kolonial yang jarang dipunyai masyarakat desa terhitung berharga dengan citra canggih. Harganya bisa sama dengan 20 m2 tanah. Namun kini tak ada yang mau menukar sawah seluas itu dengan kedua alat tersebut. Apa pasal? Inovasi kecanggihan teknologi tak kenal kata henti selama manusia menghuni bumi.

Keingintahuan berinovasi membuat manusia tergantung pada alat yang diciptakan. Betul, semula ilmu pengetahuan yang mengejawantah dalam produk teknologi untuk memudahkan manusia menjalankan fungsi sosial, politik, dan ekonomi. Namun setelah berkembang pesat, alat teknologi membuat manusia tergantung. Teknologi jadi alter human (entitas lain) yang bisa mendikte manusia. Manusia yang semula menciptakan robot, malah dibuat “robot-robotan” oleh sang robot ciptaan.

Manusia tak berdaya menstabilkan rasionalitas ketika menghadapi keterbukaan sistem komunikasi dan banjir arus informasi tak kenal batas. Karena media komunikasi menjadi aras penyampaian pesan ke komunikan, sabda yang diproduksi diamini dan diimani publik. Meski apa yang diserap dari media hanya “manipulasi kebenaran”.

Itulah ambiguitas teknologi. Satu sisi, teknologi mempermudah mobilisasi manusia. Di sisi lain, teknologi mencerabut subjektivitas manusia sebagai unit kebudayaan utuh yang membentuk nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi dalam antropologi jelas tak bisa dipisahkan secara dikotomis dari humanitas.
Manusia Super Apakah humanitas menentukan karakter teknologi atau teknologi yang menentukan bentuk humanitas? Pencarian jawaban itu penting karena modernitas, kata Martin Heidegger, hanya dapat ditemukan dalam ontologi teknologi (Terry Flew, 2005: 28-29). Keduanya bisa berebut jadi penentu, tergantung pada orientasi aksiologis dari teknologi.

Penguasa, pemilik modal, atau yang berhasrat menentukan kehendak kehidupan sosial, bisa menggunakan teknologi untuk mewujudkan keinginan. Untuk berperang atau meningkatkan produksi kapital, teknologi jadi alat vital pendukung yang efektif. Begitu simpulan dari Karl Marx tentang mekanisme pembentukan gaya hidup materialisme. Hanya orang yang bervisi menggerakkan langit dan bumi yang bisa melakukan itu, seperti diimajinasikan Nietzsche sebagai manusia ideal; Superman (Jerman: ‹bermensch). Dialah manusia kuasa yang ingin merengkuh segala jenis kehidupan menyatu dalam “badan” dan nafsu, seperti Hitler, Napoleon, dan Julius Caesar. (Kevin OíDonnel, 2009: 102).

Di sini, saya ingat teori Ekuasi Media dari Clifford Nass dan Byron Reeves (1996). Intinya, suatu saat manusia akan menganggap media (dalam kultur komunikasi yang masif) seperti manusia yang punya kuasa bicara. Bukan lagi alat komunikasi, melainkan bagian dari “spesies keluarga” yang harus ditaati.

Kesadaran kritis manusia diganti kesadaran media. Media jadi superteknologi yang menyerut humanitas dan rasionalitas. Karena dalam media, realitas disuguhkan sebagai kenyataan kedua dan yang kesekian setelah fakta indra yang hakiki. Hiperreality.
Manusia modern tergantung pada superteknologi media dan digerakkan oleh media. Dia jadi subjek mati dalam peradaban. Kaum pos-strukturalis dan posmodernis menyatakan kematian manusia, bahkan Tuhan. Jargon cogito ergo sum (aku berpikir maka aku ada) ala Rene Descartes yang jadi paradigma kemerdekaan dan kebebasan berpikir manusia, tak berarti lagi. Manusia tak mampu lagi menggerakkan diri, kecuali oleh the big other reality, superteknologi informasi itu.

Sosok manusia super seperti Hitler tak akan mampu memperluas propaganda fasis jika kesadaran kritis manusia masih ada dalam proses penyerapan informasi. Adalah Slivoj Zizek yang menghidupkan kembali subjektivitas manusia dari hegemoni peradaban yang disebut Alvin Toffler sebagai gelombang ketiga pasca-era pertanian dan industri. Manusia, kata Zizek, harus dikembalikan ke subjek kosong kebudayaan. Cogito yang kosong akan membuat manusia bertahan dalam kesadaran kritis (Thomas Kristanto, 2000: 91-92).

Kesadaran kritis memberikan garansi, peradaban manusia tak akan pernah mati seperti prediksi the end of history ala Francis Fukuyama. Peradaban akan mati bila humanisme tak tampak dalam latar subjek sebagai manusia. Tak perlulah manusia terasing jika makna mencintai, menghargai, saling memiliki dalam kultur kebudayaan superteknologi informasi merekah dalam alur persahabatan sesama. Manusia punya tujuan; untuk dirinya dan penegakan nilai-nilai humanitas. Keabadian peradabannya.

(Dimuat Suara Merdeka, 28 Juni 2010)